Rabu, 31 January 2001
PKPU Panca OverseasIndikasi Penipuan Dikesampingkan, Perdamaian Disahkan
Jakarta, hukumonline.Selesai sudah episode PKPU PT Panca Overseas Finance Tbk (POFI) di Pengadilan Niaga. Majelis hakim memutuskan untuk mensahkan rencana perdamaian yang diajukan oleh POFI kepada kreditur-krediturnya. Salah satu pertimbangannya, Pengadilan Niaga bukan forum untuk membuktikan adanya indikasi penipuan. Akal-akalan debitur lewat PKPU akan makin marak di Pengadilan Niaga?
zaenal

Swandy Halim, kuasa hukum POFI, dan Anton Budidjaja, Direktur Utama POFI, langsung bersalaman ketika majelis hakim mengetok palu menandakan rencana perdamaian POFI disahkan. Mereka berdua mungkin yang paling dag-dig-dug menanti putusan mengingat tuntutan sebagian kreditur agar majelis menolak pengesahan perdamaian semakin gencar.

Untunglah majelis hakim yang dipimpin oleh Syamsudin Manan Sinaga tidak terpengaruh dengan permintaan kreditur, yang seluruhnya kreditur asing, untuk menolak mensahkan perdamaian. Argumentasi Syamsudin, syarat-syarat untuk mensahkan perdamaian telah terpenuhi. 

Pasal 265 Undang-Undang Kepailitan (UUK) menyatakan bahwa rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari kreditur yang mewakili 2/3 bagian jumlah tagihan.

Total utang POFI kepada kreditur-krediturnya mencapai Rp2,2 triliun. Sementara kreditur sindikasi Harvest Hero Intl Ltd yang memberikan pinjaman senilai Rp1,6 triliun kepada POFI, baik dalam rapat-rapat kreditur maupun voting, telah jelas menunjukkan sikapnya dengan mendukung rencana perdamaian. Artinya, hampir 75% suara memang telah "dikantongi" oleh POFI.

Majelis hakim mengesampingkan permintaan dari sebagian kreditur, khususnya International Finance Coirporation (IFC), agar majelis menolak mengesahkan perdamaian. Pasalnya, diduga ada unsur penipuan atau penggunaan upaya-upaya tidak jujur lain untuk mencapai perdamaian.

Dugaan penipuan

Menurut majelis hakim, untuk menolak mengesahkan perdamaian karena ada dugaan penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 269 ayat 2c  harus terlebih dahulu lewat putusan hakim pidana. Dengan kata lain, Pengadilan Niaga tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dugaan penipuan di dalam proses PKPU.

IFC mencurigai status dan keabsahan pinjaman sindikasi senilai Rp1,6 trilyun dari Harvest Hero ke POFI. Menurut IFC, keberadaan Harvest Hero tidak pernah diungkapkan dalam proses negosiasi dan restrukturisasi sebelumnya. Pasalnya, diduga memang tidak pernah ada, sampai akhirnya IFC mengajukan permohonan pailit terhadap POFI.

Menurut versi POFI, pinjaman dari Harvest Hero belum diungkapkan kepada kreditur-krediturnya karena pinjaman tersebut memang belum dicairkan sampai 10 Oktober 2000.

Berdasarkan perjanjian sindikasi yang dibuat oleh Harvest Kero dan POFI pada 10 Juli 2000, POFI tidak wajib untuk mencairkan pinjaman tersebut. Sebaliknya menurut IFC, permintaan IFC dan sebagian kreditur untuk meneliti dan mengklarifikasi lebih lanjut status dan keabsahan pihak-pihak maupun pinjaman uang dari Harvest Hero, tidak pernah dikabulkan baik oleh hakim pengawas maupun Pengurus dalam proses PKPU.

IFC mempertanyakan pinjaman senilai Rp1,6 triliun itu yang ternyata tidak digunakan untuk membayar utang POFI, tetapi digunakan untuk transaksi factoring dengan Glory Dragon Securities.

Beralamat di kantor Lucas

Menurut Luhut Pangaribuan, kuasa hukum IFC, dalam rekening Glory Dragon di Bank Victoria ternyata GD setidaknya pernah beralamat di kantor kuasa hukum POFI, Lucas & Partner. Namun, pihak Lucas lewat Swandy Halim telah membantah informasi tersebut.

Seusai sidang, Titus Rimo selaku kuasa hukum Harvest Hero Int Ltd berkomentar bahwa yang paling membuat dirinya prihatin  adalah ketika Luhut menolak untuk berjabat tangan dengan dirinya seusai sidang.

Menyangkut asal-muasal 14 kreditur yang menjadi kliennya, Titus menjelaskan dirinya menyatakan bersedia ketika secara resmi diminta untuk mewakili Harvest Hero di Pengadilan Niaga untuk kasus PKPU POFI. Alasannya, dia tidak melihat ada hal yang berat pada Harvest Hero.

Menurut Titus, tugasnya hanya mengamankan kepentingan hukum mereka di Kepailitan. "Buat seorang Sarjana Hukum, yang penting notaris melegalisasi, maka sudah cukup. Akan tetapi karena kuasanya dari luar, maka harus ada legalisasi dari Kedutaan. Itu yang penting dan semuanya ada. Secara hukum saya jelaskan kepada IFC bahwa kuasa yang saya pegang cukup kuat dan badan hukum itu diakui oleh pemerintah RI," ungkap Titus

Titus yang pada rapat kreditur selalu berkeras akan mengajukan tuntutan balik ke IFC seandainya dugaan penipuan tidak terbukti, menyatakan masih akan mempertimbangkan lagi niatnya itu.

"Apalagi POFI masih dalam pemeriksaan pidana. Kalau saya ajukan sekarang kan menjadi perang yang tidak ada gunanya. Nanti saja kalau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa yang dituduhkan tidak terbukti," ungkap Titus. Jadi, kita tunggu saja babak lanjutannya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.