Dukungan atas rencana pemerintah yang akan menggerakan perekonomian paska gempa juga dilakukan oleh kalangan industri pembiayaan. Mereka kemungkinan besar mengambil kebijakan toleransi berupa rescheduling cicilan kendaraan bermotor yang rusak akibat gempa di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Susilo Sudjono mengatakan diperkirakan banyak kendaraan yang rusak akibat bencana tersebut merupakan milik nasabah perusahaan pembiayaan.
Meskipun data lengkap belum terkumpul, rusaknya kendaraan seperti mobil pribadi, kendaraan operasional perusahaan maupun motor milik pengojek ditengarai berpotensi membuat nasabah gagal membayar cicilan. Saya kira memang akan ada perlakuan khusus seperti toleransi untuk rescheduling atau yang lainnya, ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/5). Perlakuan khusus ini akan diberikan mengingat kejadian yang mengakibatkan kerusakan merupakan bagian bencana alam yang tidak diprediksi.
Bank Indonesia juga telah mengambil kebijakan untuk memberikan keringanan kepada bank yang beroperasi di wilayah gempa Yogyakarta dalam bentuk pelonggaran perhitungan kualitas aktiva produktif.
Gubernur BI Burhanuddin Abdullah mengungkapkan pelonggaran itu akan memungkinkan bank untuk lebih leluasa melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitornya. Kalau dulu ada tiga kriteria dalam memperhitungkan kualitas aktiva produktif setiap debitor, maka untuk saat ini hanya diberlakukan satu kriteria bagi korban bencana Yogyakarta, ujarnya saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi XI DPR RI Senin (29/5).
Unsur yang menjadi pertimbangan dalam memberikan keringanan tersebut adalah kemampuan membayar debitor. Dia memperkirakan pada awal restrukturisasi pada umumnya debitor tersebut sudah dianggap lancar oleh masing-masing bank. Dua kriteria lain yang dihilangkan dari unsur penilaian adalah prospek usaha dan kinerja debitor itu sendiri.
BI juga siap menghapuskan utang debitor Kredit Likuiditas BI (KLBI) yang menjadi korban bencana gempa bumi di Yogyakarta. Bank sentral akan menghapus bukukan KLBI debitor korban gempa di Yogyakarta dan sekitarnya berdasarkan rekomendasi bank yang menyalurkannya. Kebijakan serupa pernah dilakukan pasca bom Bali.
KLBI merupakan kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dananya berasal dari BI. KLBI disalurkan melalui bank yang ditunjuk, antara lain BRI dan BNI. Sejak tahun 1999 BI menghentikan program ini. Pengelolaan KLBI yang belum tertagih selanjutnya ditangani PT Permodalan Nasional Madani. Posisi KLBI saat ini hanya tinggal Rp 1,3 triliun. Belum diketahui berapa KLBI, termasuk Kredit Usaha Tani (KUT) yang disalurkan di Yogyakarta dan Jateng.
Telekomunikasi Kembali Normal
Langkah pemerintah yang ingin mempercepat pergerakan roda perekonomian di Yogya didukung oleh seluruh operator telekomunikasi. Ditjen Postel bersama operator telekomunikasi telah menyediakan 64 lokasi fasilitas telepon gratis yang tersebar di 28 rumah sakit di Yogyakarta dan sekitarnya. Mereka juga tengah mengkaji kemungkinan pemberian potongan harga khusus bagi panggilan dari dan ke wilayah itu.
Operator telekomunikasi itu terdiri dari Telkomsel yang menyediakan dua unit ponsel di 15 lokasi, Telkom dengan dua pesawat telepon di 13 lokasi, Indosat satu ponsel di 14 lokasi, Mobile-8 satu unit ponsel di 10 lokasi, dan Excelcomindo Pratama di 12 lokasi.
Kepala Bagian Umum dan Humas Ditjen Postel Gatot S Dewa Broto menjelaskan, dari rapat antara Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar dengan sejumlah direksi operator telekomunikasi di Yogyakarta terungkap adanya kemungkinan pemberian diskon secara khusus bagi panggilan jarak jauh dari dan ke Yogyakarta serta sekitarnya selama kurun waktu tertentu, meski masalah tersebut akan segera dibahas lebih lanjut secara khusus.
Secara umum, lanjut Gatot, kondisi fasilitas telekomunikasi di Yogyakarta hampir pulih seperti semula meski ada sejumlah BTS (base transceiver station) yang belum berfungsi. Kesulitan yang ada sekarang lebih kepada minimnya pasokan listrik.