Selasa, 26 Juni 2007

Menunggu Keberanian Hakim Memerintahkan Penyingkapan Dokumen

 

Dalam sidang perkara ini Senin (18/06) pekan lalu, kuasa hukum Lapindo Ahmad Muthosim menolak permintaan Tim Advokasi. Ia enggan membuka dokumen-dokumen yang dimiliki kliennya dibuka karena hal itu dinilainya melanggar hukum acara. Kalaupun pembukaan dokumen dilakukan atas perintah hakim, Lapindo masih akan mempertimbangkan apakah memenuhi perintah tersebut atau tidak. Kini, para pihak menunggu keputusan hakim.

 

Sistem Common Law dan Belanda

Dalam perkara perdata di negara pengguna sistem common law, termasuk di Singapura dan Malaysia, praktek ini lazim terjadi. Para pihak dapat saling meminta secara timbal balik pembukaan surat-surat keterangan lawannya maupun mendatangkan saksi sebelum dan saat persidangan. Bila salah satu pihak menolak, hakim dapat memaksa para pihak untuk membuka dokumen yang terkait perkara dengan dikecualikannya jenis dokumen tertentu.

Tujuan penyingkapan dokumen bermacam-macam, antara lain mengamankan saksi dan bukti, serta menghindari kejutan dipersidangan. Selain itu, cukup sering terdapat kondisi dimana terdapat dokumen yang signifikan dalam pembuktian perkara yang enggan disingkap salah satu pihak. Penyingkapan sebelum persidangan juga dapat membuat para pihak mengetahui posisi masing-masing, sehingga mendorong perdamaian antara keduanya.

Di Amerika, pada prinsipnya segala sesuatu yang relevan dan bukan merupakan dikecualikan (priviliged) dapat disingkap. Penyingkapan ini biasanya dilakukan sebelum persidangan, dengan hanya sedikit campur tangan hakim. Sanksi yang diberikan oleh hakim bagi pihak yang tak membuka informasi pun beragam, antara lain: denda, mencegah bukti lawan untuk diajukan, bahkan menolak sebagian atau seluruh dalil pihak penolak. Demikian diatur dalam Bab V Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) atau Hukum Acara Perdata Federal Amerika Serikat. Dokumen-dokumen dimaksud melingkupi email dan bermacam dokumen elektronik. 

 

Beberapa waktu lalu, dalam kelanjutan perkara Garnet Investment melawan BNP Paribas yang melibatkan duit Tommy Soeharto sebesar $AS30 juta, Hakim pengadilan Guernsey (daerah administrasi Inggris) memerintahkan penyingkapan (disclosure) dokumen-dokumen Garnet soal transaksi, aset, dan nilainya. Salah Perintah dalam wujud putusan sela tersebut merupakan buah dari intervensi Permintah Indonesia dalam perkara ini.

 

Dari penelusuran hukumonline, terungkap bahwa sejak 2002 telah terjadi perubahan hukum acara perdata Belanda. Aturan baru yang kini berlaku memberi hakim peran aktif dalam pencarian fakta dan kebenaran, jadi tak lagi hanya berpangku tangan dan menunggu ‘aksi' pihak berperkara. Berdasarkan aturan tersebut, Hakim dapat memerintahkan para pihak untuk menyediakan dokumen, dan meminta saksi didatangkan ke persidangan. Pihak berperkara lebih dimungkinkan untuk meminta dokumen, foto, video dan file komputer dalam setiap tingkatan prosedur.

 

Indonesia

Kewenangan hakim menyingkap dokumen belum dijamin oleh hukum acara perdata kita. Hanya dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) dan perkara pidana saja hakim dapat memerintahkan penyingkapan dokumen atau mendatangkan saksi. Di Pengadilan TUN misalnya, Pasal 85 dan 86 UU Peradilan TUN menyatakan hakim dapat meminta pejabat TUN untuk menyingkap dokumen. Hakim dapat pula memanggil saksi untuk dimintai keterangan atas permohonan salah satu pihak, atau inisiatifnya sendiri. Pasal 85 menyebutkan untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila hakim ketua sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua