Mengintip daftar SMS yang masuk ke nomor 9949, sebagian besar yang disuarakan memang berkaitan dengan isu-isu hukum. Salah seorang pengirim misalnya berbicara tentang hukuman mati terhadap pengedar narkoba. Sementara, pengirim lainnya ada yang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penembak misterius, atau penggunaan senjata api.
Indikator ini, menurut SBY, cukup penting karena dunia hukum tidak melulu soal penegakan atau penindakan hukum. Sebagai Rechtstaat, Indonesia sudah semestinya juga berkewajiban membentuk budaya hukum, di dalamnya termasuk kultur, pranata, dan perilaku yang merupakan modal dasar menciptakan tertib hukum.
Misi kita adalah membikin masyarakat semakin paham terhadap hukum, semakin sadar terhadap masalah-masalah hukum, dan semakin patuh pada pranata-pranata hukum, ujar SBY. Misi ini harus diemban semua pihak, tidak hanya negara tetapi juga lembaga pendidikan, masyarakat, serta pihak-pihak lain.
Bak dua sisi mata uang, SMS ternyata punya sisi negatif. SMS, menurut SBY, juga bisa merusak proses penegakan hukum yang berjalan. Meminjam istilah trial by the press, SBY mengemukakan fenomena baru, trial by SMS. (Kekuatan) SMS itu dashyat sekarang, imbuhnya. Trial by SMS dapat juga dipandang sebagai gangguan terhadap penegakan hukum secara halus. Versi kasarnya, misalnya tekanan langsung secara fisik.
Pada suatu malam, Bupati X oleh SMS dinyatakan bersalah, terlibat korupsi Rp100 milyar, harus dihukum, harus digantung. Padahal, proses hukum sedang berlangsung atau baru dimulai, kata SBY mencontohkan.
Kemajuan di bidang teknologi memang sudah merambah ke berbagai aspek kehidupan. Short message service (SMS) atau pesan singkat adalah salah satu produk teknologi dimaksud. Seiring dengan mewabahnya pemakaian telepon seluler, SMS juga telah menjadi hal rutin yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. SMS begitu digemari karena fasilitas ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan biaya murah.
SMS juga mulai merasuk ke ranah politik. Adalah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memanfaatkan SMS sebagai saluran komunikasi langsung dengan rakyat. Menggunakan nomor 9949, fasilitas SMS sekaligus melengkapi saluran konvensional yakni Kotak Pos PO BOX 9949 Jakarta 10000. Resmi dibuka pada pertengahan 2005, SMS 9949 terbukti ampuh memancing partisipasi masyarakat. Sejak medio tahun 2005, SMS yang masuk mencapai 2,6 juta. Sebagian besar tentunya berisi keluh-kesah.
Denyut nadi, kadang-kadang rakyat berterima kasih, kadang-kadang rakyat marah. Kadang-kadang rakyat protes, kadang-kadang rakyat mengadu, ungkap SBY saat membuka acara Rakernas MA di Jakarta (4/8), semua itu ada dengan bahasa apa adanya.
Uniknya, SMS 9949 digunakan SBY tidak hanya untuk menampung pengaduan masyarakat. SMS 9949 juga dijadikan alat ukur (indikator) tingkat kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan hasil review rutin per dua minggu, SBY menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia sangat paham hukum. Namun, ada juga yang tidak.