Rabu, 02 Agustus 2006

Meski Kontroversial, Perda Antimaksiat Depok Tetap Diproses

Revisi draft tidak menjiplak Perda serupa di Tangerang. Walaupun dikritik, DPRD bertekad tetap melanjutkan pembahasan.
M-4

Raperda Antimaksiat menjadi Raperda prioritas pada masa kerja DPRD Depok. Raperda ini merupakan inisiatif Komisi A DPRD yang terdiri paket Raperda Pelacuran dan Raperda Minuman Beralkohol. Rencananya setelah melewati hearing tahap kedua dan ketiga, Raperda ini akan disahkan menjadi Perda.

 

Wakil Ketua DPRD  Depok Agung Witjaksono mengatakan perlu pengesahan Raperda Depok karena kebutuhan akan koridor hukum untuk membentengi percepatan pembangunan. Maka selain pembangunan secara fisik Depok memerlukan pembangunan moral. Menurut Agung depok sebagi daerah penyangga Jakarta memiliki masalah kerawanan sosial. Beliau mencontohkan  terdapat titik lokasi pelacuran seperti di Sawangan dan Margonda yang berpotensi berkembangnya masalah kesusilaan.

 

Menurut Agung, tidak seperti Perda Badung (Bali) yang hanya mengatur aspek institusi dan Perda Tangerang yang menekankan pada individu, Raperda Depok memuat aturan bagi pelanggar kesusilaan individu dan institusi. Dengan begitu selain tempat maksiat yang dilarang keberadaannya, warga sebagai individu juga dikenakan aturan sebagai upaya preventif penularan HIV/AIDS di Depok.

 

Draft Raperda ini memiliki banyak kesamaan dengan Perda Tangerang baik dari segi definisi, pelaku yang dapat dijerat dan hukum acara. Hal itu diakui Agung bahwa draft Raperda ini memang hampir sama dengan Perda Tangerang namun esensinya masih dapat dirubah mengikuti perkembangan di masyarakat. 

 

DPRD Depok sedang mengkaji Perda ini dalam tahapan hearing kepada pihak-pihak terkait. Rencananya sebelum disahkan, akan dilakukan  hearing dalam tiga tahap dimana tahap pertama sudah dilakukan dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat. Kemarin kita sudah bertemu dengan ormas seperti FPI, MUI dan LSM lainnya, papar Agung yang ditemui seusai acara Diskusi Panel Perda Kesusilaan diselenggarkan Lembaga Kajian Ilmu dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (27/7).

 

Agung mengatakan masukan yang diberikan sampai saat ini berkisar pada bunyi pasal yang multitafsir. Pengertian multitafsir tersebut dapat membuat orang dapat berprasangka buruk pada orang yang mencurigakan. Namun menurut Agung ketentuan yang multitafsir tersebut telah dianulir. Selain itu DPRD juga mendapat masukan  bahwa sanksi yang ada dalam Perda perlu dipertegas.

 

Pendapat yang sama juga disampaikan praktisi hukum Depok Salviadona Tri P yang mengatakan bahwa terdapat kendala yuridis dalam pembentukan Raperda antimaksiat di Depok. Kendala tersebut berupa penentuan sanksi yang dibatasi oleh peraturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana sanksi pidana yang boleh diatur dalam Perda adalah pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. Sanksi yang ringan ini menurut dia dapat membuat pelaku pelacuran dan penjual minuman beralkohol tidak jera.

 

Salviadona juga menambahkan jumlah PPNS dan penyidik Polri kota Depok sangat kurang. Sehingga penegakan hukum dalam pelaksanaan Raperda Anti maksiat tersebut nantinya akan mengalami kesulitan.

 

Selain itu menurut beliau secara yuridis Raperda ini tidak bertentangan dengan KUHP, karena  delik yang diatur dalam KUHP  tidak mengatur spesifik mengenai pelacuran. Selain itu KUHP juga tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia dengan mengutamakan kebebasan, menonjolkan hak-hak individu dan kurang berhubungan dengan moralitas.

 

Pendapat berbeda disampaikan pengajar hukum kemasyarakatan FHUI, Kunthi Tridewiyanti  bahwa Raperda Antimaksiat melanggar hak asasi manusia. Perda ini melanggar ketentuan hak asasi manusia yang sudah dibahas dalam  UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi  Terhadap Perempuan dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Menurutnya Raperda ini dikhawatirkan akan memperbanyak  lembaga perkawinan bawah tangan, nikah siri, kawin mut'ah, kawin kontrak  dan kawin pesanan.

 

Beliau juga khawatir akan terulangnya tindakan diskriminatif pada perempuan seperti yang pernah terjadi ketika pemberlakuan Perda Pelacuran di Tangerang dimana banyak perempuan yang salah tangkap. Selain itu ketentuan dalam draft pertama Raperda ini, bias gender dan memposisikan perempuan sebagai pelaku daripada korban. Padahal keinginan menjadi pelacur tidak serta merta  datang dari perempuan itu sendiri melainkan karena dipaksa dan terpaksa.

 

Beliau menambahkan masih banyak aturan yang tidak terakomodasi dalam Undang-Undang ini dimana  hubungan seksual pada pernikahan pesanan, nikah siri dan mut'ah tidak tersentuh dalam Raperda ini.

 

Kunthi mengatakan budaya hukum masyarakat Depok yang plural memiliki kebiasaan, cara pandang, cara bertindak dan berfikir yang beragam membuat pemahaman akan moralitas juga beragam. Oleh karena itu beliau mempertanyakan efektivitas ketika sudah menjadi Perda apakah akan menjadi  kertas yang berisi peraturan saja tetapi tidak dijalankan.

 

Agung menampik hal tersebut dimana sebagai kontrak sosial di tingkat daerah  maka Perda bukan merupakan rumusan yang dirumuskan DPRD saja melainkan kaidah yang perlu ditaati semua pelaku tata pemerintahan di daerah. Namun sebagai produk perundang-undangan DPRD harus memperhatikan berbagai kepentingan agar dapat diterima semua kalangan. Selain itu penyusunan Perda perlu perhatikan keterkaitan dan pembanding dengan Perda lainnya. 

DIAJAK KEJALAN YG BENAR KOK SUSAH-2
 - LIA EDEN
04.08.06 15:58
Kalau pelacuran ingin dikriminalisasikan dan dijadikan sebagai bentuk kejahatan, maka ....: Tidak ada tempat bagi pelacuran dalam bentuk apapun maupun oleh siapapun sehingga DPT MENCEGAH ADANYA korban penipuan dan penjebakan mamai2 dan mucikari yang menjanjikan mereka pekerjaan, karena tidak ada ruang geraknya. DPT MENCEGAH godain cewe istri orang, bila perlu laporkan ke penyidik..!! menurut ayam kampus"Daripada ngurus perda Depok mending juga menertibkan mal2,.."--menertibkan mal juga pake perda, katanya IP di atas 3. DEPOK KOTA DGN MASYARAKAT INTELEKTUALITAS TINGGI, BANYAK PERGURUAN TINGGI, PENDIDIKAN TERSIER. KOMENTAR YG MERUPAKAN PEMBODOHAN MASYARAKAT TIDAK AKAN MEMPAN.
Depok kampungan
 - mahasiswa UP
04.08.06 12:22
Kita ini bangsa pluralisme jadi buat apa ada perda-perda seperti itu. Kalaupun perda itu jadi, lihat aja pelaksanaannya, orang yang buat draftnya aja, pernah saya lihat godain cewe istri orang, gimana mau bikin perda? DEPOK KAMPUNGAN
PSK=korban
 - ayam kampus
04.08.06 10:28
Kalau pelacuran ingin dikriminalisasikan dan dijadikan sebagai bentuk kejahatan, maka siapakah yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban. Seringkali PSK terutama perempuan pada awalnya adalah korban penipuan dan penjebakan mamai2 dan mucikari yang menjanjikan mereka pekerjaan. Pada perjalanannya mereka menjadi korban dari sistem pelacuran yang rapi dan tak jarang dibackup pihak berwenang . Kalau seperti ini kondisinya maka perempuan PSK adalah korban keadaan, korban nafsu laki2, korban kepentingan mucikari, dan haruskah dilajutkan menjadi korban legislasi yang tak berimbang?. Mak a sudah sepantasnyalah apabila ingin memberantas pelacuran yang katanya orang2 bermoral sebagai penyakt masyarakat maka pelaku pelacuran yakni (laki2 dan perempuan) yang mengkonsumsi jasa PSK(laki2/perempuan)serta fasilitator(mucikari), dan pihak yang berwenang harus pula mendapat sanksi. Mengenai Perda Depok kalau tidak salah adalah copy paste dari Perda Tangerang bahkan ada kata2 Bandara Soekarno Hatta. Kalau benar begitu ya lebih kreatif aja deh legal drafternya, kalau bisa yang bikin orang hukum yang IPnya di atas 3 jangan yang 1 koma. Daripada ngurus perda Depok mending juga menertibkan mal2, yang mengambil alih lapangan pekerjaan sektor pasar tradisional di Depok. Jangan lupa di Jakarta sekarang sudah 7 pasar tradisional tutup karena kalah bersaing dengan mal yang dipegang pemodal2 besar. Bayangkan ada berapa orang yang hidup dari pasar tradisional dan dari mereka ada berapa kepala yang harus dihidupi. Kalau warga Depok makmur ngapain juga jadi PSK.
DIAJAK KEJALAN YG BENAR KOK SUSAH
 - LIA EDEN
04.08.06 08:26
Hukum itu ada karena manusia itu beradab (civilized) termasuk perlindungan kepada HAM, hukum mengatur, diantaranya terkandung norma2 kepatutan, kesusilaan yg dianggap baik dan buruk oleh masyarakat beradab. Terlalu prematur pernyataan Kunthi Tridewiyanti bahwa Raperda Antimaksiat melanggar hak asasi manusia. Menurut saya Perda ini justru menjaga harkat dan martabat manusia sbg masyarakat beradab. Mengenai keterbatasan sumber daya manusia ? sambil jalan secara simultan juga bisa yg penting mau untuk memulai dan melaksanakan enforcement. Bila perlu dapat dilakukan kontrak kerja kepada lulusan Sarjana Hukum agar dpt dipersamakan dgn PPNS utk hasil kerjanya atau lbh extrem dpt dilakukan Outsourcing, apa boleh buat kalo memang urgent untuk memenuhi standar penyidikan yg baik, hitung2 WKS (wajib kerja sarjana), anggap saja karena Conditio sine quanon untuk masalah SDM.
apa iya merugikan?
 - Meta Syarah
03.08.06 18:23
ass.lahirnya perda-perda anti kemaksiatan belakangan ini adalah ekses dari fenomena amoral masyarakat yang terus-menerus berkembang menjadi sebuah kebudayaan. menurut saya perda ini memang perlu hadir di kota yang tergolong besar dan produktif penyangga kota jakarta ini sebagai tindakan preventif kedepannya, tapi anehnya, seperti yang terjadi di tangerang juga kenapa jadi timbul ketakutan dilanggar sebuah hak azasi dari seorang perempuan dan yang menolak adalah dari kaum perempuan. saya kira tidak ada pelanggaran yang krusial didalamnya. saya sebagai perempuan merasa aman dengan perda itu. ketika para suami akan merasa takut dan berkecil nyali untuk mendatangi atau berbuat asusila, ketika para ayah dan anak laki-laki mereka akan lebih memilih untuk tinggal dirumah bersama ibunya.saya kira itu bukan sebuah pelanggaran hak asasi. hanya saja perjuangan kearah meminimalis sebuah kemaksiatan. sehingga sedikit demi sedikit akan hilang. memang yang sangat disayangkan pada perda2 tersebut biasanya lebih mengarah kepada wanita. baik dari cara berpakaian samapi pola tingkah lakunya. saya sepakat itu sebuah diskriminasi. tapi alangkah lebih baiknya jika perda tersebut lebih menitik bertakan bukan pada wanita. tapi pada perbuatan asusila tersebut, bagaimanapun juga pelacuran baik yang terpaksa atau dipaksa adalah tidak benar jika benar (tolong tunjukan kebanaran dan kebaikan dari sebuah aktivitas pelacuran). saya dukung pemkot DEPOK untuk dapat merealisasikan hal itu.wass
lanjutkan
 - ahmad irzal fardiansyah
24.11.06 10:10
memang kebaikan pasti ada penentangnya, kalau tidak maka kebaikan itu tidak ada harganya
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua