Jumat, 24 Juni 2005

Efek Jera Hukuman Cambuk Dari Rasa Malu Terhukum

Elsam memandang, hukuman cambuk merupakan hukuman yang masuk kategori perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia.
Amr











 


Karena eksekusi dilakukan dari atas panggung, maka masyarakat pengunjung dapat melihat peristiwa itu dengan jelas meski jarak terdekat antara panggung dan penyaksi adalah 10 meter sebagaimana diatur dalam Pergub NAD No.10/2005. Satu demi satu terhukum dicambuk oleh sang algojo pada bagian punggung mereka.


 


Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi HAM (Elsam) Ifdhal Kasim menilai bahwa pemberian hukuman cambuk dipastikan akan menimbulkan penderitaan yang besar, tidak hanya luka fisik dan psikologis kepada para terpidana semata. Menurutnya, keluarga terhukum juga akan mendapat malu dan trauma atas perbuatan yang ditimbulkan karena hukuman tersebut dipertunjukkan di depan khalayak ramai.


 


Elsam juga menilai bahwa eksekusi hukuman cambuk merupakan langkah mundur dari penegakan HAM di Indonesia.  Elsam memandang, hukuman cambuk merupakan hukuman yang masuk kategori perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia yang selama ini dilarang dan diatur dalam berbagai legislasi nasional meupun konvensi internasional yang berkaitan dengan HAM.


 


Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial Syamsu Hadi mengatakan bahwa efek jera hukuman cambuk bukan pada sakit pada tubuh para terhukum. Menurut Syamsu, efek jera dari hukuman cambuk sebetulnya lebih ditekankan rasa malu yang diterima oleh para terhukum.


 


Perlu diketahui, pemerintah NAD sejauh ini sudah memberlakukan tiga qanun terkait jinayat (hukum pidana) termasuk Qanun tentang Maisir. Dua qanun lainnya adalah Qanun No.12/2003 tentang Minuman Khamr dan Sejenisnya, dan Qanun No.14/2003 tentang Khalwat (Mesum).

Aparat kejaksaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada Jumat (24/6), telah melaksanakan eksekusi terhadap 18 dari 27 terhukum yang dijatuhi hukuman cambuk oleh Mahkamah Syariah (MS) Kabupaten Bireun. Sebelumnya, majelis hakim MS Bireun menyatakan mereka bersalah melakukan pelanggaran syariat Islam yakni perjudian (maisir).

 

Eksekusi hukuman cambuk terhadap belasan terhukum tersebut dilakukan setelah sholat Jumat di halaman Mesjid Agung Bireun dan disaksikan oleh ratusan warga masyarakat termasuk wartawan dari dalam dan luar negeri. Pelaksanaan hukuman cambuk itu juga disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi swasta.

 

Pelaksanaan hukuman cambuk atau uqubat (hukuman badan) terhadap pelanggaran syariat Islam berdasarkan Qanun No.13/2003 tentang Maisir. Qanun No.13/2003 resmi diberlakukan dengan disahkannya Peraturan Gubernur Provinsi NAD No.10/2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk oleh Pelaksana Tugas Gubernur NAD Azwar Abubakar pada 10 Juni 2005.

 

Sesuai dengan Pergub NAD No.10/2005, eksekusi dilakukan oleh pencambuk dari jajaran petugas Wilayatul Hisbah yang ditunjuk oleh jaksa. Wilayatul Hisbah sendiri adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar. Petugas Wilayatul Hisbah dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS.

 

Pencambuk melakukan tugasnya dengan memakai jubah berwarna hijau yang menutupi kepalanya. Sedangkan, para terhukum memakai jubah tipis berwarna putih. Kedelapanbelas terhukum yang kebetulan semuanya laki-laki dicambuk dalam keadaan berdiri sebanyak enam kali cambukan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua