Selasa, 16 Oktober 2007

Sekelumit tentang Persekutuan Komanditer

Hampir sebagian besar masyarakat mengenal keberadaan sebagai salah satu bentuk usaha yang ada di Indonesia. Namun, pada praktiknya, tak jarang juga yang tidak mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana cara pendirian, pendaftaran maupun pengurusan Commanditaire Vennootschap ini.
IHW/Mon

Rancangan Undang-Undang (RUU) Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum juga mengatur persekutuan komanditer, atau yang lazim dikenal dengan CV. Menurut Pasal 1 butir 5 RUU, CV adalah badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng. Namun sekutu ini bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi. Hal ini terjadi jika harta CV tidak cukup untuk membayar hutang saat CV bubar.

 

Jika CV bubar maka sekutu komplementer yang berwenang melakukan likuidasi, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian atau rapat sekutu komplementer. Jika setelah dilikuidasi masih terdapat sisa harta CV, maka dibagikan kepada semua sekutu sesuai dengan pemasukan masing-masing.

 

Sementara sekutu komanditer yang tidak boleh bertindak atas nama bersama semua sekutu dan tidak bertanggungjawab terhadap pihak ketiga melebihi pemasukannya. Jadi harta kekayaan pribadinya terpisah dari harta CV. Itulah sebagian aturan baru dalam RUU menyangkut CV. Selama ini, yang banyak dipakai sebagai rujukan adalah KUH Dagang.

 

Pengertian CV dijelaskan dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam pasal itu disebutkan bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang pesero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Pada beberapa referensi lain, pemberian pinjaman modal atau biasa disebut inbreng, dapat berbentuk selain uang, misalnya benda atau yang lainnya.

 

Dari ketentuan pasal itu terlihat bahwa di dalam CV terdapat dua alat kelengkapan, yaitu pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng (pesero aktif, pesero komplementer) dan pesero yang memberikan pinjaman uang (pesero pasif, pesero komanditer).

 

Perbedaan pandangan mulai muncul ketika membicarakan mengenai tata cara pendirian CV. Tidak seperti badan usaha Firma, yang cara pendaftarannya dijelaskan di dalam KUHD, tata cara pendaftaran CV justru tidak diatur di dalam KUHD. 

 

Sebagian akademisi dan praktisi hukum berpendapat, persekutuan komanditer dapat didirikan hanya berdasarkan perjanjian di bawah tangan. Artinya, perjanjian cukup dilakukan di antara para pesero komplementer dan pesero komanditer. Sementara sebagian yang lain berpendapat sebaliknya, dimana pendirian sebuah CV haruslah melalui akta otentik di hadapan notaris. Setelah itu, akta pendirian harus didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara RI. Pada praktiknya di Indonesia, pandangan yang terakhir disebutkan yang lazim dipraktikkan.

 

Pertanggungjawaban hukum

Dalam melangsungkan kegiatan usahanya, aktivitas bisnis CV dilakukan oleh para pesero aktifnya. Mereka lah yang bertanggung jawab  untuk melakukan tindakan pengurusan atau bekerja di dalam perseroan tersebut. Bahkan jika ditarik lebih jauh, para pesero komplementer ini juga dapat dimintakan tanggung jawab secara tanggung renteng atas perikatan-perikatan perseroanya.

 

Di sisi lain, para pemberi modal atau pesero komanditer, tidak bisa terlibat dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Hal tersebut diatur secara tegas di dalam Pasal 20 KUHD yang menjelaskan bahwa pesero komanditer ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, meskipun ada pemberian kuasa sekalipun.

 

Implikasinya, pesero komanditer tidak perlu ikut memikul beban kerugian yang jumlahnya lebih besar dari modal yang disetorkannya ke perusahaan. Namun jika pesero komanditer terbukti ikut menjalankan perusahaan sebagaimana yang dilakukan pesero komplementer dan mengakibatkan kerugian perusahaan, maka sesuai dengan Pasal 21 KUHD, pesero komanditer ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap semua utang dan perikatan perseroan tersebut.

 

Jenis Persekutuan Komanditer

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa bentuk persekutuan komanditer. Pertama adalah persekutuan komanditer murni. Dalam bentuk yang paling sederhana ini, hanya terdapat satu pesero komplementer dan beberapa pesero komanditer.

 

Bentuk yang kedua adalah persekutuan komanditer campuran. Bentuk ini biasanya terjadi pada persekutuan firma yang sedang membutuhkan tambahan modal. Pihak yang mau memberikan tambahan modal itu bertindak sebagai pesero komanditer. Sementara pesero firma secara otomatis akan menjadi pesero komplementer.

 

Sedangkan bentuk ketiga dari CV adalah persekutuan komanditer bersaham. Dalam bentuk ini, perseroan menerbitkan saham dengan tujuan untuk memudahkan penarikan kembali modal yang telah disetorkan. Tiap pesero komplementer dan komanditer memegang saham yang tidak dapat diperjualbelikan ini.

 

Kewajiban Pajak

Merujuk pada UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang menyebutkan bahwa Badan sebagai subjek pajak adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

 

Dari definisi Badan di atas jelas bahwa persekutuan komanditer termasuk ke dalam subjek pajak. Sehingga secara umum CV juga berkewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana perseroan terbatas.

 

Berakhirnya Persekutuan Komanditer

Karena pada hakekatnya persekutuan komanditer adalah persekutuan perdata, maka berakhirnya persekutuan komanditer adalah sama dengan persekutuan perdata yang diatur dalam Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPerdata.

 

Pasal 1646 KUH Perdata menyebutkan bahwa paling tidak ada 4 hal yang menyebabkan persekutuan berakhir yaitu, lewatnya masa waktu perjanjian persekutuan, musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan, kehendak dari sekutu, dan jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

 

tanya
 - bawor suhadi
13.08.18 13:45
mau tanya om, CV tidak berbadan hukum. trus sebenarnya apa fungsi CV itu sendiri. modal sendiri rugi sendiri untung pun bisa sendiri. pendirian usaha di maksudkan untuk menjaga legalitas pengusaha supaya tidak di cap ilegal atau tidak di lindungi pemerintah atau usaha tidak berijin. jadi...CV ini sebenarnya untuk apa... kalau ini untuk di jadikan alat berlindung atau ijin usaha apa bedanya dengan usaha pribadi toh secara hukum jelas CV bukan badan hukum. perlukah usaha saya di bikinkan CV sementara tanpa CV pun sebenarnya sudah berjalan. jawabanya yg bijak nya terima kasih.
Fungsi CV
 - Wilson
27.08.18 18:01
CV sendiri sebenarnya merupakan jembatan antara perorangan dengan Perseroan Terbatas. Konsep CV adalah kumpulan orang yang bertindak sebagai 1 kelompok usaha sehingga dapat meyakinkan pihak lain untuk meminjamkan uang/menggunakan assetnya (persero komanditer) untuk kepentingan kelompok usaha. Berbeda dengan perorangan yang harus berusaha sendirian dan bertanggung jawab sendirian, CV bertanggung jawab sebagai kelompok sehingga kerugian usaha pada dasarnya dapat dibagi secara proporsional kepada seluruh pengurusnya. Lalu apa untungnya untuk pemberi pinjaman? Untungnya adalah mereka mendapat sebagian dari keuntungan CV, namun hanya menanggung kerugian CV sebesar modal yang mereka pinjamkan (dengan catatan pemberi modal/persero komanditer tidak ikut dalam pengurusan CV). Namun seiring dengan berjalannya waktu keuntungan-keuntungan CV tergantikan dengan Perseroan Terbatas. Sehingga untuk saat ini CV seringkali dilihat sebagai badan usaha kecil bagi para wirausaha yang hendak memulai usaha mereka. Terlepas dari ada CV-CV tertentu yang menjadi sangat besar bahkan melampaui kekayaan PT.
Berkahirnya CV
 - Nico
26.04.18 09:29
CV rugi terus jadi mau ditutup gimana cara tutup cv. trus kewajiban pajak cvnya gimana? tksh
terimakasih
 - rere-recht
06.10.08 09:36
terimakasih atas artikelnya yang membantu. tp sy jg mw tanya, mudah2an dibuatkan artikelnya atau dijawab dgn mengirim jawabannya ke email sy, ataupun dimuat dalam website ini. pertanyaan sy: dapatkah sekutu pemodal (sekutu komandit) menerima kuasa dari sekutu pengurus (sekutu komplementer?? kl dapat, bagaimana akibat hukum terhadap sekutu komandit penerima kuasa ini??? terimakasih...
Tanggapan
 - Lona
24.03.16 11:28
pengurusan persekutuan dilakukan oleh sekutu komplementer (dalam hal ini adalah sekutu aktif/kerja). Sekutu komanditer (pasif) tidak boleh ikut mengurus (walaupun dengan surat kuasa). sekutu komanditer dapat mengawasi perusahaan secara intern (jika diperjanjikan), sesuai pasal 21 KUHD. sekutu komanditer hanya berhak mendapatkan laba dan melihat pembukuan saja.
ttg cv
 - abdul
06.09.08 20:16
makasih atas artikelnya so udah bantu saya....
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua