Kamis, 21 December 2006

Vonis Petani Jagung Bukti Hakim Kurang Memahami Undang-Undang

Patut dipertanyakan mengapa polisi dan jaksa tak mau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman.
Mys











 


Menurut Agus, apa yang dilakukan petani bukanlah sertifikasi, melainkan upaya menanam jagung supaya hasilnya bisa dijadikan benih. Pandangan jaksa  --dan kemudian diterima hakim – bahwa para petani yang duduk di kursi terdakwa telah melakukan sertifikasi sangat keliru. Itu sesuatu yang menggelikan. Petani tak melakukan sertifikasi, ujarnya.


 


Sertifikasi itu sejatinya dilakukan instansi Pemerintah. Kalaupun misalnya petani melakukan sertifikasi, harus bisa dibuktikan apakah petani membuat blanko sertifikat; apakah pernah ada petani lain yang minta dibuatkan sertifikat. Nyatanya tidak ada. Itu sebabnya Agus berpendapat putusan kasus petani jagung merupakan salah satu kelemahan tingkat pemahaman hakim terhadap bunyi undang-undang. Saya tertawa mendengar putusan itu, kata doktor hukum ekonomi itu.


 


Burhana juga menjelaskan bahwa sertifikasi sulit dipenuhi petani. Agar sampai ke sana, petani harus melakukan uji coba benih terlebih dahulu di 12 propinsi selama dua tahun berturut-turut. Kegiatan itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan benih yang memiliki modal besar.


 


Agus Sardjono justeru mempertanyakan motif polisi dan jaksa tidak menggunakan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Aparat yang mewakili kepentingan perusahaan perbenihan yang melaporkan tindak pidana tersebut justeru menggunakan UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Agus menengarai perusahaan yang melaporkan para petani pun sebenarnya tak memiliki hak atas benih (varietas) tanaman jagung. Kalau mau jujur, gunakan saja UU Perlindungan Varietas Tanaman. Itu lebih cocok, jelas akademisi yang banyak menggeluti bidang hak kekayaan intelektual itu.


 


Sekadar mengingatkan, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Orang atau badan hukum yang melakukan pemuliaan itu akan mendapatkan apa yang disebut Hak Perlindungan Varietas Tanaman.


 

Dua hari setelah petani jagung asal Jawa Timur yang dipidana mengadu ke Komisi Yudisial, kritik pedas datang dari Agus Sarjono. Pengajar mata kuliah Hukum Ekonomi di Universitas Indonesia itu mengkritik dakwaan jaksa dan putusan hakim PN Kediri yang menghukum para petani jagung dengan dalih mereka melakukan sertifikasi illegal.

 

Petani jagung di sejumlah daerah di Jawa Timur seperti Kediri, Tulungagung dan Nganjuk belakangan resah. Mereka diseret ke meja hijau lantaran dituduh melakukan sertifikasi, mencuri benih, meniru cara bertanam, melanggar paten, atau menjual produk tanpa kemasan. Sebagian diantaranya sudah divonis bersalah. Burhana misalnya, divonis lima bulan. Nasib apes dialami Budi Purwo Utomo. Petani jagung ini semula lolos setelah divonis bebas hakim PN Tulungagung. Tetapi beberapa bulan kemudian divonis bersalah oleh PN Kediri. Nasib Tukirin, pria 62 tahun, tak kalah mengenaskan. Ia dihukum enam bulan penjara dengan tuduhan yang sama: melakukan sertifikasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua