Kamis, 16 November 2006

Asas Praduga Tak Bersalah Tidak Bisa Diartikan Secara Letterlijk

Kalau diartikan demikian maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. Menurut saya, presumption of innocent adalah hak tersangka sebagai manusia.
Aru

Pantang menyerah agaknya menjadi semboyan Gubernur Kalimantan Timur Mayjend (Purn) Suwarna Abdul Fatah. Setelah permohonan prapradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kandas, Suwarna mengajukan permohonan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait dengan penahanannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Setelah beberapa kali persidangan, akhirnya sidang sampai pada agenda mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, pihak terkait (Kejaksaan dan Kepolisian) dan Prof. Andi Hamzah, sebagai ahli.

 

Dalam persidangan, hakim konstitusi Maruarar Siahaan menanyakan kepada Prof. Andi apakah pasal 21 KUHAP bermasalah dalam norma konstitusionalitasnya atau bermasalah dalam praktik. Menurut Prof. Andi yang juga Ketua Tim Perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP, KUHAP yang ada saat ini pada dasarnya melanggar hak asasi manusia. Contohnya ada pasal yang mengatur mengenai penahanan dan pemenjaraan yang merupakan pelanggaran terhadap kebebasan atau kemerdekaan seseorang.

 

Karenanya, asas presumption of innocent (praduga tidak bersalah) menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti tidak bisa diartikan secara letterlijk (apa yang tertulis) Kalau diartikan demikian (letterlijk, red) maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. Menurut saya, presumption of innocent adalah hak-hak tersangka sebagai manusia diberikan, tukas Prof. Andi. Hak-hak itu misalnya kawin dan cerai, ikut pemilihan dan sebagainya.

 

Selanjutnya, mengenai pertanyaan hakim konstitusi Harjono terkait keberlakuan pasal 21 ayat (1) KUHAP, Prof. Andi dengan tegas menyatakan penyusunan pasal 21 tersebut salah. Letak kesalahan penyusun KUHAP menurut dia adalah peletakan syarat sahnya penahanan di ayat kesatu. Seharusnya, di ayat satu diatur mengenai besaran tuntutan sebagai syarat penahanan seseorang, baru kemudian di tahapan berikutnya, apakah tersangka perlu ditahan atau tidak.

 

Sementara, Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin menyatakan sistem pengawasan pasal 21 KUHAP terletak pada batasan diskresi. Dari pihak Kepolisian, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjend (Pol) Teguh Soedarsono menyatakan pengawasan Kepolisian secara internal dilakukan oleh sebuah divisi. Divisi Profesi dan Pengamanan.  

 

Sistem Penahanan Baru

Terlepas dari materi pengujian, dalam kesempatan itu, Prof. Andi juga menjelaskan bahwa di RUU KUHAP lembaga praperadilan yang selama ini dianggap bermasalah akan dihapus. Digantikan dengan hakim komisaris. Dengan adanya lembaga hakim komisaris, yang menentukan penahanan nantinya adalah hakim.

 

Ke depan, sistematika penahanan akan berubah. Polisi nantinya hanya boleh menahan seseorang maksimal 15 hari. Selanjutnya, perlu mendapat persetujuan hakim komisaris jika penahanan seseorang dilanjutkan. Itu pun atas permintaan Jaksa Penuntut Umum. Sistem ini oleh Prof. Andi dipersamakan layaknya sistem Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Jaksa yang pegang kartu ATM, hakim yang pegang duitnya.

 

Diakui Prof. Andi sistem baru ini mendapat kritik dari Kepolisian. Menurut Kepolisian, urai Prof. Andi, sistem ini ibarat menara gading. Ya kita siapkan menaranya untuk dipanjat Polisi, ujarnya. Mencontohkan Prancis kala menerbitkan KUHAP Prancis yang baru. Di Prancis, pihak Kepolisian Prancis yang menentang KUHAP baru menunjukkannya dengan jalan melempar KUHAP ke jendela kamar Menteri Kehakiman Prancis. Toh setelah penolakan tersebut, Prancis menjalankan KUHAP barunya itu.

 

Sidang pengujian KUHAP ini akhirnya ditunda, menarik tentunya menunggu apa putusan MK, mengingat pemohon yakni Suwarna saat ini menghadapi dakwaan melakukan tindak pidana korupsi dan saat ini sidangnya masih digelar.    

 

wela dhalaaaa....
 - ali wilopo
19.11.06 11:59
presumtion of enoocent itu kan tidak men-judge waktu nangkep...nahan....jadi sah2 aja yg penting kan belum menjudge seseorang salah...ya tahan aja....tangkap aja....piye mas......????setuju toh?
Kacau..!!!
 - LOYER
17.11.06 09:03
Lha, justru pihak penyelidik/penyidik justru wajib menerapkan asas PRESUMPTION OF GUILTY, kalo gak tidak bakalan pernah ada penyelidikan/penyidikan...
yang bener ajah dooooong....
 - romulo ricardo
18.11.06 17:35
presumption of innocent jika di artikan secara letterlijk maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan, yang bener ajah dooong... kalo memang hal itu bisa menghambat tugas kepolisian maka selama ini yang polisi lakukan apa dooong?? romulo ricardo PERMAHI
Asas Praduga Tak Bersalah Tidak Bisa Diartikan ...
 - Lolita
26.12.06 15:51
Walaupun asas tsb adalah hak tersangka sebagai manusia, tapi sering ditafsirkan secara keliru oleh Terlapor,karena Terlapor sering berdalih bahwa dengan dia dilaporkan oleh Pelapor, maka menurutnya si Pelapor telah mencemarkan nama baik Terlapor.Padahal jelas dong, yang namanya Pelapor pasti berasumsi bahwa Terlapor bersalah. Kalau nggak gitu nggak akan pernah ada laporan yang diproses. Jadi si Terlapor juga jangan mentang-mentang berlindung di balik asas tsb, apalagi kalau kesalahan dia sudah diketahui oleh publik.
mempersingkat batasan waktu penahanan??
 - Nuriani Ratu Inten
29.11.06 14:56
ehm.. yakin nih?? melihat tujuan yang ada sich, hal ini memang bagus.. jd lebih cepat dan efektif. Tapi.. mengingat kinerja penyidik yg spt adanya saat ini, apa msh berani mempersingkat waktu tersebut?? padahal qt tau bahwa ketika masa penahanan telah habis, tersangka hrs dilepaskan.. dan sesuai asas nebis in idem, tersangka tdk boleh diajukan dlm perkara tsb lagi. So???? apakah hukum negara qt bermaksud melepaskan para "penjahat"??
ehhm......
 - aku banget
29.12.06 09:20
kalo dalam agama islam Su'udzon merupakan sifat yang tercela karena ia mengenggap jelek orang lain yang belum terbukti kejelekannya. tapi kalou masalah korupsi, kita tidak boleh bekerjasama dalam melakukannya, asas praduga tak bersalah seharusnya bukan menjadi pedoman para pelaku un tuk da[at bebas dari penyidikan pihak yang berwenang. oleh karena itu asas ini kurang relevan jika diterapkan dalam hal kasus-kasus yang nyata-nyata telah membuat negara rugu.
awas..kebabblasan...!!!!!
 - indra
05.12.06 11:05
jikalau sistematika penahanan akan berubah. Polisi nantinya hanya boleh menahan seseorang maksimal 15 hari. Selanjutnya, perlu mendapat persetujuan hakim komisaris jika penahanan seseorang dilanjutkan. Itu pun atas permintaan Jaksa Penuntut Umum. Sistem ini oleh Prof. Andi dipersamakan layaknya sistem Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Jaksa yang pegang kartu ATM, hakim yang pegang duitnya. lalu apakah fungsi lbh jikalau hakim komisaris atas permintaan jpu melanjutkan penahanan seseorang tsb. apakah sebagai lawyer sesorang tersebut tidak dapat memberikan jaminan kepada clain nya mengingat kondisi tidak memungkinkan untuk melanjutkan penahanan bukankah itu akan melanggar ham jika penahanan diteruskan...?
komersialisasi penahanan
 - Fajar Triyudha
17.11.06 16:06
usul Prof. andi perlu disambut baik, sudah saatnya penahanan harus dibatasi waktunya max 15 hari. Penahanan sering dijadikan ajang komersial polisi dengan cara menekan tersangka untuk mengeluarkan jumlah uang tertentu, dengan iming2 bebas. Stidaknya itu yg saya alami di polsek Penjaringan, padahal saya hanya kena ancaman 2 bulan dalam KUHAP. Saking takutnya akan ditahan saya pilih bayar uang 1 juta sebagai jaminan atas usulan polisi.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua