Rabu, 10 October 2007

Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.
NAN

Tetapi untuk  menjamin kepastian hukum bagi  kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

 

Lalu, bagaimana dengan perjanjian fidusia yang tidak di buatkan akta notaris dan didaftarkan  di kantor pendaftaran fidusia alias dibuat dibawah tangan? Pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatanya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang (notaris, PPAT dll). 

 

Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.  Untuk akta yang dilakukan  di bawah tangan biasanya harus  diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan. Pertanyaannya adalah apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum suatu akta di bawah tangan? Menurut pendapat penulis, sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta  tersebut. Dalam prakteknya,  di kampung atau karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang. Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang.

 

Saat ini, banyak lembaga  pembiayaan (finance) dan bank (bank umum  maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang  bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit)  secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi  sebagai penerima fidusia.  Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang  mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah sama-sama sepakat mengunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifkat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.  Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

 

Fakta di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.

 

Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia  dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong  desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

 

Akibat Hukum

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan  dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  dan dapat digugat ganti kerugian.

 

Dalam konsepsi hukum pidana,  eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

  1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
  2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

 

Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi  melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia.  Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat  terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

 

Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.  Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai

 

Pasal  372 KUHPidana menandaskan: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

 

Oleh kreditor, tetapi ini juga bisa jadi blunder karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditor dan debitor, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukan  porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak.  Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisir bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran.

 

Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Poblem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan customer service yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman. Bayangkan, jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris sementara lembaga pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat.

 

Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Bisa bernama remedial, rof coll, atau remove. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah  terhadap kreditor sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah.  Kelemahan ini termanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

 

Penulis juga mengkhawatirkan adanya dugaan pengemplangan pendapatan negara non pajak sesuai UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Pendapatan Negara Non Pajak, karena jutaan pembiayaan (konsumsi, manufaktur dan industri) dengan jaminan fidusia tidak didaftarkan dan mempunyai potensi besar merugikan keuangan pendapatan negara.

 

Proses Eksekusi

Bahwa asas perjanjian pacta sun servanda yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh  pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia  di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya. 

 

Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia.  Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak.  Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting.

 

*) Penulis adalah advokat pada Kantor Bantuan Hukum (KBH) Lampung dan Achmad Imam Ghozali, SH and Partner (Law Firm), yang beralamat di Jln. Anggrek No. 19 Rawa Laut. Bandar Lampung. Telp. (0721) 256801, hp. 0812 7200 395  e-mail. [email protected], [email protected]

 

PENAGIHAN
 - ananto
04.08.18 09:07
Tadi malam saya kedatangan leasing, tiba2 nylonong masuk sambil lihat2 isi rumah (posisi saya sedang di ruang tv). Setelah duduk dia baru memanggil saya. Dia menanyakan ttg tunggakan mobil saya yg selama 5 bulan belum dibayar. Dia ngotot untuk menarik jaminan dengan bahasa mengamankan unit, sudah saya jelaskan, kalau mobil akan saya bayar namun saya sedang pailit, sedang saya butuh kendaraan untuk pekerjaan saya (driver online) sambil meniti ulang usaha saya (catering dan game online). Dia sedikit mbentak dan nunjuk2 saya, saya bilang yang sopan dan jangan pakai bentak apa tidak bisa, anak saya yg kecil sampai nangis ketakutan. Singkat cerita saya disuruh bikin surat pernyataan di tanda tangani saya dan istri saya. Dalam surat itu saya menulis : Dengan ini saya akan menyelesaikan tunggakan saya sampai batas tanggal 25 agustus, apabila saya meleset mobil bisa diambil sesuai prosedur yang berlaku. Disitu hanya ttd saja tidak ada meterai. Yang saya tanyakan, 1. Apakah surat pernyataan saya itu sah? Saya dipaksa dan diintimidasi. Ada rekaman dari cctv dirumah. 2. Apakah bisa selama ini saya didatangi 2x saja tanpa ada peringatan tiba2 kedatangan yang 3x ini tiba2 mau ditarik. 3. Saya banyak membaca katanya ada surat fidusia, nah di fidusia max 30 hari untuk didaftarkan, apakah saya sebagai konsumen tanda tangan juga di fidusia itu? Mohon pencerahannya.
PENARIKAN DI JALAN
 - NANANG QASIM
06.07.18 15:55
Assalamualaikum Bapak2... Saya mau bertanya tentang penyelesaian kasus yang saya alami sendiri. Saya beli Kendaraan Roda 4 beberapa bulan yang lalu, di perjalanan kredit terjadi penunggakan. namun bukan penunggakan tidak bergerak (Nunggak 2 bayar 1 bulan atau Nunggak 3 bayar 1 bulan). Akibat dari hal tsb, Mobil saya dihentikan ditengah jalan oleh PIHAK KETIGA (Debt Collektor) tanpa menunjukkan Bukti Sertifikat Fidusia kepada Sopir Saya. Dalam Kontek Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku sekarang, bagaimana penyelesaiannya. Mohon jawaban yang jelas pak ya, terima kasih.
Keputusan akhir perjanjian jaminan fidusia
 - Sigit ardianto
28.06.18 13:11
Begini pak,,saya kan kredit motor..dan sudah saya lunasi,kemudian saya dapat BPKB motor saya dan akta perjanjian jaminan fidusia..pihak CS selaku kreditor mengatakan tidak membatalkan perjanjian tersebut,karena menunggu keputusan saya..jadi,kapanpun kalau saya ingin menghapus perjanjian tersebut disuruh datang ke kantor finance nya..saya mau tanya,lebih baik perjanjian tersebut saya hapus atau tidak?yg lebih baik buat saya sebagai konsumen..terima kasih sebelumnya.. Balas via email pak..
PELELANGAN BARANG SECARA SEPIHAK DENGAN DASAR SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK MEMILIKI AKTA NO
 - Herianto Mansur
30.01.18 16:03
Kejadian yang dialami saudara saya, BPKB kendaraan roda dua menjadi jaminan di salah satu kantor pembiayaan di wilayah saya, dalam hal ini saudara saya telah mengangsur selama 13x dari 24x waktu yang disepakati, namun pada angsuran ke 14 sampai masuk ke angsuran ke 15 saudara saya belum dapat membayarnya, hinga pihak pembiayaan menarik kendaraan tersebut dengan sedikit upaya pemaksaan dalil memberikan waktu beberapa hari untuk melunasi 2x angsuran yang menunggak setelah itu kendaraan dapat di ambil kembali, selang beberapa hari pada saat 2x angsuran itu ingin di selesaikan, pihak pembiayaan memberikan surat dengan isi surat, kami harus melunasi sepenuhnya kendaraan tersebut, maka kami meminta waktu untuk mengumpulkan dana untuk melunasi kendaraan trsebut, kemudian berselang 3 bulan kemudian pihak pembiayaan telah melelang kendaraan tersebut dgn harga yang sangat rendah tanpa konfirmasi dengan kami, dengan pegangan mereka bahwa mereka memiliki sertifikat jaminan fidusia namun tdk memiliki akta notaris. Mohon pencerahannya.
Status
 - Ares1897
16.11.17 18:53
Pak bagaimana kalau debitur menjaminkan aset yang masih milik orang lain & tanpa sepengetahuan pemiliknya?? Dan bagaimana status kreditur yang menerima & me-approve pinjaman atas jaminan aset tersebut tanpa sepengetahuan & persetujuan pemilik yg sah?? Dan apakah aset yang di jaminkan tersebut bisa di tarik kreditur jika debitur wanprestasi dengan sengaja karena berniat merugikan pemilik aset yg sah??
HAlo
 - rendis
13.01.18 02:58
kalau debitur dapat membuktikan bahwa jaminan tersebut adalah milik nya, ya gpp sih
Penjualan jaminan kredit dibawah tangan
 - Yosua Septiano tambunan
18.10.17 15:51
Permisi untuk para ahli hukum yang terhormat, saya ada studi kasus dimana saya punya kawan yg melakukan penjualan suatu kendaraan jaminan kredit( status jaminan ini tidak di daftarkan ke akta notaris), dan dia juga memiliki bukti2 pembelian dan perjanjian antara dia dengan pihak si pembeli, tetapi dia di kenakan sangsi oleh leasing atas pelanggaran pasal 36 UU no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pasal 378 KUHP tentang penipuan subsider, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, pasal 378 KUHP tentang penipuan, apakah UU itu berlaku untuk dia?
fidusia
 - Roy
17.05.16 10:57
apakah pelaku fidusia dpr dipenjara?
perjanjian jual beli mobil dibawah tangan
 - richard
12.05.16 11:33
slmt siang pak, saya ingin bertanya ini ada kasus saya alami sendiri, saya beli mobil lanjut kredit hanya pakai kwitansi selama 1thn mobil lunas, si pemilik pertama mengambil BPKB dileasing dan menggadaikan kembali BPKB di leasing lain, karena BPKB masih nama pemilik pertama pihak leasing terima BPKB untuk digadaikan,berjalan 2 bln mobil saya ditarik. yang saya tnyakan bagaimna saya selaku pihak kedua untuk menuntut kembali mobil yg sdh saya beli itu. trimaksih
di sebut apakah apabila penarikan melalui proses pengadilan
 - retno
08.05.16 14:18
tolong masih new be
Pendaftaran Fidusia
 - Cindy
15.04.16 10:43
permisi pak, saya mau nanya. dapatkah fidusia didaftarkan apabila akta Fidusianya telah di tanda tangani 2 bulan yang lalu ? Mohon pencerahannya pak. Terima kasih
First Previous 1 2 3 4 5 6 Next Last
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua