Rabu, 05 December 2007

Demokrasi di Ujung Tanduk

Pemilihan pimpinan KPK oleh DPR adalah wujud demokratisasi. Akankah proses demokrasi memakan anaknya sendiri?
ATS













 



KPK dapat memfungsikan badan-badan pengawas sistim dan manajemen keuangan secara lebih efektif sehingga akan banyak uang Negara terselamatkan. KPK dapat membuat dan mengawasi sistim pengadaan barang dan jasa Negara, sehingga nilai proyek mencerminkan biaya wajar dan sebenarnya. KPK juga bisa mengawasi kekayaan pejabat publik, sehingga bila makin efektif akan sulit bagi pejabat publik untuk menyembunyikan kekayaan hasil korupsinya.



 



Kalau diperlukan, KPK adalah lembaga yang paling siap untuk melakukan penyelidikan dengan teknologi tinggi, bekerja sama dengan dunia internasional, dan menjaring koruptor-koruptor besar serta mendapatkan kembali aset curian yang dilarikan koruptor ke mana saja, termasuk ke dalam sistim keuangan dan perbankan dunia.



 



KPK yang efektif akan menghasilkan penghematan di segala bidang. Dengan efisiensi yang tinggi, maka pembelanjaan Negara untuk perbaikan sistim pendidikan, perawatan kesehatan, pembangunan infra struktur, peningkatan upah buruh, distribusi tanah dan modal kerja bagi petani maupun dunia usaha, pengawasan harga bibit, pupuk dan sistim distribusi pangan, barang modal dan bahan bakar serta semua kebutuhan rakyat dapat ditingkatkan. KPK yang efektif akan pada akhirnya mensejahterakan rakyat, menggusur kemiskinan dan kebodohan, dan ujungnya akan menyelamatkan demokrasi dan proses demokratisasi yang sedang berlangsung.



 



Sistim pemilihan pimpinan KPK melalui DPR adalah perwujudan demokratisasi. Namun, melalui demokrasi juga suatu tujuan mulia memberantas korupsi, membangun demokrasi dan menyelamatkan keuangan dan kelangsungan praktek kenegaraan yang bersih bisa dibinasakan.



 



Kita lihat, apakah demokrasi akan memakan anaknya sendiri.



Detik-detik ini seleksi akhir pimpinan KPK period ke II sedang berlangsung di hadapan Komisi III DPR. Malam ini (5/12) Komisi III DPR akan memilih dan mengumumkan 5 pimpinan KPK yang baru dan kemudian memilih ketua KPK yang baru, yang bersama 4 wakilnya akan memimpin KPK untuk periode 2007-2011. Pimpinan KPK periode pertama sudah terbukti pruden, gigih dan efektif, dalam segala keterbatasannya, mencegah dan memberantas korupsi selama 4 tahun terakhir. 


 


Apa pentingnya pemilihan pimpinan KPK periode II untuk bangsa ini? Sebagian politisi menganggap KPK gagal mencapai target, jadi tidak layak meneruskan perannya karena tidak beda dengan penegak hukum lain- polisi dan jaksa, dalam berkinerja. Sebagian politisi lainnya keukeuh meyatakan KPK adalah institusi yang sifatnya ad hoc yang diartikan sebagai bersifat sementara.


 


Memang istilah ad hoc sangat sering disalahartikan oleh banyak orang sebagai suatu yang bersifat sementara. Padahal arti ad hoc bukankah sementara, tetapi untuk tujuan yang tertentu. Yang dimaksud dengan sementara, maka istilahnya dalam bahasa Latin adalah ad interim. Jika kita buka Black's Law Dictionary, ad hoc artinya: formed for a particular purpose (Latin). Sedang ad interim artinya: in the meantime, temporarily (Latin).  Jadi, memang banyak politisi salah kaprah.


 


Yang pasti, KPK bukan lembaga yang dibentuk untuk sementara (ad interim), dan yang benar KPK sesuai dengan semangat penciptaannya memang dibentuk untuk tujuan khusus tertentu (ad hoc dalam pengertian yang benar). Siapa perduli dengan istilah-istilah yang digunakan. Yang jelas harus kita yakini adalah bahwa rencana akan di bunuhnya dan dilemahkannya KPK melalui proses pemilihan pimpinan KPK berarti juga suatu rencana pembunuhan berencana terhadap demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Siapa pembunuhnya? Kita sama-sama tahu sendiri: siapa saja yang tidak menginginkan KPK menjadi lembaga kuat, siapa saja yang anti demokrasi, dan siapa saja yang tindakan-tindakan busuknya yang merugikan Negara, dimasa lalu, kini dan di masa datang, di bongkar oleh KPK yang semakin kuat dan efektif memberantas korupsi.


 


Pemilihan pimpinan KPK menjadi penting untuk bangsa ini karena pimpinan baru KPK yang punya integritas, jujur, trengginas, punya program jelas dan fokus, dan independen akan mampu menegakkan demokrasi dan mengawal demokratisasi di banyak lini. KPK akan dapat menerapkan sistim pencegahan korupsi yang mampu mengawal pelaksanaan pemilu yang jujur dan bebas korupsi. KPK bisa membantu KPU untuk menjaga agar tidak terjadi korupsi atau kecurangan dalam pembiayaan partai politik dan kampanye pemilu dan pilkada.


 


Pemilu yang bermutu tinggi antara lain akan menghasilkan pembuat undang-undang yang berkemampuan dan punya integritas tinggi. Lembaga legislatif  yang baik akan mampu menghasilkan kebijakan publik yang baik, adil dan pro rakyat. KPK dapat membantu percepatan reformasi birokrasi dan lembaga judisial. Birokrasi dan lembaga judisial yang bersih dan efektif  akan menghasilkan kebijakan publik dan keputusan peradilan yang adil dan pro rakyat.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua