KPK dapat memfungsikan badan-badan pengawas sistim dan manajemen keuangan secara lebih efektif sehingga akan banyak uang Negara terselamatkan. KPK dapat membuat dan mengawasi sistim pengadaan barang dan jasa Negara, sehingga nilai proyek mencerminkan biaya wajar dan sebenarnya. KPK juga bisa mengawasi kekayaan pejabat publik, sehingga bila makin efektif akan sulit bagi pejabat publik untuk menyembunyikan kekayaan hasil korupsinya.
Kalau diperlukan, KPK adalah lembaga yang paling siap untuk melakukan penyelidikan dengan teknologi tinggi, bekerja sama dengan dunia internasional, dan menjaring koruptor-koruptor besar serta mendapatkan kembali aset curian yang dilarikan koruptor ke mana saja, termasuk ke dalam sistim keuangan dan perbankan dunia.
KPK yang efektif akan menghasilkan penghematan di segala bidang. Dengan efisiensi yang tinggi, maka pembelanjaan Negara untuk perbaikan sistim pendidikan, perawatan kesehatan, pembangunan infra struktur, peningkatan upah buruh, distribusi tanah dan modal kerja bagi petani maupun dunia usaha, pengawasan harga bibit, pupuk dan sistim distribusi pangan, barang modal dan bahan bakar serta semua kebutuhan rakyat dapat ditingkatkan. KPK yang efektif akan pada akhirnya mensejahterakan rakyat, menggusur kemiskinan dan kebodohan, dan ujungnya akan menyelamatkan demokrasi dan proses demokratisasi yang sedang berlangsung.
Sistim pemilihan pimpinan KPK melalui DPR adalah perwujudan demokratisasi. Namun, melalui demokrasi juga suatu tujuan mulia memberantas korupsi, membangun demokrasi dan menyelamatkan keuangan dan kelangsungan praktek kenegaraan yang bersih bisa dibinasakan.
Kita lihat, apakah demokrasi akan memakan anaknya sendiri.
Detik-detik ini seleksi akhir pimpinan KPK period ke II sedang berlangsung di hadapan Komisi III DPR. Malam ini (5/12) Komisi III DPR akan memilih dan mengumumkan 5 pimpinan KPK yang baru dan kemudian memilih ketua KPK yang baru, yang bersama 4 wakilnya akan memimpin KPK untuk periode 2007-2011. Pimpinan KPK periode pertama sudah terbukti pruden, gigih dan efektif, dalam segala keterbatasannya, mencegah dan memberantas korupsi selama 4 tahun terakhir.
Apa pentingnya pemilihan pimpinan KPK periode II untuk bangsa ini? Sebagian politisi menganggap KPK gagal mencapai target, jadi tidak layak meneruskan perannya karena tidak beda dengan penegak hukum lain- polisi dan jaksa, dalam berkinerja. Sebagian politisi lainnya keukeuh meyatakan KPK adalah institusi yang sifatnya ad hoc yang diartikan sebagai bersifat sementara.
Memang istilah ad hoc sangat sering disalahartikan oleh banyak orang sebagai suatu yang bersifat sementara. Padahal arti ad hoc bukankah sementara, tetapi untuk tujuan yang tertentu. Yang dimaksud dengan sementara, maka istilahnya dalam bahasa Latin adalah ad interim. Jika kita buka Black's Law Dictionary, ad hoc artinya: formed for a particular purpose (Latin). Sedang ad interim artinya: in the meantime, temporarily (Latin). Jadi, memang banyak politisi salah kaprah.
Yang pasti, KPK bukan lembaga yang dibentuk untuk sementara (ad interim), dan yang benar KPK sesuai dengan semangat penciptaannya memang dibentuk untuk tujuan khusus tertentu (ad hoc dalam pengertian yang benar). Siapa perduli dengan istilah-istilah yang digunakan. Yang jelas harus kita yakini adalah bahwa rencana akan di bunuhnya dan dilemahkannya KPK melalui proses pemilihan pimpinan KPK berarti juga suatu rencana pembunuhan berencana terhadap demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Siapa pembunuhnya? Kita sama-sama tahu sendiri: siapa saja yang tidak menginginkan KPK menjadi lembaga kuat, siapa saja yang anti demokrasi, dan siapa saja yang tindakan-tindakan busuknya yang merugikan Negara, dimasa lalu, kini dan di masa datang, di bongkar oleh KPK yang semakin kuat dan efektif memberantas korupsi.
Pemilihan pimpinan KPK menjadi penting untuk bangsa ini karena pimpinan baru KPK yang punya integritas, jujur, trengginas, punya program jelas dan fokus, dan independen akan mampu menegakkan demokrasi dan mengawal demokratisasi di banyak lini. KPK akan dapat menerapkan sistim pencegahan korupsi yang mampu mengawal pelaksanaan pemilu yang jujur dan bebas korupsi. KPK bisa membantu KPU untuk menjaga agar tidak terjadi korupsi atau kecurangan dalam pembiayaan partai politik dan kampanye pemilu dan pilkada.
Pemilu yang bermutu tinggi antara lain akan menghasilkan pembuat undang-undang yang berkemampuan dan punya integritas tinggi. Lembaga legislatif yang baik akan mampu menghasilkan kebijakan publik yang baik, adil dan pro rakyat. KPK dapat membantu percepatan reformasi birokrasi dan lembaga judisial. Birokrasi dan lembaga judisial yang bersih dan efektif akan menghasilkan kebijakan publik dan keputusan peradilan yang adil dan pro rakyat.