Senin, 28 April 2008

Fiksi Hukum Harus Didukung Sosialisasi Hukum

Penyuluhan hukum kepada masyarakat merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara negara.
Mys/CRD









 


Kalau ada warga negara kita yang berbuat kesalahan, melakukan pelanggaran dan kejahatan secara hukum, karena mereka tidak tahu itu dilarang, kalau itu tidak boleh oleh hukum dan peraturan, maka sesungguhnya kita ikut bersalah, tandas Presiden di depan para penyelenggara negara yang kebanyakan bergerak di bidang hukum.


 


Dikaitkan dengan aksesibilitas masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menekankan pentingnya sosialisasi. Caranya dengan cara menyebarkan setiap produk perundang-undangan kepada masyarakat. Kewajiban penyebaran peraturan itu kemudian dituangkan Presiden dalam Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.


 


Presiden menghimbau jangan sampai aparat penyelenggara negara menjebak atau membiarkan saja. Sebab, para penyelenggara negara bisa mengingatkan masyarakat. Dalam konteks korupsi, lanjut Presiden, lembaga seperti KPK, Jaksa Agung, Kapolri, BPK dan BPKP bisa mengingatkan atau mencegah jangan sampai ada yang melakukan korupsi. Konteks pembicaraan Presiden inilah yang kemudian disalahartikan sebagai intervensi Istana kepada KPK. Padahal, saat itu Presiden berbicara dalam konteks penyuluhan hukum kepada masyarakat.


 


Akademisi Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana, berpendapat bahwa asas fiksi hukum memang bisa digunakan untuk memberantas corruption by need. Sebaliknya, asas itu tidak akan efektif lagi diterapkan untuk memberantas prilaku korupsi karena ketamakan (corruption by greed).


 


Pada prilaku korupsi karena ketamakan, pelaku umumnya sudah melek hukum. Pelaku tahu betul yang dia lakukan (korupsi) melanggar hukum. Justru karena pengetahuan dan pemahamannya tentang hukum dijadikan alat untuk memuluskan aksi korupsi. Bagi pelaku semacam ini, penyuluhan, disseminasi atau sosialisasi sudah tidak kontekstual. Denny Indrayana lebih sepakat diterapkan penindakan ketimbang mengedepankan pendidikan hukum. Penindakan adalah bagian dari pendidikan hukum anti korupsi, tandas Denny.


 


Pendidikan hukum, lanjut Denny, adalah salah satu mata rantai yang sering terlepas dari hubungan sosialisasi hukum dengan fiksi hukum.


 

Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas disseminasi dan penyuluhan yang dilakukan para penyelenggara negara kepada masyarakat. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai bagian dari proses edukasi dan pembudayaan hukum. Penyuluhan hukum merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara negara, ujar Chairiyah, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

 

Pernyataan itu disampaikan Chairiyah saat mewakili Menteri Hukum dan HAM membuka acara Bangkit Hukum Indonesia 2008 di kampus Universitas Indonesia, Depok, Senin (28/4). Menurut dia, diseminasi dan penyuluhan hukum berkaitan langsung dengan fiksi hukum. Dengan kata lain, fiksi hukum harus didukung dengan sosialisasi hukum secara memadai.

 

Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium ignorantia jurist non excusat, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.

 

Fiksi hukum sejatinya membawa konsekwensi bagi Pemerintah. Setiap aparat pemerintah berkewajiban menyampaikan adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat. Kalau warga yang tak melek hukum lantas diseret ke pengadilan padahal ia benar-benar tak tahu hukum, aparat penyelenggara negara juga mestinya ikut merasa bersalah. Setidaknya, spirit tanggung jawab itu pula yang ditekankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Konvensi Hukum Nasional di Istana Negara, 15 April lalu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua