Rabu, 18 Juni 2008

KPK dan Penelanjangan Korupsi

Proses pembuktian di muka Pengadilan Tipikor minggu lalu, dimana diungkapkan pembicaraan calon tertangkap, AS, dan Jamdatun, yang merujuk pada skenario penyelamatan AS dengan cara-cara yang sangat merendahkan kehormatan institusi Kejaksaan Agung, bukan petir yang menyambar di siang bolong.
NAN

















 



Bagi awam, semua itu mungkin terlalu abstrak. Reformasi peradilan tidak menyangkut nasib perut mereka dan keseharian mencari nafkah. Bagi mereka tidak jelas apa kaitannya sistim peradilan yang bersih dengan biaya hidup yang meningkat karena harga BBM dunia yang terus melonjak. Padahal, peradilan yang bersih bisa memberikan jalan keluar, setidaknya atas pertanyaan hukum mengenai kebijakan publik yang ditempuh pihak eksekutif, melalui proses penegakan aturan hukum yang benar, adil dan memihak rakyat melalui proses uji kebijakan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Padahal juga, mereka bisa mendapatkan keputusan yang adil atas misalnya keputusan yang salah yang merugikan mereka pada waktu terjadi pembebasan tanah, kenaikan biaya pendidikan, perawatan kesehatan, listrik, telpon, jalan tol, dan utilitas lainnya melalui proses di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara. Proses transparansi perkara di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai hasil reformasi peradilan bisa memberikan kejelasan bagi para pencari keadilan mengenai status perkara mereka sehingga mereka tahu betul bahwa mereka tidak dipermainkan oleh sistim atau orang yang korup. Transparansi keputusan pengadilan juga memberi kesempatan bagi para praktisi hukum, akademisi dan siapa saja untuk mengkritisi kebijakan hukum yang dibentuk oleh hakim, sehingga bisa dicegah untuk menjadi yurispurdensi yang mengikat. Akuntabilitas keuangan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan memberi akses kepada publik bahwa badan-badan tersebut dapat bekerja efektif, diberikan kompensasi dengan baik untuk menjalankan tugasnya, dan pada saat yang sama tidak lagi bersikap korup dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.



 



Jadi apa hikmah dan pesan yang harus mengemuka setelah kejadian penggrebekan di kantor Bea Cukai dan proses pembuktian di Pengadilan Tipikor tersebut? Pertama, tidak ada lagi posisi mundur ke belakang (point of no return) bagi pemerintah untuk mempercepat proses reformasi birokrasi termasuk reformasi peradilan dan lembaga dan institusi lain yang terkait dengan penegakan hukum. Kedua, reformasi peradilan tidak bisa diserahkan kepada pihak-pihak internal lembaga dan institusi yang di reformasi, karena mereka jelas butuh bantuan dan sekaligus juga tidak bisa dipercaya. Ketiga, investasi besar-besaran yang dibutuhkan untuk reformasi birokrasi bukan tindakan percuma; investasi membangun kembali bangsa ini melalui pilar-pilar sistim integritas nasional memang harus dilakukan, dan sekarang juga. Keempat, terbukti KPK dan Pengadilan Tipikor efektif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, jadi jangan coba-coba membuat perubahan yang melemahkan atau mengucilkan mereka. Kelima, kalau masih punya rasa malu, sebaiknya Jaksa Agung mundur saja, karena dibawah hidungnya semua kejadian yang memalukan itu terjadi. Mulailah bangun budaya bahwa yang harus mundur bukan hanya yang bersalah, tetapi juga yang bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi dibawah kendalinya.





 



 



Jakarta, tengah Juni 2008



ats  



 







Siapapun yang mendalami profesi hukum dan para pencari keadilan yang kerap mondar-mandir di gedung-gedung penegak hukum mengetahui dan mengalami sendiri peristiwa dan kejadian yang menggambarkan sikap korup para penegak hukum Indonesia yang sangat memalukan.


 


Di satu pihak ini menimbulkan sikap apatis luar biasa bagi para praktisi hukum dan pencari keadilan, tetapi di pihak lain, kondisi ini merupakan satu ladang mata pencaharian dan jalan singkat untuk menjadi kaya, menang pengaruh dan kekuasaan bagi praktisi hukum dan para pihak yang berperkara yang korup. Buat mereka, praktek korup adakah sesuatu yang untuk diketahui dan dialami diri sendiri, tidak bisa dibuktikan, dan juga mengundang risiko bagi diri sendiri kalau diungkapkan tanpa bukti. Di dalam proses peradilan kita, dimana yang salah bisa jadi benar dan sebaliknya, risiko yang bisa mencoreng jejak rekam seseorang seumur hidup tentu selalu dihindari. Jadilah mafia peradilan dan dagang perkara sesuatu yang sexy dibicarakan, gosip dan desas desus yang seru dalam topik seminar dan makalah ilmiah, dan selalu dijadikan indikator dalam menentukan persepsi korupsi di sektor peradilan, tetapi tidak bisa dijadikan pijakan untuk memulai suatu reformasi peradilan secara nyata, efektif dan masif.


 


Bagi mereka yang berkecimpung di bidang hukum, pengungkapan pembicaraan tersebut di atas, dilihat dari skalanya yang melibatkan sejumlah petinggi pengambil keputusan di Kejagung, memberikan konfirmasi atas apa yang tidak bisa mereka buktikan selama ini. Seandainya KPK juga merekam pembicaraan telpon dan pertemuan antara para penegak hukum, praktisi hukum dan pihak-pihak yang berperkara, boleh jadi pembicaraan tadi bisa lebih memastikan bahwa skandal-skandal yang sama juga terjadi di kalangan hakim, advokat, pengusaha atau pihak yang berperkara. Kalau saja kuasa KPK diperlebar, maka sangat mungkin bahwa skandal-skandal yang sama terjadi di ruang-ruang petinggi eksekutif, parlemen dan pengusaha besar. Sayang, KPK hanya bisa merekam untuk tujuan penyelidikan dan penyidikan, sehingga sebagian besar skandal yang terjadi tidak terlacak, dan skandal baru berjalan mulus tanpa bisa diungkap, kecuali permainan mereka begitu joroknya dan meninggalkan jejak yang bisa dicium kelak oleh KPK dan penegak hukum lain.


 


Bagi para reformis dan penggiat anti korupsi, momentum ini bisa dijadikan pijakan kuat untuk mempercepat reformasi birokrasi termasuk reformasi peradilan. Ditambah dengan hasil penggrebekan di kantor Bea Cukai barusan, tidak ada lagi bukti lebih kuat yang bisa mendorong pemerintahan SBY untuk menuntaskan agenda reformasi birokrasi. Pemerintah, reformis dan penggiat anti korupsi hanya butuh semua petinggi departemen, lembaga dan institusi Negara, terutama yang selama ini resisten, untuk akhirnya menyerah dan mengizinkan tim reformasi dan KPK untuk menggulirkan rencana aksi mereka.       


 


Sementara bagi orang awam, pengungkapan pembicaraan dalam proses pembuktian di Pengadilan Tipikor tersebut, merupakan fakta luar biasa yang menyadarkan mereka bahwa obrolan warung kopi, sindiran di kafe, dan berita-berita di media mengenai mafia peradilan adalah bagian dari keseharian dalam kehidupan hukum kita. Tepat sekali kalau KPK dan para reformis di kalangan pemerintahan memulai agenda reformasi birokrasi di departemen, lembaga dan institusi Negara yang terkait dengan peradilan, karena itulah ujung proses berperkara dan menentukan kepastian hukum dan keadilan, dan itulah tempat berlangsungnya penegakan salah satu sokoguru sistim integritas nasional. Juga tepat bahwa reformasi birokrasi dimulai di Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, karena disanalah semua akuntabiltas pemberian dan penggunaan uang Negara dipertaruhkan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua