Jumat, 08 September 2006

Jumlah Hakim Militer Kurang

Jika masih terkait dengan tugas keprajuritan, maka pembinaan tetap wewenang Panglima TNI. Namun, jika menyangkut urusan peradilan, maka hakim militer berada dibawah MA. Termasuk pemberian sanksi.
Aru











 


Kedua, memakai kembali sistem yang menurut Bagir dulu sempat diterapkan. Yakni perwira sebagai pengadil. Dengan sistem ini, peradilan militer tidak perlu mengirimkan hakim militer disuatu daerah jika ada kekurangan hakim. Cukup meminta Komando Daerah Militer setempat untuk menyediakan tenaga perwira yang diperlukan.


 


Sayangnya Bagir tidak menjawab secara tegas saat ditanya apakah idenya ini akan diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer yang saat ini masih dalam pembahasan Panitia Khusus DPR.


 


Sementara itu, menyinggung integrasi peradilan militer dalam sistem satu atap MA, Bagir mengutarakan hal tersebut akan diupayakan secara tuntas. Salah satu indikasi positifnya adalah penyamaan besaran tunjangan hakim militer dengan hakim di lingkungan peradilan lainnya.


 


Selain itu, Bagir juga menyinggung rencana yang sebelumnya pernah ia lontarkan. Yakni pembangunan gedung peradilan militer yang terpisah dengan oditurat. Paling tidak pada 2007 upaya itu akan kita lakukan, tuturnya.


 


Masih soal sistem satu atap, satu hal yang perlu dijawab adalah dualisme pembinaan hakim militer. Apakah dibawah MA atau masih di bawah kendali Panglima TNI. Soal ini Bagir menggunakan dua pendekatan. Jika masih terkait dengan tugas keprajuritan, maka itu tetap wewenang Panglima TNI. Namun, jika menyangkut urusan peradilan, maka hakim militer berada dibawah MA. Termasuk soal sanksi, MA bisa memberikan sanksi jika menyangkut tugas peradilan, tegasnya.


 

Dengan jumlah hakim pengadilan militer yang hanya berjumlah 73 sampai 75 orang, perlu dipikirkan cara mengadili di peradilan militer, demikian ungkap Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, dalam acara pelantikan Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA, Kepala Peradilan Militer Utama dan Kepala Peradilan Militer Tinggi I Medan, di gedung MA, Kamis (7/9).

 

Mayjend Sonson Basar dilantik sebagai Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Brigjend M. Pandjaitan sebagai Kepala Peradilan Militer Utama (Kadilmiltama), dan Kol. Santoso dilantik sebagai Kepala Mahkamah Militer Tinggi I Medan.

 

Menurut Bagir, idealnya jumlah hakim militer berkisar seratusan orang. Hal ini mengingat jumlah pengadilan militer, permasalahan yang dihadapi dan budaya yang ada di tubuh kemiliteran begitu beragam.

 

Dalam kesempatan itu Bagir mengungkapkan dua alternatif soal mekanisme mengadili di peradilan militer untuk menyiasati minimnya jumlah hakim militer. Pertama, mengadili tidak dengan sistem majelis. Tapi dengan sistem hakim tunggal untuk perkara yang tidak terlalu pelik. Misalnya saja pelanggaran disiplin prajurit.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua