Rabu, 02 Agustus 2006

Setengah Tahun Pengadilan Negeri Depok

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi adalah daerah penyangga Jakarta, sebagaimana tergambar dalam konsep Jabodetabek. Tetapi hingga tahun 2005, hanya Depok yang tak memiliki pengadilan negeri sendiri. Warga yang berurusan dengan hukum harus numpang ke Pengadilan Negeri Cibinong.
M-1/M-3

Padahal, seiring dengan perkembangan kota dan jumlah penduduk, kota Depok sudah lama mendambakan adanya suatu pengadilan. Kebutuhan itu baru dipenuhi melalui Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2005. Keppres ini juga mengesahkan dan memerintahkan pembentukan pengadilan negeri (PN) di Kota Agung Sumatera Selatan dan Siak Sri Indrapura.

 

Butuh berbulan-bulan untuk meresmikan PN Depok. Keppres dikeluarkan Juli 2005, tetapi peresmian PN Depok baru berlangsung 6 Februari 2006. Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan yang langsung meresmikan.

 

Pengadilan ini sejatinya menjadi harapan tempat mencari keadilan bagi ratusan ribu warga Depok. Harapannya begitu tinggi. Buktinya, selama enam bulan terakhir jumlah perkara yang masuk bisa dibilang tinggi. Dengan status pengadilan kelas dua, PN Depok menyidangkan rata-rata 30-an perkara setiap hari. Data tercatat per 21 Juli 2006 menunjukkan PN Depok sudah kebagian 508 perkara pidana, 47 perkara perdata,  47 permohonan penetapan, dan lebih dari 800 kasus tilang.

 

Ironisnya, jumlah perkara yang masuk belum diimbangi kesiapan sumber daya. Jumlah hakim hanya 8 orang, termasuk Ketua PN, Zainuddin. Kalau dibagi, komposisinya tidak sampai tiga majelis. Akibatnya, acapkali persidangan di PN Depok berlangsung sampai malam hari. Kami harus duduk dari pagi sampai sore atau malam dalam sidang, ujar Zainuddin. Untunglah, kabar gembira datang. Tak lama lagi PN Depok akan kedatangan satu orang tenaga hakim, sehingga lengkap tiga majelis.

 

Baru tapi....

Gedung PN masih terlihat bersih. Arsitekturnya mirip dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdapat tiga ruang sidang yang masih bersih dan tertata rapi. Biasanya sidang diselenggarakan di hari Senin-Kamis. Sementara di hari jumat, ketika tidak ada sidang, ruang sidang tersebut bisa disulap menjadi bangsal olah- raga tenis meja.

 

Di kiri dan kanan lobbi terletak pula dua tangga yang menuju ke ruangan hakim dan panitera muda. Hanya ada lima ruangan hakim. Satu kantor untuk ketua pengadilan, Zainuddin, satu kantor lagi untuk wakil ketua, Suwidya, dan tiga sisanya untuk enam  hakim lain.

 

Enam bulan sejak berdiri, PN Depok masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah bagi para pengambil kebijakan.

 

Pertama persoalan akses bagi pencari keadilan. Bagi yang punya kendaraan pribadi, tentu tidak ada masalah. Tetapi bagi warga pada umumnya, untuk sampai ke PN Depok harus berganti kendaraan. Belum ada trayek angkutan umum yang lewat persis di depan pengadilan. Dari terminal Depok, Anda harus naik angkutan umum lalu dilanjutkan dengan ojek.

 

PN Depok terletak di tengah Komplek Perkantoran Kota Kembang Depok yang masih dalam proses pembangunan. Bahkan sekelilingnya masih merupakan lahan kosong tertutup ilalang. Rencananya di sekitar PN akan didirikan perumahan, perkantoran, dan berbagai fasilitas lainnya. Jadi diharapkan tahun depan akan dibuka trayek angkot. Ini permasalahan hukum ekonomi, kalau ada permintaan pasti ada barang. kata Ketua PN Depok santai.

 

Suasana asri di sekitar PN Depok bisa mendatangkan rezeki. Sudah dua kali PN Depok digunakan untuk shooting sinetron, tutur Zainuddin bangga.

 

Sepintas lalu, PN Depok sangat sepi. Dua ruang tahanan di bagian belakang dibiarkan terbuka karena tidak berisi. Bahkan saat hukumonline ke sana, sel tahanan pria justru dimanfaatkan untuk menyimpan motor. Belum ada fasilitas pendukung di PN Depok seperti mushola, kantin, tempat foto kopi, dan hanya terdapat sedikit kursi tunggu kiriman dari Mahkamah Agung.

 

Ruang-ruang sidang pun tidak ber-AC. Hanya ruang ketua PN saja yang disediakan AC, Untuk ruang hakim, kami menyediakannya sendiri, tutur Zainuddin, Ketua PN Depok yang mantan hakim PN Jakarta Pusat. Ditemui saat sedang menyusun disertasinya, mahasiswa S3 Universitas Padjadjaran ini bahkan memasang sendiri kamera di ruang tunggu kantornya, Supaya saya bisa melihat siapa-siapa saja yang datang.

 

Ketika ditanyai lebih lanjut mengenai sarana di gedung barunya, hakim kelahiran Ujung Pandang itu mengatakan telah mengusahakan penyediaan ruang sidang baru khusus untuk perkara anak. Selain itu, Zainuddin memastikan bahwa bulan depan Kejaksaan akan pindah ke gedung sebelah. Pengadilan Agama juga akan mulai beroperasi Desember depan dan akan ada masjid baru persis di depan PN.

 

Kami juga telah membuat perjanjian dengan dua Posbakum (Pos Bantuan Hukum, red), tambahnya. Namun demikian, diakui oleh Zainudin, pihaknya belum menyediakan ruang khusus untuk Posbakum tersebut. Kalau ada orang yang membutuhkan jasa mereka, tinggal telepon. Nanti mereka langsung datang.

 

Zainuddin mengaku telah meminta tambahan tenaga kepada MA sampai 4 kali mengirim surat. Bahkan menurut Zainudin, demi lengkapnya majelis hakim, tak jarang ada perkara yang baru bisa disidangkan setelah menunggu hakim dari sidang perkara lain selesai.

 

Karena masalah kekurangan hakim dan banyaknya perkara pula, seringkali sidang berlangsung sampai malam, bahkan pernah sampai jam19.30 WIB. Kasihan saksi yang sudah datang jauh-jauh dan sudah menunggu dari pagi atau siang. Kalau sidang tidak dilangsungkan saat itu juga, mereka tidak akan datang kalau dipanggil lagi. tutur Zainudin.

 

Zainudin sebenarnya juga mengkhawatirkan bila sidang berlangsung sampai malam Takutnya kalau tahanannya lari di tengah jalan karena harus dibawa lagi ke LP Paledang, Bogor. Untuk itu, pihaknya tengah mengusulkan agar di Depok dibangun Lembaga Pemasyarakatan demi alasan kepraktisan. 

 

November ini kami akan usahakan supaya bisa naik peringkat menjadi pengadilan IB, tambah hakim yang senang main tenis ini. Status sebuah pengadilan memang tergantung pada jumlah perkara yang masuk dan tingkat kerumitan perkara yang ditangani. Semakin tinggi status, semakin banyak hakim yang diperbantukan.

 

Sebagai KPN, Zainuddin juga amat mendukung penelitian dan pendidikan generasi muda. Sebagai mantan dosen, ia mencoba mengerti kebutuhan mahasiswa kampus-kampus di sekitarnya. Bawa saja surat pengantar dari kampus kalau butuh data untuk penelitian, katanya sambil tersenyum.

 

Bahkan dalam setiap kasus narkoba, para hakim acap menegur terdakwa yang tergolong muda. Setengah kasus pidana di PN Depok adalah kasus narkoba, ujarnya prihatin. Sebab, sebagian besar terdakwa kasus narkoba masih tergolong usia muda.

 

Sebagai penegak hukum, Zainudin mengaku concern memberantas mafia peradilan namun tetap tanpa praduga tak bersalah. Perlu diselidiki lebih dahulu semua laporan masyarakat. Mungkin saja hanya salah paham. Tapi untuk sekarang bisa dikatakan PN Depok bersih, tegasnya.

JAGN LUPA JANJI
 - ALEX
04.08.06 12:34
Selamat kepada masyarakat Depok yang udah punya pengadilan. Saya harap Pak Zainuddin sebagai kepala PN Depok tidak lupa janjinya untuk mempermudah prosedur kepada mahasiswa hukum yang ingin meneliti, tidak seperti di PN lainnya, harus ada "pelicinnya".Bravo PN Depok.
selamat
 - koko
03.08.06 20:41
Selamat kepada masy depok yang telah mempunyai PN sendiri. Tegakkan keadilan..
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua