Senin, 11 Desember 2006

Putusan MK tentang UU KKR Dianggap Ultra Petita

Sudah beberapa kali MK membuat putusan yang sifatnya ultra petita. Jadi, MK memberikan satu pelajaran untuk tidak konsisten dengan hukum acara.
Rzk

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuat sensasi. Dalam kurun waktu satu minggu, Hakim Konstitusi membuat dua putusan yang akan tercatat dalam sejarah. Putusan pertama adalah mengabulkan permohonan uji materiil terhadap pasal-pasal penghinaan presiden dalam KUHP sehingga pasal yang seringkali digunakan untuk menjerat para demonstran akhirnya dicabut. Sementara, putusan kedua adalah mengabulkan permohonan uji materiil terhadap UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

 

Atas dua putusan MK tersebut, reaksi masyarakat pun berbeda-beda. Untuk putusan pertama, pujian mengalir deras karena MK dianggap telah menyelamatkan kehidupan berdemokrasi di negeri ini. Berbeda 180, kritik dan kekecewaan bermunculan menanggapi putusan MK yang kedua. Terlebih lagi, MK tidak hanya membatalkan tiga pasal yang diujikan pemohon yakni Pasal 27, Pasal 44, dan Pasal 1 angka (9), melainkan membatalkan UU KKR secara keseluruhan.

 

Todung Mulya Lubis, advokat senior yang juga pemerhati hukum, misalnya menyatakan prihatin terhadap putusan MK tersebut. Menurut catatan Todung, ini adalah kedua kalinya MK membuat putusan yang bersifat ultra petita (mengabulkan melebihi apa yang diminta, red.). Putusan ultra petita pertama adalah ketika MK mengabulkan permohonan uji materiil terhadap UU No. tentang Komisi Yudisial. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan KY tidak dapat mengawasi Hakim Konstitusi, sesuatu hal yang sebenarnya tidak diminta oleh pemohon.

 

MK memang sekarang mempunyai kebiasaan membuat putusan yang sifatnya ultra petita. Jadi, MK memberikan satu pelajaran untuk tidak konsisten dengan hukum acara, ujarnya. Sayangnya, lanjut Todung, tidak ada yang bisa dilakukan terhadap tindakan MK tersebut karena putusan MK bersifat final dan mengikat.

 

Todung menilai putusan MK yang bersifat ultra petita dapat menjadi bumerang karena MK dapat dipertanyakan eksistensi dan keabsahan putusannya. Agar hal ini tidak terjadi, Todung menyarankan MK lebih hati-hati dalam membuat putusan. Salah satu caranya adalah dengan tidak membuat putusan yang bersifat ultra petita.

 

Lebih lanjut, Todung berpandangan MK tidak memahami tujuan mulia dibentuknya UU KKR yaitu truth telling (pengungkapan kebenaran) dan healing (penyembuhan) atas pelanggaran HAM yang pernah terjadi di masa lampau. Dengan adanya UU ini yang kemudian diikuti dengan pembentukan KKR, kasus-kasus pelanggaran HAM diharapkan dapat terkuak dan penderitaan korban dapat terobati.

 

Namun, tujuan mulia tersebut kandas setidaknya untuk sementara- berkat putusan MK. Pembatalan UU KKR, lanjut Todung, telah menghilangkan pijakan dasar bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pada akhirnya, mereka (korban pelanggaran HAM, red.) harus berani menggugat. Tetapi persoalannya tidak hanya menggugat, persoalan kita adalah menyelesaikan seluruh luka-luka lama yang prosesnya tidak akan selesai hanya dengan proses yudisial, sambungnya.

 

Sementara itu, Adnan Buyung Nasution mengatakan MK tidak dapat dipersalahkan karena mengeluarkan putusan yang menimbulkan pro dan kontra seperti ini. Buyung memandang hal ini sebagai konsekuensi yuridis dari sistem negara hukum yang menganut mekanisme check and balances. Tidak semua keputusan politik pemerintah atau DPR selamanya benar apabila dikaji menurut UUD dan nilai-nilai HAM. Kalau memang tidak benar, adalah forum yang sah dan tepat apabila MK membatalkannya, jelasnya.

 

Namun, Buyung sepaham dengan Todung bahwa putusan MK telah melebihi dari apa yang dituntut oleh pemohon. Buyung mengatakan MK selaku lembaga peradilan tidak melakukan hal yang menurutnya tabu itu. Kalau terjadi seperti itu, maka sebenarnya putusan itu cacat, tegasnya.

 

Menyambut positif

Sambutan positif justru datang dari delapan LSM yang bergerak dibidang HAM. Melalui lembaran siaran pers yang diperoleh hukumonline, Kedelapan LSM yang terdiri dari KontraS, Demos, SNB, YLBHI, IKOHI, PEC, LBH YAPHI, dan Imparsial, berpendapat putusan MK yang membatalkan UU KKR merupakan bukti bahwa pemerintah bersama-sama dengan DPR tidak memiliki kejelasan sikap dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

 

Ketidakjelasan tersebut tergambar jelas pada UU KKR yang terbukti berdasarkan putusan MK bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip penegakkan HAM. Mereka menambahkan putusan MK harus ditafsirkan sebagai keharusan bagi pemerintah dan DPR untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Namun, mereka menolak apabila cara penyelesaian yang ditempuh adalah penyelesaian politik berupa pemberian rehabilitasi semata. Mereka juga menegaskan bahwa pemberian rehabilitasi tidak berarti menghapuskan proses penuntutan secara hukum serta pengungkapan kebenaran.

 

Salah satu Hakim Konstitusi Ahmad Syarifuddin Natabaya yang ditemui hukumonline menolak ketika dimintai komentarnya. Baca aja putusannya, disana disebutkan alasan-alasannya. Saya tidak boleh (berkomentar, red.), kecuali kalau saya bukan hakim, tukasnya di sela-sela acara Seminar Perkembangan HAM Dalam Perkembangan Konstitusi Indonesia di Hotel Sahid Jakarta (8/12).

 

Sikap yang sama juga ditunjukkan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin ketika ditemui dalam acara yang sama. Hamid mengaku belum membaca detil putusan MK tersebut sehingga menolak berkomentar. Pada dasarnya, kita harus menghormati putusan mereka, ujarnya singkat.

 

ULTRA PETITA MK
 - Masyhuri Hasan
11.12.06 15:43
buat mas todung. anda harus tahu : 1. bahwa ultra petita hanya berlaku untuk perkara perdata yang berlaku di peradilan umum, sedangkan mk adalah peradilan konstitusi jd teori ultra petita tidak bisa berlaku secara kaku di mk. 2. setiap permohonan atau bahkan gugatan selalu menyatakan dalam petitumnya "ex aequo et bono" artinya hakim mempunyai kebebasan untuk memutus lebih dari yang diminta pemohon. 3. kewenangan MK adalah menguji UU terhadap UUD, meskipun yang dimohonkan hanya 1 (satu) pasal tapi kadang2 pasal berkaitan dengan pasal lainnya, sehingga pasal yang tidak diminta pun harus dinyatakan tidak berlaku (dicabut) karena justru berdampak pada ketidak pastian hukum atau bahkan ketidak jelasan, sehingga sekali lagi ultra petita tidak bisa diberlakukan kepada mk secara kaku. 4. ultra petita itu adalah buatan belanda yg terdapat dalam 178 ayat (2)(3)HIR dan 198 ayat (2) (3) RBg sehingga sudah tidak dapat lagi diterapkan dlam perkembangan hukum skrg ini. 5. anda harus baca putusan mk secara menyeluruh baru komentar, krn jika dibaca secara menyeluruh dalam pertimbangan hukumnya nampak bahwa MA sendiri dalam memutus sering melanggar ultra petita (hal 125 putusan MK)
Komen buat yang nomor. 1
 - Iswahyudi
11.12.06 19:44
Menurut gw pendapat Bpk. Todung itu udah tepat bahwa majelis MK tidak boleh memutus petitum yang tidak diminta penggugat. Karena menurut gw, hukum acara yang dipakai sebagai pedoman di MK adalah Hukum Acara Perdata, kenapa gw bilang begitu? karena Gugatan dan Permohonan adalah mekanisme dalam hukum acara perdata, jadi asas-asas dalam hukum acara perdata juga seharusnya berlaku untuk MK (kecuali bila dalam UU disebutkan MK berhak memutus melebihi yang diminta penggugat/pemohon). Dan juga kurang tepat, kalo dikatakan hanya karena umur HIR sudah uzur, maka asas-asas diaturnya boleh disimpangi, bagaimanapun juga HIR masih berlaku....
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua