Rabu, 11 Juni 2008

Ahli: Pembatalan Perjanjian Harus Lewat Pengadilan

 

Masuk ke pertanyaan pembatalan perjanjian yang dilontarkan dari pihak Sapta, Ridwan menyetujui perjanjian timbal-balik harus lewat kesepakatan. Tapi, kalau soal penghentian sepihak harus lewat penetapan pengadilan, imbuhnya. Alasannya, tindakan ini menyangkut hukum memaksa bukan hukum pelengkap.

 

Pihak kuasa hukum CoPi sepertinya kurang puas dengan penjelasan ini. Defrizal langsung menyerang ,untuk membatalkan perjanjian para pihak harus melalui pengadilan atau tidak?.

 

Yang ditanya menjawab singkat, Harus.

 

Saksi CoPi diterima

Pada agenda sidang kali ini, hanya Ridwan yang diterima baik oleh kedua pihak. Saksi fakta yang dihadirkan CoPi langsung disambut argumen oleh tim kuasa hukum Sapta. Dennis Emmett Rider, ahli pengeboran dari Lekom Maras, adalah sosok yang mengundang kontroversi tersebut. Alasannya, saksi tersebut mempunyai hubungan dengan CoPi.

 

Dennis memang pernah diperbantukan menjadi konsultan ahli di CoPi oleh Lekom Maras. CoPi memang mempunyai kontrak dengan perusahaan konsultan tersebut. Saat ditanya apakah dirinya pernah menerima upah dari CoPi oleh pihak Sapta, Dennis menyanggah hal tersebut. Menurutnya, dia hanya menerima upah dari Lekom Maras meski form pekerjaannya kala itu ditandatangani oleh CoPi sebelum disampaikan ke perusahaannya.

 

Adu argumen tim kuasa hukum CoPi dengan kuasa hukum Sapta makin memanas hingga hakim ketua menskors sidang pada jam 13.35 WIB. Majelis Hakim pun membicarakan kelayakan Dennis sebagai saksi di ruangan lain. Pada saat sidang dibuka kembali, Majelis Hakim memutuskan sidang dilanujutkan pekan depan (17/6) pukul 10:00 WIB.  Dasar pertimbangan majelis adalah keberatan dari pihak Sapta. Baru pada agenda tersebut Dennis dapat diputus sebagai saksi atau hanya diambil keterangannya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua