Rabu, 19 November 2008

Polisi Hentikan Penyidikan Dugaan Ijazah Palsu Sukmawati

Polisi berdalih salinan atau fotokopi ijazah yang tidak dilegalisir tak bisa dijadikan dasar menuduh pemalsuan. Verifikator KPU menjadi kambing hitam.
Nov

Sukmawati Soekarnoputri pantas persyukur. Polisi akhirnya menghentikan penyidikan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Ketua Umum PNI Marhaenis itu. Padahal polisi diinformasikan sudah sempat menyatakan dia sebagai tersangka. Ancaman penjara maksimal 72 bulan pun siap menanti.

 

Tetapi, seperti dituturkan Kabareskrim Mabes Polri Susno Duaji, penyidikan perkara dugaan ijazah palsu itu tak dapat diteruskan karena kurang bukti. Kepastian menutup perkara ini datang dari Susno saat dicegat usai bertemu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga dan anggota Badan Pengawas Pemilu Wirdyaningsih, Selasa (18/11) kemarin.

 

Sebelum menutup kasus ini, penyidik sudah sempat meminta keterangan Sukmawati dan saksi dari SMU 3 Jakarta, tempat Sukmawati pernah mengenyam pendidikan. Dari kesaksian itulah terungkap bahwa putri mantan Presiden Soekarno ini pernah bersekolah, tetapi tak datang-datang lagi ke sekolah setelah menikah. Sebagaimana disampaikan kepada penyidik, pihak sekolah merasa sulit memastikan dan tidak berani melegalisir karena dokumen-dokumen terkait hangus terbakar.

 

Bukti ijazah dari SMU 3 itulah yang diserahkan Bawaslu kepada polisi sebagai bukti dugaan pemalsuan ijazah. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Aggota DPR, DPD dan DPRD memang memberi kewenangan kepada Bawaslu untuk meneruskan laporan pelanggaran pidana pemilu kepada penyidik kepolisian. Berbekal Undang-Undang Pemilu itu pula polisi bergerak. Kalau tuduhan itu benar, Sukmawati bisa dijerat pasal 266 UU Pemilu, dengan ancaman masimal 72 bulan penjara .

 

Tetapi, ya itu tadi, polisi tak menemukan unsur pemalsuan. Tidak ada yang dilegalisir, apa yang mau dibuktikan unsur pemalsuannya? kata Direktur I Keamanan Transnasional Mabes Polri, Badrodin Haiti.

 

Lagipula, lanjut Badrotin Haiti, dokumen yang hanya dalam bentuk fotokopi dan tak berlegalisir itu bukanlah dokumen berkekuatan hukum, sehingga tidak memenuhi unsur pemalsuan yang dirumuskan Pasal 266.

 

UU No.10 Tahun 2008

Pasal 266

 

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi bakal calon anggota DPS, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 63 dan Pasal 73, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000 dan paling banyak Rp 72.000.000.

 

 

Dalam berkas yang diserahkan Bawaslu kepada penyidik, ijazah Sukmawati hanya dalam bentuk salinan atau fotokopi dan tidak dilegalisir. Wirdyaningsih membenarkan. Anggota Bawaslu Bidang Hukum dan Penanganan Laporan ini menjelaskan dokumen tersebut diperoleh Bawaslu dapat Komisi Pemilihan Umum selaku verifikator bakal calon legislatif. Karena didukung aduan masyarakat mengenai dugaan ijazah palsu ini, maka kepolisian menindaklanjuti laporan Bawaslu ke tingkat penyidikan. Sesuai dengan Pasal 253 UU No.10 Tahun 2008, penyidik diberi waktu paling lama 14 hari untuk menyampaikan hasil penyidikan. Dan ternyata tidak dapat diteruskan karena alasan yang sudah dikemukakan sebelumnya.

 

Salah KPU?

Sebenarnya, dari awal pencalegan, Sukmawati yang hanya melampirkan foto kopi ijazah yang tak berlegalisir, menurut Wirdyaningsih, tidak layak masuk dalam Daftar Caleg Sementara (DCS). Dalam pasal 50 ayat (2) huruf b, jelas disyaratkan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus dilengkapi bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikasi, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah

 

Kok bisa Sukmawati ini lolos verifikasi dan masuk daftar caleg sementara? ujar Wirdyaningsih. KPU menjadi pihak yang patut dipertanyakan karena bisa-bisanya memasukan Sukmawati ke dalam DCS, padahal tidak memenuhi kelengkapan administratif. Dengan demikian, telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu.

 

Namun, untuk pelanggaran administrasi ini penyelesaiannya hanya berada di tingkat KPU. I Gusti Putu Arta, Komisioner KPU, pernah menjelaskan jika ada pelanggaran administrasi berarti ada kesalahan di tim verifikator. Kalau tidak memenuhi syarat, ya seharusnya dicoret dari DCS, tukasnya.

 

Padahal, KPU sendiri telah memperingatkan keras dalam forum rapat agar hal-hal seperti ini tidak terjadi. Auditor internal (biro pengawasan KPU) nanti akan memeriksa verifikator. Sanksi paling hanya memberi peringatan tertulis, pungkas Putu.

 

hehe polisinya takut !
 - juan pance
19.11.08 12:46
Tolong yang profesional ya polisi, aneh kalau dengan bukti seperti tersebut dikatakan kurang alat bukti, memang akhirnya semua tergantung nasib orang per orang, siapa yang membebaskan? padahal dibandingkan kawan kami rakyat biasa di Klaten yang jadi korban ditabrak kereta api karena lintasan kereta tidak ada penjaganya, e sekarang malah dijadikan tersangka dengan dalih pasal 195 KUHP, padahal kereta apinya tidak kenapa-napa dan tidak ada korban kecuali ya teman kami itu yang ditabrak kereta api, mana keadilan itu polisi!!!???
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua