Jumat, 13 April 2007

Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Uji Materi UU PPTKLN

Pembatasan usia TKI yang bisa dikirimkan ke luar negeri tidak melanggar konstitusi.
CRA

Pasal 35 huruf a UU No. 39 Tahun 2004 membatasi calon TKI yang akan dikirim ke luar negeri minimal berusia 18 tahun. Khusus bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan, minimal berusia 21 tahun.

 

Sidang Mahkamah Konstitusi Kamis (12/4) kemarin memutuskan pembatasan usia TKI tersebut tidak melanggar UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah menolak permohonan pengujian UU tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN) itu. Permohonan tersebut diajukan oleh Jamilah Tun Sadilah dan kawan-kawan.

 

Putusan MK pada perkara Nomor 028-029/PUU-IV/2006 ini didasarkan pertimbangan kepada tujuan pembentuk UU untuk melindungi tenaga kerja Indonesia. Menurut Mahkamah, usia 21 tahun tersebut merupakan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim keluar negeri.

 

Dalam pertimbangannya Mahkamah dijelaskan bahwa usia 21 tahun menunjukan seseorang telah memiliki kematangan kepribadian dan emosi. Walaupun MK tidak menjelaskan lebih rinci apa hubungan angka 21 tahun dengan kematangan pribadi dan emosi. Pembatasan usia tidak bisa dikatakan sebagai upaya menghalang-halangi hak seseorang untuk bekerja, apalagi hak hidup. Batas kematangan kepribadian dan emosi merupakan domain negara untuk menentukan.

 

Menariknya, putusan penolakan tidak dengan suara bulat. Mahkamah berbeda pandangan mengenai materi permohonan. Terbukti empat dari sembilan hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion, yaitu Laica Marzuki, Mukhtie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan Harjono. Prof. Laica Marzuki misalnya berpendapat pembatasan usia itu tidak rasional karena ada orang yang belum berusia 21 tahun bisa bekerja di tempat lain, sementara kalau menjadi TKI tidak boleh. Lagipula, kalau alasannya untuk menghindari pemerkosaan oleh majikan di luar negeri, TKI yang berusia 33 tahun pun rentan terhadap pemerkosaan.

 

Kuasa hukum pemohon Sangap Sidauruk, menyayangkan putusan tersebut. Sangat tipis perbedaannya, dan dissenting opinion tersebut sangat masuk akal, tambahnya. Ia menyatakan akan menghormati putusan yang bersifat final dan mengikat itu. Namun, Sangap menyatakan perjuangannya tidak akan berhenti sampai disini. Ia berencana mengajukan permasalahan ini ke DPR, walaupun menyadari proses legislasi di DPR butuh waktu panjang.

 

Hak untuk bekerja bukan derivatif hak hidup

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa hak untuk berkerja bukan derivatif atau mengalir dari hak hidup. Antara hak untuk bekerja dan hak hidup adalah dua kelompok yang berbeda. Hak untuk bekerja adalah bagian dari kelompok hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, sedangkan hak hidup adalah bagian dari hak-hak sipil dan politik.

 

Terhadap hak hidup, negara bersifat pasif dan dapat dituntut (enforceable rights) sedangkan hak untuk bekerja peranan negara harus bersifat aktif dan pemenuhannya tidak dituntutkan secara individu (non-enforceable rights). Negara bersifat aktif dapat berarti keaktifan Negara dalam memberikan batasan-batasan, termasuk usia.

 

Pada persidangan sebelumnya, saksi ahli Prof. Aloysius Uwiyono menjelaskan manusia pada dasarnya hidup di dunia harus bekerja. Kalau tidak maka dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, hak bekerja merupakan hak fundamental, hak dasar bagi setiap manusia.

 

Salah seorang hakim konstitusi yang mengeluarkan dissenting opinoion, Maruarar Siahaan, berpendapat bahwa pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Bahkan dapat dimaknai sebagai sarana mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa dirinya menjadi lebih berharga. Oleh sebab itu, hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi.  

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua