Rabu, 13 September 2006
UI Tambah Guru Besar Ilmu Hukum
Satu lagi Guru Besar Ilmu Hukum hadir di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Mys

Di depan Rapat Senat Akademik dan ratusan undangan yang memadati Auditorium BNI kampus Universitas Indonesia Depok hari ini (13/9), Safri Nugraha dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Acara pengukuhan itu tampak dihadiri antara lain Sekjen Depdagri Progo Nurdjaman, anggota DPR Gayus Lumbuun, sejumlah pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan sejumlah pakar hukum.

 

Pria kelahiran 12 April 1963 itu membawakan pidato berjudul Hukum Administrasi Negara dan Good Governance. Profesor Safri Nugraha selama ini dikenal sebagai ahli hukum yang banyak mengkaji soal privatisasi. Disertasi doktornya Universitas Groningen Belanda juga mengambil topik privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara.

 

Dengan pengukuhan itu, Guru Besar di bidang hukum administrasi Universitas Indonesia bertambah, setelah Prof. Bhenyamin Husein (otonomi daerah) dan Prof. Arifin P. Soeria Atmadja (hukum keuangan negara). Menurut Rektor Universitas Indonesia, Usman Chatib Warsa, dengan pengukuhan Safri Nugraha, maka Fakultas Hukum UI kini memiliki 16 orang guru besar. Satu orang lagi sedang dalam proses. Informasi yang diperoleh hukumonline, yang disebut terakhir adalah Maria Farida, ahli perundang-undangan.

 

Selain Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara (USU) Medan pun baru menambah empat guru besar ilmu hukum. Keempat guru besar baru tersebut adalah Prof. Ningrum Natasya Sirait (hukum internasional), Prof. Tan Kamello (hukum perdata/perbankan), Prof. Syafruddin Kalo (hukum pertanahan) dan Prof. Muhammad Yamin (hukum pertanahan). Mereka dikukuhkan sebagai guru besar pada Sabtu, 2 September lalu.  

 

RUU Administrasi Pemerintahan

Dalam pidato pengukuhannya, Safri Nugraha menyinggung tentang pentingnya RUU Administrasi Pemerintahan (UUAP). Undang-Undang ini dibuat dalam rangka mewujudkan good governance di Indonesia. UUAP akan dijadikan sebagai norma hukum positif untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas administrasi negara.

 

Selama ini, papar Safri, para pejabat dan petugas administrasi negara di Indonesia lebih banyak menjalankan tugasnya pada kebiasaan-kebiasaan dan bukan pada hukum positif yang mengatur administrasi negara. Suatu ironi di negara yang berdasarkan hukum, praktek administrasi negara justeru didasarkan pada kebiasaan. Oleh karena itu, keberadaan UUAP merupakan suatu revolusi dalam penegakan hukum administrasi di Indonesia.

 

Dijelaskan Safri, hukum administrasi negara telah mengalami perkembangan yang luar biasa beberapa tahun terakhir. Terutama karena terjadinya globalisasi perekonomian dan iklim demokrasi di berbagai negara. Safri mencontohkan isu-isu deregulasi, analisis cost-benefit, pendekatan peraturan berorientasi pasar, dan peran lembaga publik yang menjalankan fungsi swasta sebagai hal baru dalam hukum administrasi yang perlu mendapat perhatian.

 

sukses-fak.hukum-ui
 - agus ksumanto
16.09.06 14:36
selamat dan sukses, semoga ilmu yang didapat dari negeri kincir angin berguna untuk indonesia, nenek moyang hukum kita dari sana. trim,s-gustoktil-solo
Salut dan Selamat Sukses
 - INRAIYEN SIDABUTAR, SH
14.09.06 09:35
Membaca berita dari Hukumonline saya gembira dan senang karena seorang ibu dosen Prof.DR. Ningrum Natasyah Sirait, SH yang sangat pintar, baik, jenius dan lincah telah diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara-Medan. saya sebagai mantan Mahasiswa ibu yang pernah mengikuti mata kuliah Hukum Linkungan sangat bangga dan senang akan prestasi dan kepintaran ibu.selama saya kuliah di Fakultas Hukum USU, ibu betul2 seorang Dosen yang sangat saya Kagumi akan kepintaran dan kejeniusan serta saya lebih salut akan cara ibu mengajar yang kompak sama mahasiswa dan buat kepribadian ibu saya acungkan jempol. Salut dan selamat Sukses buat ibu.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.