Kamis, 23 Maret 2006

Hati-Hati, Penipuan Lewat Pos Masih Marak

Sejumlah peraturan dibuat untuk memperketat penyelenggaraan Undian Berhadiah. Namun, penipuan berkedok hadiah tetap saja marak.
Lut

Ada yang lain terjadi di halaman PT Pos Indonesia di Jalan Lapangan Banteng. Rabu, 22 Maret, puluhan orang yang antre mengirim surat terkejut dengan gumpalan asap yang membumbung dari halaman kantor Pos. Mereka pun berbondong-bondong menyaksikan aksi kebakaran' tersebut.

 

Ternyata, sejumlah karyawan Pos Indonesia tengah membakar surat. Direktur Bisnis Kurir dan Operasi PT Pos Indonesia Subandi mengatakan bahwa PT Pos Indonesia sengaja memusnahkan 27.761 surat penipuan melalui pos yang berkedok undian gratis berhadiah. Surat yang dibakar saat ini merupakan hasil penyortiran dari Juli 2005 sampai dengan 22 Maret 2006.

 

Meski telah disortir dan dimusnahkan, penipuan lewat surat pos tetap saja marak terjadi. Dan, pemusnahan pada Rabu itu bukan pertama kali dilakukan. Pada Juni tahun lalu, PT Pos Indonesia telah memusnahkan 20.460 surat penipuan hasil penyortiran pada semester pertama 2005.

 

Keberhasilan Pos Indonesia menguak modus penipuan ini dijelaskan Subandi, setelah dilakukan identifikasi dengan cara meneliti bentuk amplop, alamat pengirim dan tujuan serta berat surat. Tentu saja keberhasilan ini juga atas kerjasama dengan Departemen Sosial, ujarnya kepada wartawan.

 

Subandi mengimbau kepada warga masyarakat agar tidak cepat percaya begitu saja ketika menerima surat pos yang berkaitan dengan undian berhadiah. Sebaiknya, katannya, warga yang menerima berita sebagai pemenang undian gratis berhadiah diminta lebih dahulu menanyakan kebenaran adanya undian tersebut ke Depsos RI di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat telepon/faksimili (021) 3100468 sebelum melakukan langkah lebih lanjut.  

 

Saat ini, pemerintah terus berupaya mencegah dan menanggulangi penipuan berkedok undian gratis berhadiah lewat pos dengan cara meningkatkan kerja sama terpadu antarinstansi terkait seperti PT Pos Indonesia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan), Dinas Sosial, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo).

 

Masalahnya, kenapa kasus penipuan itu tetap marak ? Dari sekian banyak jenis penipuan, ada satu yang paling sering digunakan dan paling banyak memakan korban-terutama ibu-ibu rumah tangga-yakni berbentuk undangan yang dikirimkan kepada si calon korban melalui surat pos. Surat itu menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah beruntung mendapatkan hadiah menarik dan gratis (berupa HP, jam tangan, dan sebagainya).

 

Padahal, soal undian berhadiah ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam regulasi, diantaranya UU No 22 Tahun 1954 tentang Undian, Keppres No 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian, SK Menteri Sosial RI Nomor 09/PEGHUK/2002 tentang Izin Undian, yang ditindaklanjuti dengan SK Mensos No 73/HUK/2002 tentang Juklak Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.

 

Sejumlah peraturan itu secara jelas menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan undian, termasuk yang berupa promosi, penjualan produk, penawaran dan/atau pembagian kepada umum berupa surat ataupun kupon undian harus mendapat izin dari Menteri Sosial (Mensos).

 

Dalam konteks undian berhadiah yang kini banyak beroperasi di mal dan counter di berbagai wilayah di Indonesia, banyak yang tidak memenuhi syarat sebagai suatu undian berhadiah karena pelaksanaannya menyimpang dari aturan yang berlaku.

 

Ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para penyelenggara undian berhadiah yang ujung-ujungnya sangat merugikan konsumen. Yang pasti adanya penyimpangan perizinan karena dapat dipastikan para penyelenggara itu tidak mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Mensos.

 

Selanjutnya, penyimpangan prosedur karena dalam pengundian tidak dihadiri pejabat pemerintah terkait, notaris/notaris pengganti, dan pihak polda. Dan, penyimpangan cara bertransaksi, karena pengambilan keputusan hanya bersifat sepihak dan lebih cenderung menguntungkan pihak si penyelenggara undian.

 

Selain merugikan masyarakat, para penyelenggara undian berhadiah itu pun juga telah merugikan keuangan negara, karena mereka secara terang-terangan tidak menyetor dana ke Kas Negara sebagai retribusi serta ke rekening dana Depsos untuk usaha kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam SK Menteri Sosial RI Nomor 09/PEGHUK/2002 tentang Izin Undian.

 

Meski tindakan mereka nyata-nyata telah merugikan masyarakat dan pemerintah, kenapa pemerintah tetap membiarkan mereka leluasa menyelenggarakan undian berhadiah di tempat-tempat umum?

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua