Selasa, 17 Januari 2006

Paulus E. Lotulung: Hakim PTUN Tak Usah Takut Kehilangan Perkara

Supandi, mantan Ketua PTUN Jakarta, membuat suatu kesimpulan penting perihal keberadaan peradilan tata usaha negara. Dengan mengambil Sumatera Utara sebagai objek penelitian, Supandi berkesimpulan bahwa 70 persen pejabat tidak mematuhi putusan PTUN.
Aru

Eksekusi putusan memang telah menjadi masalah yang terus melekat sejak PTUN lahir. Keengganan pejabat mematuhi putusan PTUN membuat masyarakat apatis. Badan peradilan ini semakin jarang dipakai. Hal itu tampak dari penurunan jumlah perkara yang masuk. Kalaupun selama ini PTUN masih terus berjalan, lebih banyak menangani perkara perburuhan.

 

Nah, sejak 14 Januari lalu, perkara perburuhan tidak lagi menjadi wewenang PTUN. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, diperkenalkan pengadilan hubungan industrial (PHI). Dapat diperkirakan bahwa perkara yang masuk ke PTUN akan melorot drastis seiring beroperasinya PHI. Entah sengaja atau tidak, peresmian PHI dilangsungkan bersamaan dengan hari ulang tahun PTUN se-Indonesia.

 

Di lain pihak, berdirinya sejumlah lembaga baru menimbulkan tanda tanya. Apakah lembaga seperti Komisi Yudisial merupakan objek TUN, yang keputusannya bisa digugat. Apakah rekomendasi KY bisa di-PTUN-kan?

 

Ketua Muda MA Bidang Tata Usaha Negara Prof. Paulus Effendi Lotulung mencoba menjawab pertanyaan itu. Ia juga menguraikan perkembangan PTUN dan prospeknya ke depan dalam perbincangan dengan hukumonline di Jakarta, Kamis (12/01) lalu. Berikut petikannya:

 

Apakah ketidakpatuhan pejabat yang menurut disertasi Supandi mencapai angka 70% itu menjadi alasan menurunnya jumlah perkara di PTUN?

Disertasi Supandi yang observasinya di Medan itu menurut saya, karena saya yang mengujinya, itu akurat. Kalau dikatakan 70% maka itu betul. Jadi memang betul itu berdasarkan data yang dilaporkan. Tetapi perlu diperhatikan tingginya pejabat yang mangkir melaksanakan putusan itu disebabkan ada tidaknya laporan. Sebab, suatu eksekusi putusan kadang-kadang tidak dilaporkan kalau itu sudah dilaksanakan.. Tidak ada kewajiban dari pejabat TUN untuk melaporkan eksekusi putusan, sehingga kita tidak tahu lebih lanjut riwayatnya suatu perkara diputus dilaksanakan atau tidak. Itu kita tidak tahu. Kalau pejabat tidak melaksanakan mereka baru melaporkan tapi sebaliknya kalau pejabat melaksanakan itu tidak dilaporkan. Angka 70% ini adalah angka yang melaporkan.

 

Tetapi secara umum menurut saya, ada dua alasan. Pertama, itu mungkin juga orang merasa apatis. Kedua, mungkin juga pejabat-pejabat TUN sudah banyak yang sadar hukum sehingga mengeluarkan surat keputusan secara benar sehingga tidak digugat. Tergantung pemikiran kita saja.

 

Yang melaksanakan eksekusi putusan ini dari pihak pengadilan?

Bukan, yang melaksanakan eksekusi ini adalah pejabat itu sendiri. Hukumannya di PTUN itu kan membatalkan atau mencabut suatu Surat Keputusan (SK). Jadi itu tergantung pejabat. Beda dengan kasus perdata.

 

Bukankah UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN kan ada upaya paksa

Itu pun upaya paksa tergantung dari laporan. Kalau tidak ada laporan, pejabatnya tidak melaksanakan, bagaimana pengadilan tahu pejabat tidak melaksanakan. Upaya paksa sendiri diatur di UU ada tiga macam. Pertama, perintah membayar uang paksa kepada pejabat yang tidak mau lekasanakan putusan. Kedua, dijatuhkan sanksi administratif kepada pejabat. Ketiga, diumumkan pejabat yang tidak mau melaksanakan putusan itu dikoran-koran. Itu termasuk azas publikasi dari perintah pengadilan yang tidak ditaati oleh pejabat. Mudah-mudahan dengan adanya ketiga upaya paksa ini, PTUN mempunyai gigi. Karena selama ini jika pejabat tidak melaksanakan, kita hanya dapat menghimbau kepada atasan yang bersangkutan

 

Penerapan upaya paksa itu sebenarnya kapan dapat dilaksanakan?

Sebenarnya menurut UU, upaya paksa sebenarnya bisa dilaksanakan begitu UU 9/2004 berlaku. Itu prinsip hukum. Tapi kita harus melihat kenyataan. Ada tiga macam.

 

Pertama, berbicara uang paksa, bisakah sekarang itu dilaksanakan, padahal belum ada peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP) bagaimana mekanisme pembayaran oleh Pemerintah. Karena itu saya pernah mengkritik UU baru itu. Mengapa tidak ada satu ayat yang menyebutkan pelaksanaan lebih lanjut tentang pembayaran uang paksa akan diatur dengan PP. Dengan diatur maka pemerintah dipaksa untuk mengeluarkan peraturan. contohnya pada pembayaran ganti rugi dalam UU 5/1986 tentang PTUN yang menyatakan pemerintah harus membentuk PP sehingga akhirnya terbitlah PP 43/1991. Karena UU itu (UU 5/1986, red) mendesak kepada pemerintah untuk mengeluarkan PP tersebut.

 

Kedua, sanksi administratif itu bagus, karena dengan sanksi itu membuat pejabat jera kalau ia tidak melaksanakan. Tetapi masalahnya, sanksi administratif itu diatur dimana? Bila pegawai negeri, diatur dalam PP 30/1980 tentang Peraturan Disiplin Kepegawaian. Tapi kalau yang digugat bukan pegawai negeri tetapi pejabat negara seperti Presiden atau Menteri, sanksi administrasinya apa? Mungkin untuk Presiden misalnya, jika dia tidak melaksanakan putusan terus dia dianggap melanggar UU, lalu di bawa ke MK untuk di impeach, itu bisa tapi itu sulit. Sehingga sanksi administrasi saat ini hanya berlaku untuk pegawai negeri.

 

Ketiga, untuk pengumuman di media itu bisa dilakukan. Karena pengumuman itu hanya masalah putusan yang tidak dilaksanakan. Tapi masalahnya, siapa yang membiayai iklan itu, apakah pengadilan, atau pejabat. Kalau pengadilan jelas terbentur dengan anggaran, kalau pejabat tidak mungkin. Yang membiaya ya akhirnya pemohon, dan itu persis pada perkara perdata. Bahwa nanti biaya akan dibebankan kepada pejabat, itu urusan nanti karena itu tanggung jawab pemohon. Saya bahkan telah mengeluarkan Surat Edaran tentang contoh bagaimana membuat iklan.

 

Apakah selama ini sudah ada preseden penerapan sanksi berupa pengumuman di media massa?

Saya tidak tahu persis. Tapi yang saya tahu ada salah satu pemohon yang datang kepada saya, dan saya persilakan untuk membuat iklan itu.

 

Apakah keputusan pimpinan komisi-komisi negara yang kini banyak berdiri bisa menjadi objek TUN?

Kalau menurut ilmu administrasi negara yang murni, komisi-komisi bentukan eksekutif itu merupakan badan eksekutif. Sehingga prinsipnya dia bisa digugat di PTUN. Tetapi kadang-kadang, Komisi-komisi itu pinter juga, didalam UU pembentukannya mereka sudah mengatur bahwa keputusan komisi ini bukan Keputusan TUN (KTUN). Dan menurut saya yang kebobolan disini adalah DPR. Hal tersebut dapat kita lihat misalnya mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Undang-Undangnya menyebutkan Keputusan BPSP bukan keputusan TUN, padahal badan ini bagian dari pemerintahan. Selain itu juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), KPPU itu jika konsep di luar negeri seperti di Prancis, bisa digugat di PTUN. Tetapi di Indonesia menyebutkan bahwa Keputusan KPPU tidak bisa diajukan gugatan di PTUN tapi justru di PN jika ada keberatan. Jadi UU-nya sudah mengatur demikian. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan UU, tetapi ini masalah politik hukum DPR.

 

Rekomendasi Komisi Yudisial misalnya. Apakah rekomendasi itu bisa digugat jika dianggap keputusannya tidak benar?

Harus dilihat UU pembentukan KY dulu. Adakah satu pasal yang menyebutkan bahwa keputusan KY bukan merupakan keputusan pejabat TUN. Kalau ada pasal seperti itu maka tidak bisa digugat di PTUN. Tapi kalau tidak ada maka KY bisa saja digugat di PTUN.

 

Apakah KY bisa dikatakan sebagai badan eksekutif sehingga memenuhi kriteria dapat digugat di PTUN

Pembentukan KY lewat UU, tapi dia kepanjangan tangan Presiden. Dia pembantu Presiden. Yang bisa digugat di PTUN itu kriterianya, dia adalah suatu badan yang melaksanakan TUN, baik atas kewenangan UU atau berdasarkan pelimpahan wewenang atau berdasarkan mandat. Jadi untuk KY harus dilihat apakah tugas dia mengawasi hakim-hakim  itu tugas TUN atau tugas yudisial. Kalau itu yudisial seperti MA, maka tidak bisa digugat.yang bisa adalah produk eksekutif, dan produknya itu macam-macam, bukan hanya SK misalnya. Untuk KY, prinsipnya saya persilahkan kepada pihak yang keberatan untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Tapi bukan berarti gugatan itu langsung diterima, biar PTUN yang memutuskan dan bisa diuji sampai tingkat MA.

 

Selama ini perkara TUN didominasi oleh kasus ketenagakerjaan. Perkara P4D/P4P dilimpahkan ke PHI. Apakah Anda tidak khawatir perkara TUN semakin minim?

Kalau semakin kecil tidak masalah, selama putusannya bagus. Daripada wewenangnya luas tapi putusannya gak karu-karuan. Tidak usah takut tidak ada lahan atau semakin sempit lahannya. Kita tidak boleh berpikir seolah ada perebutan rejeki. Cuma perlu diketahui, dalam RUU mengenai Administrasi Negara yang sekarang sedang disusun oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan saya ikut sebagai tim. Di situ disebutkan, PTUN itu nantinya tidak hanya mengadili perkara KTUN, tapi juga perkara tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian, yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Itu nanti akan diserahkan kepada PTUN. Kalau itu diserahkan, hakim-hakim TUN tidak usah takut kehilangan perkara, karena nanti akan banyak perkara yang masuk. Jadi biarlah perburuhan tidak usah dipegang PTUN.

 

Peresmian PHI menimbulkan masalah mengenai nasib perkara ketenagakerjaan yang terlanjur masuk PTUN. Bagaimana solusinya?

Nanti saya akan mengeluarkan suatu Surat Edaran. Perkara-perkara mengenai perburuhan yang sudah terlanjur  masuk ke PTUN sebelum UU PPHI ini dikeluarkan dan oleh PTUN sudah mulai diperiksa, itu tetap menjadi wewenang PTUN. Tapi perkara yang sudah masuk ke PTUN sementara UU PPHI belum terbit, sementara perkara belum diputus, maka harus diserahkan ke PPHI. Ketiga, perkara perburuhan yang masuk sesudah terbitnya UU PPHI dan belum dapat nomor perkara maka itu dikembalikan ke PPHI. Ini persis seperti yang dilakukan saat UU 5/1986 baru diundangkan.

 

Mengapa selama ini perkara TUN sangat sedikit yang diputus oleh MA? Apa karena TUN bukan prioritas?

Sebetulnya banyak perkara TUN yang diputus, tapi kalau dibanding dengan Perdata memang sedikit. Perbandingannya, kalau TUN itu kewenangan kecil dan PTUN se Indonesia jumlahnya hanya 26. Tapi di MA, frekwensi perkara TUN diputus juga tidak terlalu lambat. Mengapa bisa cepat, karena PTUN diputus khusus oleh kamar TUN. Walaupun  di MA tidak ada sistem kamar tetapi untuk TUN dan Agama ini khusus. Dan di MA saya mempunyai 8 hakim agung TUN.

 

Ada perkara TUN (hak uji materiil) dimana objek SK yang digugat sudah dua kali berganti tetapi MA belum juga memutus. Misalnya SK Mendiknas Tahun 2003 tentang Ujian Akhir Nasional. Sudah dua kali Ujian Akhir Nasional, putusan atas SK 2003 belum juga turun. Bagaimana nasibnya, apakah otomatis gugur?

Tergantung dari putusan kita. Kalau putusan kita menyatakan batal, maka untuk pelaksanaannya tetap sah. Tapi kalau putusan kita batal sejak semula, itu konsekwensinya besar dan itu tidak mungkin diambil. Masak yang sudah lulus dianggap gugur semua itukan tidak bisa. Prinsipnya adalah untuk kedepan atau kebelakang. Dan tentu kita akan bertindak bijaksana. Untuk SK-nya sendiri saya akan cek lagi.  

Perlu revisi kewenangan PTUN
 - M.Rifqinizamy
20.01.06 16:17
Selama ini PTUN sebagai lembaga peradilan yang menangani sengketa yang melibatkan pejabat TUN dan warga negara nampaknya belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Bisa jadi karena daya kritis dan tingginya kekhawatiran masyarakat untuk menggugat pemerintah masih rendah. Kedepan perlu adanya pemikiran untuk memperluas kewenangan PTUN, seperti kewenangan untuk memeriksa dan mengutus perkara yang ditimbulkan akibat perilaku pemerintah sebagaimana usul MenPAN. Selain itu sosialisasi atas keberadaab PTUN, khususnya di level grassroot perlu diintensifkan, sebab dalam realitanya banyak kalangan yang belum mengetahui kedudukan, tugas dan wewenang PTUN secara baik. Maju terus PTUN. Maju terus pembentukan pemerintahan yang baik (good governance) di negara tercinta
Jangan Ingkar Janji
 - Prantiana
04.02.06 16:24
Apapun yang dikatakan adalah hak saudara, akan tetapi jangan pernah meninggalkan prinsip keadilan hakim merupakan perpanjangan tangan Tuhan
Kep TUN atau Perdata ?
 - eriko
22.02.06 08:59
Sudah sekian tahun peradilan TUN beroperasi ; tapi sampai saat ini kewenangan mengadili perkara PLN tentang penetapan Tagihan Susulan dan Pemutusan Sambungan listrik akibat pelanggaran pemakaian tenaga listrik masih menjadi rebutan antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Negeri; PTUN mengatakan itu keputusan yang dikeluarkan berdasarkan peraturan Publik; sementara Pengadilan Negeri menganggap itu keputusan perdata karena keluarnya berdasarkan perjanjian Jual Beli Listrik; Rebutan ini terjadi karena MA tidak pernah tegas mengatakan penetapan itu merupakan kewenangan siapa ? Seharusnya MA tegas mengeluarkan Perma atau SE atau apapun juga namanya yang memerintahkan perkara PLN tentang Tagihan Susulan / Pemutusan SL akibat pelanggaran pemakaian Tenaga Listrik merupakan wewenang ... siapa? Perintah itu yang jelas jangan pakai bahasa ngambang dan bersayap sehingga multi tafsir . Sekian.
kewenangan PTUN
 - muhammad habibi
16.04.08 01:46
terkait dgn kewenangan PTUN, menurut saya,, ketika terjadi perselisihan dlm pilpres,, mengapa tidak diselesaikan di PTUN saja pak?,,,
Konsep Aturan Peralihan Agar Jangan Merugikan
 - Rivai Kusumanegara
07.02.06 22:52
Menanggapi konsep Aturan Peralihan atas perkara-perkara perburuhan yang terlanjur disidangkan PTTUN saat beroperasinya PPHI (14 Jan 2006), kiranya perlu dikaji dan dipertimbangkan secara hati-hati dengan berorientasi pada azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Mengingat saat ini banyak perkara perburuhan (pembatalan Putusan P4P) yang terlanjur disidangkan dan memasuki acara jawab-jinawab bahkan tinggal menunggu putusan. Bilamana perkara tsb disidangkan sejak awal lagi di PPHI, maka barang tentu sangat perugikan para pencari keadilan dan bertentangan dengan azas peradilan di atas. Bayangkan ratusan pekerja yang tengah menggantungkan nasibnya pada PTTUN dan tinggal menunggu putusan, harus berjuang lagi dari awal (tingkat PN)padahal anak isterinya tengah menunggu uang pesangon yang akan diputuskan oleh PTTUN. Disisi lain, PPHI sendiri yang berada dibawah PN terlihat belum siap menangani perkara perburuhan secara maksimal. Dimana Panitera Muda Perburuhan belum terbentuk dan para Hakim Ad Hoc nya belum ditempatkan di masing-masing PN, selain itu mereka pun masih harus belajar menangani kasus-kasus perburuhan. Sehingga sampai kapan nasib para perkerja tsb dipertaruhkan. Karenanya dimohonkan agar konsep Aturan Peralihan tersebut dibuat secara hati-hati dan tidak berdampak negatif/sosial bagi para pencari keadilan. Saran saya, perkara yang sudah terlanjur ditetapkan Majelis Hakimnya oleh Ketua PTTUN, tetap disidangkan oleh PTTUN.
effendi lotulung banyak ngomong!
 - dian
19.01.06 20:14
perkara yang ditangani aja gak diputus-putus dari tahun 1999 dengan ketua majelis effendi lotulung, gimana keabisan perkara... yang ada aja dicuekin, padahal udah diprotes... buat apa banyak-banyak kalau males kaya effendi lotulung, kasihan pencari keadilan! tolong jangan banyak ngomong luh effendi!
sepakat
 - tony t
19.01.06 00:40
setuju dengan bang itjang..
Kehilangan Perkara?
 - Itjang Gondrong
18.01.06 07:35
Inilah paradigma yang berkembang di dunia peradilan Indonesia: PERKARA IDENTIK DENGAN PENDAPATAN. Seharusnya makin sedikit perkara, hakim harusnya senang - tidak banyak kerjaan dan tetap digaji. Kurangnya perkara sekaligus bisa menjadi salah satu parameter bahwa masyarakat semakin sadar hukum. Kok malah dibalik logikanya?
TERAPKAN CONTEMPT OF COURT
 - Deni Bram
06.02.06 16:45
Terapkan aturan contempt of court di Peradilan Tata Usaha Negara sehingga para pejabat yang mangkir melaksanakan isi putusan PTUN dapat ditindak dengan tegas dan memberikan efek jera
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua