Senin, 22 Oktober 2007

Meski Sudah Menikah, Usia 18 Tahun Diperlakukan Sebagai Anak

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak, seperti hak memberi kesaksian tanpa hadir di persidangan, bisa mereka peroleh.
Mys

Setiap orang yang sudah menikah, menurut hukum, sudah dianggap dewasa. Batas usia kedewasaan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah 18 tahun. Begitu seseorang mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa. Ia juga bisa dianggap dewasa meski belum mencapai 18 tahun asalkan sudah menikah.

 

Batas kedewasaan yang demikian ternyata menjadi problem dalam perlindungan korban kasus-kasus human trafficking. Acapkali ditemukan korban perdagangan manusia belum berusia 18 tahun, tetapi sudah menikah. Status pernikahan itulah yang membuat mereka diperlakukan sebagaimana layaknya orang dewasa. Padahal, psikis mereka masih relatif sama dengan anak-anak pada umumnya.

 

Karena itu, saksi dan korban kejahatan kemanusiaan yang belum berusia 18 tahun harus dikualifisir sebagai anak-anak meskipun mereka sudah berstatus menikah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap mereka pun dipersamakan dengan anak-anak. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002, perlindungan khusus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban tindak pidana. Perlindungan atas mereka merupakan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.

 

Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan Ahmad Sofian setuju dengan gagasan itu. Dalam Konvensi Hak Anak pun tidak ada disebutkan kalau sudah menikah statusnya otomatis berubah menjadi dewasa, ujarnya.

 

Sofian dimintai tanggapan atas masalah ini mengingat PKPA termasuk lembaga swadaya masyarakat yang beberapa kali memberikan advokasi pada anak-anak korban human trafficking. Pemberian status anak-anak bagi korban yang sudah menikah tapi belum berusia 18 tahun juga mencuat dalam Seminar Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang' di Universitas Pelita Harapan akhir Agustus lalu.

 

Dalam seminar itu, Dirjen Perlindungan HAM Dephukham Harkristuti Harkrisnowo juga menyatakan persetujuannya atas gagasan memperlakukan orang dewasa karena pernikahan sebagai anak-anak dalam kasus human trafficking. Konsekwensinya antara lain adalah pendampingan sejak dini dan pemberian jaminan untuk terus menjaga hubungan dengan orang tua.

 

Menurut Sofian, perlakuan aparat terhadap korban human trafficking yang sudah pernah menikah tapi belum berusia 18 tahun sebagai orang dewasa menunjukkan masih adanya watak kolonialisme. Pada zaman kolonial, cara ini biasa dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi pelaku yang memanfaatkan anak yang sudah pernah menikah dalam praktek pelacuran. Ini sengaja diciptakan Belanda agar mereka terlindungi dari tuduhan perbuatan cabul. Kacaunya, hal ini masih diwarisi hukum positif kita, tandas Sofian.

 

Blog content creation service
 - Blog article writing services
31.08.18 18:49
Your article is amazing. The content of your blog is very informative and you have addressed an area that affects very many people. Whenever you find yourself in a situation where you require reliable blog article writing services, do not hesitate to contact us. We will assist you within a short period of time.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua