Kamis, 15 Juni 2006

Pengertian Konsultan Hukum dan Advokat Dinilai Rancu

Saksi ahli yang satu kantor dengan pemohon menilai seorang sarjana hukum otomatis dapat bekerja sebagai konsultan hukum.
CR

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (14/6) kemarin kembali menggelar sidang lanjutan uji materi terhadap Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dengan mendengarkan keterangan dua orang ahli yang diajukan pemohon.

 

Keduanya, yaitu Bambang Sudarsono dan Haryadi Usman Djaka Sutapa, diminta menjelaskan perbedaan antara konsultan hukum dengan advokat. Keduanya adalah magister hukum yang bekerja di kantor pemohon.

 

Sebelum didengar keterangannya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Mukhtie Fadjar memang tidak memeriksa maupun menanyakan status kepakaran dan independensi kedua saktu itu. Mukhtie hanya menanyakan keahlian kedua ahli dibidang apa yang kemudian hanya dijawab singkat hukum oleh Bambang Sudarsono.  

 

Menjawab pertanyaan pemohon soal perbedaan antara konsultan hukum dengan advokat, Bambang menjawab Kalau kita melihat konteks sejarahnya bahwa sesungguhnya konsultan hukum dengan advokat itu berbeda secara signifikan.

 

Ia menjelaskan sebelum terbitnya UU No. 18/2003 tentang Advokat bahwa mereka yang telah dinyatakan diangkat, dilantik sebagai pengacara praktek itu bukanlah konsultan hukum.

 

Kemudian setelah terbitnya UU Advokat mereka yang dinyatakan sebagai pengacara praktek, advokat, dan konsultan hukum yang telah diangkat itu kemudian secara otomatis menjadi advokat.

 

Ahli lainnya Haryadi Usman Djaka Sutapa, kemudian menegaskan  bahwa yang dimaksud dengan konsultan hukum dalam Pasal 32 UU Advokat ditujukan kepada konsultan hukum pasar modal.

 

Menurutnya, konsultan hukum adalah orang yang memberikan nasehat atau melaksanakan tugas non-litigasi. Sedangkan advokat selain bisa berfungsi sebagai konsultan hukum atau non-litigasi, bisa juga mewakili kliennya dalam persidangan alias litigasi.

 

Jadi berbeda sekali antara konsultan hukum pasar modal yang diakui keberadaan dan organisasinya, sedang konsultan hukum (secara umum-red) lain dengan konsultan hukum pasar modal, kata Haryadi.

 

Haryadi mengamini Bambang yang menyatakan untuk menjadi konsultan hukum tidak perlu memenuhi syarat-syarat kompetensi. Bahkan menurut Bambang seorang sarjana hukum bisa secara otomatis menjalani pekerjaan sebagai konsultan hukum.

 

Haryadi menilai Pasal 32 ayat (1) UU Advokat menyamakan antara advokat dengan konsultan hukum sehingga patut diuji karena bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Ia merujuk antara lain Pasal 28C UUD 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak mengembangkan diri.

  

Akibat penerapan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat banyak sarjana hukum yang tidak bisa mengembangkan diri karena tidak bisa memberikan jasa konsultasi. Padahal kebutuhan masyarakat akan konsultasi hukum sangat tinggi.

 

 

Pasal 32 UU 18/2003 tentang Advokat

(1)      Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang           telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan           sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

 

(2)      Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-Undang ini           mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan           sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

 

Sementara itu Achmad Roestandi membantah pendapat kedua ahli yang memandang Pasal 32 ayat (1 ) UU Advokat itu menyamakan antara pengertian konsultan hukum dengan advokat. Roestandi justru berpendapat UU Advokat membedakan secara tegas antara konsultan hukum dengan advokat.

 

Pada persidangan sebelumnya dalam nota permohonannya, Wahyu Purwana meminta MK menyatakan Pasal 32 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), serta Pasal 28I ayat (2).

 

Wahyu menilai sebaiknya konsultan hukum dikecualikan dari UU Advokat karena pada dasarnya konsultan hukum tidak bisa disamakan dengan advokat. Akibat persamaan antara keduanya dalam UU Advokat, kantor-kantor hukum dengan jumlah advokat sangat terbatas mengalami kesulitan. Pasalnya, tugas-tugas mereka tentunya tidak dapat didelegasikan kepada staf yang belum menjadi advokat.

 

Berdasarkan catatan hukumonline MK pernah menolak uji materil UU Advokat soal lulusan Perguruan Tinggi Hukum Militer dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dapat menjadi advokat bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945. Kemudian MK juga pernah mengabulkan permohonan uji materi UU Advokat terhadap Pasal 31 UU Advokat yang berisi ketentuan pidana.     

   

Sidang akan kembali digelar pada 28 Juni 2006 dengan agenda pembacaan putusan. Sebetulnya majelis belum mendengar keterangan dari termohon baik itu pemerintah maupun DPR. Kursi termohon pun kosong dalam sidang Rabu (14/6) kemarin. Namun ketua majelis menyatakan keterangan mereka tidak diperlukan lagi karena telah didengar dalam dua perkara sebelumnya.

pengertian soal konsultanHK
 - uray mashuri SH
05.05.08 11:09
menurut hemat kami, uu hari ini seringkali terbit tidak di barengi dengan analisis yang jauh, seringkali uu yang terbit adalah produk politik dan bukan produk undang-undang. undang-undang seharusnya di terbitkan sesuai dengan kebutuhan. lulusan PKPA belum tentu bisa beraca dengan benar, toh pertarungan di luar juga lumayan melelahkah, biarlah yang SH itu mengalir menjadi diri mereka sendiri. mengembangkan potensi sesuai fakulty nya.... toh kalau mau jujur semua syarat dengan kepentingan tho.... sekali lagi yang advokad.... bekerjalah dan dampingi klien dg baik, dan yang konsultan hukum arahkan dan tunjukan mereka yang butuh konsultasi. seperti itu aja dech..... gak usah di bikin ruwet.... negara ini sudah ruwet...
Revisi UU Advokat
 - eriko
21.06.06 07:17
Yang penting gini ajadeh, persoalan pengangkatan seorang advokat / konsultran hukum sebaiknya jangan dipersulit dengan aturan-aturan yang bertele-tele itu, karena hal ini juga menyangkut hak warga negara untuk mengembangkan diri dan memperoleh penghasilan berdasarkan kompetensi dan profesinya; Hilangkan itu cara-cara / rekayasa mempersulit seorang lulusan fak hukum menjadi advokat maupun konsultan hukum; hilangkan itu syarat-syarat harus kursus dulu yang diselenggarakan peradi,sertifikat yang dikeluarkan peradi; ujian yang diselanggarakan peradi; magang yang pengaturannya oleh peradi; lalu ijin praktek oleh peradi dsb, dsb ( luar biasa kekuasaan peradi ini, padahal belum pernah diuji kompetensinya) ; kenyataannya peradi tidak becus ; para calon advokat yang sudah lulus ujian toch tidak jelas sampai kapan dan mau apa untuk bisa jadi advokat dan beracara di pengadilan ; Udahlah ubahlah undang-undang itu yang memberikan kemudahan bagi lulusan fh untuk berkarya dan berkreasi dinegeri ini sekaligus memperoleh mata pencaharian guna kehidupannya sesuai dengan kompetensi / profesinya;
Memang Beda..just like SUPER MARKET & MINI MARKET
 - shasha berting, SH.MHum
16.06.06 08:37
Perbedaanya jelas sangat nyata..! Konsultan Hukum Bukanlah Advokat, tetapi Advokat jelaslah juga Konsultan Hukum.Yang membuat tidak jelas Justru UU ADvokat...UU ini menjadikan para Advokat Indonesia, bagai segerombolan mahkluk yang RAKUS dan AROGAN..!,melalui salah satu pasalnya UU ini merampas hak para Sarjana Hukum untuk memanfaatkan ilmunya (dengan memberikan konsultasi )serta untuk meningkatkan kehidupan dari pengetahuannya...lebih hebat lagi UU ini juga mengintimidasi para sarjana hukum tersebut dengan ancaman penjara & denda ! benar-benar seperti PREMAN saja. jadi intinya...silakan saja Advokat memperluas pengertiannya dan meng indentifikasi dirinya sebagai apa atau seperti apa, tetapi jelas tidak termasuk untuk merampas hak hidup pihak lain..! SUPER MARKET memang selayaknya punya barang lebih lengkap dari MINI MARKET, tapi jelas mereka tidak berhak melarang MINI MARKET untuk tetap berjualan...jangan lupa, tidak semua pedagang MINI MARKET ingin Menjadi SUPER MARKET...begitu juga tidak semua Sarjana Hukum ingin Menjadi Advokat..! begitulah analoginya...hanya sesederhana itu..begitu sulitkah untuk di mengerti..!? salam
ihklas dong........
 - ki-ki
18.06.06 07:25
UU Advokat banyak juga yang tdak setuju, bkn hanya kita pada SH, tapi juga para advokat sendiri, kesimpulannya UU aDvokat sengaja dibikin untuk mereduksi kita para SH yang lahir pasca UU advokat. Karena advokat senior takut dng calon advokat muda yang masih fresh dan mungkin memiliki kemampuan lebih dan energi besar ditambah tarif yg terjangkau dan mungkin dapat mematuhi kode etik, so...rejeki tuh..urusan tuhan, kami para SH yang baru lebih menyadari itu daripada kalian wahai...advokat senior yang rakus nan serakah...mending kalian tuh sadar kalo kalian tuh udah bau tanah...mending banyak zikir dan ibadah...biar gak jadi calon ahli neraka...
setuju revisi uu advokat
 - nunu
16.06.06 14:41
saya setuju sekali revisi UU Advokat, adalah sesuatu yang berbeda Advokat dan Konsultan Hukum; Advokat adalah sarjana hukum yang mempunyai ijin beracara di pengadilan dan otomatis dpt berpraktek pula sebagai konsultan hukum;Konsultan hukum adalah sarjana hukum yang dapat memberikan advise masalah hukum namun tidak dapat beracara di pengadilan.Kenapa hal ini jadi masalah Konsultan Hukum perlu ijin advokat untuk memberikan advice hukum?seseorang yang lulus sarjana Hukum berhak memberikan advise hukum tanpa ijin advokat kecuali dia beracara di pengadilan.Kenapa hal ini jd dibatasi?ini kan jelas upaya sekelompok orang yang mementingkan golonganny sendiri, tanpa memperhatikan hak asasi.Masa seorang SH yang bekerja di perusahaan misalnya harus punya izin dulu advokat dulu kalo mau bekerja sebagai bagian hukum?padahal dia tdk berlitigasi?Ijazah SH cukup sebagai syarat,,biar masyarakat yang menyaring.Jangan membatasi lahan orang lah.yang fair saja.
Takut bersaing
 - encoess
16.06.06 14:35
Akh masalah ini kan bisa-bisanya generasi sebelum lahirnya UU Advokat untuk meminimalisasi persaingan dengan generasi sarjana hukum pasca lahirnya UU Advokat. Basi lah hai, masalah periuk nasi aja kok, mereka takut porsi rezekinya menjadi berkurang. Perbedaannya jelas, konsultan mempunyai konsep hanya untuk memberikan jawaban dari pertanyaan, sedangkan apabila dari jawaban tersebut akan diambil tindakan, maka konsep advokat lah yang akan menjalankan fungsinya.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua