Jumat, 07 November 2008

Kisah si Penulis Surat Pembaca Berlanjut ke Pidana

Langkah Aseng dan Winny mengirim surat pembaca ke media massa ternyata dianggap sebagai kejahatan menista atau menista dengan tulisan oleh jaksa.
Fat/Rzk

Untuk kesekian kalinya, Khoe Seng Seng harus berurusan dengan pengadilan. Sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, pria yang akrab disapa Aseng itu berjuang lewat jalur hukum perdata terkait sengketa status sertifikat kios miliknya di ITC Mangga Dua. Ketika itu, Aseng tidak sendiri, teman-temannya sesama penghuni kios atau rumah susun juga turut berjuang.

 

Kini, kiprah Aseng beralih ke Jakarta Timur. Statusnya pun berbeda, bukan lagi penggugat atau tergugat, tetapi terdakwa. Meski disidang secara terpisah, Aseng bersama dengan Kwee Meng Luan alias Winny didakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap PT Duta Pertiwi tbk sekaligus Direktur Utama Mukhtar Wijaya dan Direktur Glen Hendra Gunadirdja.  

 

Pencemaran itu dilakukan Aseng dan Winny melalui surat pembaca yang mereka kirimkan ke media. Aseng pertama kali mengirim surat pembaca dengan judul PT Duta Pertiwi Bohong ke Harian Kompas pada 26 September 2006. Surat pembaca kedua berjudul Jeritan Pemilik Kios ITC Mangga Dua, dikirim Aseng ke Harian Suara Pembaruan pada 21 November 2006. Winny melakukan hal yang sama pada 3 Oktober 2006. Surat pembaca berjudul Hati-hati Pembeli Properti PT Duta Pertiwi dikirim Winny ke Harian Suara Pembaruan.

 

Selain surat pembaca, Aseng dan Winny secara bersamaan pada 15 November 2006 juga melaporkan Mukhtar Wijaya ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penipuan. Namun, laporan tersebut kandas berdasarkan surat ketetapan penghentian penyidikan tanggal 2 Mei 2007 dengan alasan unsur-unsur pasal yang disangkakan tidak terpenuhi.

 

Surat pembaca dan laporan ke polisi, dilakukan Aseng dan Winny karena merasa ditipu terkait status sertifikat. Sepengetahun mereka, sertifikatnya adalah hak guna bangunan (HGB), bukannya HGB di atas hak pengelolaan (HPL) seperti yang didalilkan Duta Pertiwi selaku penjual.

 

Surat dakwaan jaksa penuntut umum baik terhadap Aseng maupun Winny, eksplisit sepaham dengan versi Duta Pertiwi. Sejak awal, menurut dakwaan, status sertifikatnya adalah HGB di atas HPL yang pemegang haknya adalah Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan masa berlaku sampai 17 Juli 2008. Hanya saja, pada saat proses jual-beli, Badan Pertahanan Nasional belum seragam menerbitkan sertifikat dengan tulisan HGB di atas HPL. Kewajiban penyeragaman baru muncul kemudian dengan terbitnya PP No. 40 Tahun 1996.

 

Langkah Aseng dan Winny mengirim surat pembaca ke media massa ternyata dianggap sebagai kejahatan menista atau menista dengan tulisan. Aseng dan Winny pun didakwa dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP. Sebagai pelapis, jaksa penuntut umum juga mendakwakan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Surat pembaca mereka dianggap, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, tang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan.

 

Kedua pasal dakwaan sebenarnya sempat diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Sayang, permohonan ini kandas karena majelis hakim konstitusi berpendapat martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945.

 

Seusai persidangan, Winny menilai isi dakwaan jaksa adalah fitnah terhadap dirinya. Winny menegaskan bahwa surat pembaca yang ia kirim hanya untuk mengingatkan agar hati-hati berinvestasi. Ia justru merasa ditipu karena sejak awal tidak ada informasi tentang biaya perpanjangan HPL.

 

Pihak pertama (Duta Pertiwi) menjamin bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa bebas dari satuan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun, ujar Winny mengutip Pasal 2 akta jual beli antara dirinya dengan Duta Pertiwi.

tidak setuju keluh kesah berbuah pidana
 - fanny anggrainy
20.05.09 14:33
menurut sy, tdk secpat itu polisi menyidik aseng n winny dgn pasal 310 n 311 KUHP, hanya krn mrka melontarkan keluh kesahnya, sebab yg banyak terjadi di masyarakat pelaku usaha merugikan konsumen, apabila dikomplain, pelaku usaha akan berdalih bahwa, konsumen sdh menandatangani perjanjian yg berlaku sebagi UU bagi kedua belah pihak, tetapi krn perjanjiannya lbh byk berupa "klausula baku", maka konsumenlah yg rugi, nah kemana konsumen mengadukan masalahnya klo bukan via media , krn BPSK (badan penyelesaian sengketa konsumen)kurang berfungsi dan bertele-tele dlm menuntaskan mslh antara konsumen n lpelaku usaha, serta tdk ada sanksi apabila pelaku usaha tdk mau tunduk thd putusan BPSK,mis. pelaku usaha dianggap bersalah, nah tentunya konsumen sangat banyak mengalami kerugian, jd memang konsumen lbh baik menggugat scr perdata dan apabila terbukti bhw konsumen yg salah, barulah disidik berdasar 310 n 311 KUHP , jd perlu ketelitian n kecermatan polisi dlm penggunaan psl tsb
prihatin
 - YS.Parsiholan
10.05.09 17:24
saya pernah menangai kasus serupa tapi tak sama, pad prinsipnya setiap perbuatan ada ekses hukumnya tp perlu dilihat secara arif dan bijsaksana ttg apa2 saja yang patut untuk dipertimbangkan menjadi suatu kesalahan dlm hal perbutan tsb benar2 memiliki ekses pidana bagi si pembuat berita, oleh karena perbuatan pemberitaan kpd publik kadang juga mengandung fungsi sosisl kontrol oleh masyarakat umum.
Penemuan Hukum yang tidak pernah hilang
 - Hasmetri Hasan
10.11.08 13:56
Saya sangat prihatin dengan kasus aseng dan winny,begitu gampangnya penyidik dan penuntut umum menjadikan anda tersangka hanya dengan sebuah opini dikoran, koran adalah tempat kita membaca, mencari menemukan dan mengimformasikan sesuatu yang berharga tentunya sarana dan prasarana dari sebuah media diatur dengan tegas oleh UU Pers dan kalau kita lihat unsur-unsur penistaan nama Pasal 310 dan atau 311 perlu dipertanyakan terlebih dahulu siapakah penyandang predikat crimenya???? dalam kasus tersebut tindak pidana penistaan melalui surat yang dipublikasikan melalui media adalah tidak tepat dituduhkan pada aseng dan winny ini karena sebagai konsumen yang beritikad baik atau orang yang secara hukum adalah pemilik sah dari sebuah hak kebendaan haruslah dilindungi oleh hukum, dimanakah penemuan hukum yang tidak pernah hilang tersebut adanya??? adalah terletak dimana predikat crime itu bisa kita temukan apakah dalam UU pers atau UU Konsumen, sementara jaksa menemukan dalam KUHP belum tentu itu benar karena kedua UU tersebut mempunyai sanksi pidana juga....itu pendapat saya...
Dakwaan Pidana Yang Dipaksakan
 - khoe Seng seng
07.11.08 21:07
Dakwaan terhadap saya, Winny dan Fifi Tanang dari yang saya baca penuh dengan kebohongan dan saya sangat binggung kenapa kejaksaan bisa menyatakan kasus saya sudah lengkap? Orang bodohpun akan tahu bahwa dakwaan saya adalah dakwaan rekayasa tetapi kenapa para jaksa di Kejaksaan Tinggi tidak tahu hal ini. Dan kenapa pengadilan bisa menerima kasus ini saya benar-benar dibuat pusing. Ada kejadian semacam ini rupanya di Indonesia oleh penegak hukum yang seharusnya menegakkan kebenaran tetapi yang ditegakkan disini saya tidak tahu kebenaran model apa disini. Saya melaporkan saksi-saksi yang menyebabkan saya jadi terdakwa dengan bukti dokumen autentik tetapi laporan saya tidak diterima. Saya melaporkan saksi-saksi ini telah membuat laporan pengaduan palsu dimana hal ini bisa saya buktikan dan saya bawa ke pihak berwenang tapi sungguh sial, pihak yang berwenang tidak mau menerima laporan saya alasannya saya mesti membantah di pengadilan dulu nanti setelah diputus saya tidak bersalah baru saya boleh membuat pengaduan. Menurut saya hal ini sangat aneh karena didalam KUHAP pasal 108 menyatakan setiap orang yang mengalami, menyaksikan dapat membuat laporan pengaduan ke pihak yang berwenang tetapi disini laporan saya tidak mau diterima. Pihak yang berwajib menyatakan boleh-boleh saja pelapor memberikan keterangan bohong dan palsu ke pihak yang berwajib dan ini semua akan dibuktikan dipengadilan. Saya sangat trauma dengan pengadilan karena saya telah dikalahkan dimana Majelis Hakim yang mengadili saya tidak mau melihat semua bukti saya. Bukti-bukti dan saksi-saksi yang menyatakan apa yang saya tulis adalah fakta kejadian yang sekarang saya dan ribuan teman-teman saya alami sama sekali tidak dipertimbangkan bahkan dikatakan tidak menyangkal gugatan dari penggugat Sinar Mas Group. Padahal Sinar Mas Group sendiri tidak bisa membuktikan bahwa surat pembaca saya adalah fitnah. Tapi Majelis Hakim yang mengadili saya tetap saja memutus saya bersalah dan menghukum saya untuk membayar 1 miliar. Jika di pengadilan negeri Jakarta Timur tempat saya sekarang diadili dalam kasus pidana 2 buah surat pembaca saya, saya menemui model Majelis Hakim seperti Majelis Hakim yang mengadili saya di Jakarta Utara tamatlah saya karena Majelis Hakim ini juga pasti tidak akan mempertimbangkan segala bukti-bukti dan saksi saya. semoga Majelis Hakim saya di PN Jak Tim ini adalah Hakim yang 10 % seperti perkataan Bapak Djoko Sarwoko (Ketua Muda Bidang Pengawasan MA)sebab jika Majelis Hakim yang mengadili saya adalah Hakim yang 90 % matilah saya. Dan sudah pasti laporan pengaduan yang ingin saya adukan kepihak yang berwajib bakal ditolak karena saya diputus bersalah dimana putusan bersalah saya dari laporan pengaduan dengan menggunakan keterangan palsu (bohong). Demikian tanggapan saya untuk sementara terhadap kasus pidana saya dimana sidang berikutnya akan dibuka pada tanggal 17 November 2008 dengan agenda eksepsi saya terhadap dakwaan penuntut umum.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua