Jumat, 29 August 2008

Wakaf, Perbuatan Hukum yang Masih Sering Disalahpahami

 

Sayang, yang terjadi di lapangan berkata lain. Nazhir wakaf masih menganggap aset yang diwakafkan seseorang demi investasi akhirat tak bisa diutak-atik. Wakaf seolah-olah diciptakan sebagai aset abadi,  bukan sebagai entitas hukum yang terus memproduksi barang dan jasa. Padahal, harap Menteri Agama M. Maftuh Basuni, potensi wakaf yang demikian besar perlu terus digali. Terutama untuk mengatasi problem kemiskinan. Bersamaan dengan seminar BWI itu juga Menteri Matfuh mencanangkan Gerakan Wakaf Produktif.

 

Mustafa Edwin mencontohkan produktivitas wakaf untuk mengatasi kemiskinan. Pemberian beasiswa untuk pendidikan dan pelatihan; subsidi kesehatan; serta pembelian aset produktif dan modal kerja. Hasil wakaf produktif juga bisa digunakan untuk menyediakan public utilities seperti jalan, saluran air bersih, listrik, dan sanitasi.

 

UU No. 41 Tahun 2004, jelas Mustafa Edwin, sebenarnya memberikan dukungan regulasi bagi wakaf produktif. Setidaknya, dukungan itu terlihat dari sejumlah rumusan. Pertama, pasal 7-8 dan pasal 16, memfasilitasi perluasan sumber dana wakaf, berupa perluasan subjek wakaf (perseorangan, organisasi, dan badan hukum) dan perluasan objek harta wakaf (benda bergerak dan benda tidak bergerak).

 

Kedua, memfasilitasi pengelolaan wakaf yang profesional, transparan dan akuntabel seperti terlihat pada tata kelola wakaf berupa pendaftaran dan pengumuman (Bab III), perubahan status harta benda wakaf, pembinaan dan pengawasan wakaf. Demikian pula penentuan imbalan maksimal bagi nazhir (pasal 12).

 

Ketiga, memfasilitasi tujuan wakaf. Wakaf tidak hanya untuk tujuan keagamaan, tetapi juga untuk pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi ummat (pasal 22). Keempat, memfasilitasi pengelolaan wakaf tunai secara produktif melalui instrumen syariah dan penjamin investasi syariah.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua