Selasa, 16 Desember 2008

Pemerintah dan DPR Bahas Ratifikasi Konvensi Kejahatan Transnasional

Pemerintah enggan membawa perselisihan akibat perbedaan tafsir dan penerapan isi Konvensi ke Mahkamah Internasional.
Fat

Pemerintah sudah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, atau Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir. Pemerintah dan Komisi I DPR mulai membahas kemungkinan ratifikasi RUU tersebut Senin (15/12) kemarin.

 

Mewakili Pemerintah, Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta mengingatkan pentingnya meratifikasi produk hukum yang biasa disebut Konvensi Palermo itu dalam rangka pemberantasan kejahatan terorganisir di Tanah Air. Indonesia, kata Andi, akan tetap mendukung kerjasama bilateral, regional dan internasional untuk memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir.

 

Berdasarkan Konvensi ini, kelompok penjahat terorganisir adalah suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan suatu kejahatan serius atau pelanggaran untuk mendapatkan keuntungan.

 

Sebagai anggota PBB, Indonesia memang turut menandatangani Konvensi Palermo pada 15 Desember 2000. Penandatangan itu, jelas Andi, merupakan perwujudan komitmen memberantas kejahatan transnasional terorganisir. Itu pula yang menjadi tujuan meratifikasi Konvensi.

 

Kalangan DPR pun menyambut baik rencana pengesahan Konvensi Palermo. Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Marcus Silano, mengatakan Konvensi ini sangat penting artinya bagi Indonesia sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda ratifikasi. Hampir semua fraksi memberikan pandangan senada. Cuma, Fraksi PAN meminta negara maju mendorong kemampuan negara sedang berkembang untuk mengantisipasi kejahatan transnasional terorganisir.

 

Meskipun mendapat sokongan dari wakil rakyat, tak semua isi Konvensi Palermo disetujui Pemerintah. Menteri Andi Matalatta menegaskan Pemerintah keberatan untuk menerapkan pasal 35 ayat (2) Konvensi. Pasal ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara dua negara atau lebih mengenai penafsiran atau pelaksanaan Konvensi. Indonesia menyatakan reservation atau persyaratan terhadap penyelesaian lewat Mahkamah Internasional.

 

Pasal 35 ayat (2) Konvensi Palermo

Setiap sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu yang sepatutnya wajib, atas permintaan salah satu Negara-Negara Pihak, diselesaikan melalui arbitrasi. Apabila, enam bulan setelah disepakati organisasi arbitrasi, salah satu Negara-Negara Pihak dapat melimpahkan sengketa kepada Mahkamah Internasional melalui permintaan sesuai dengan Statuta Mahkamah.

 

Lewat pernyataan reservation Indonesia menyatakan tidak tunduk kepada pasal tersebut. Indonesia tidak terikat pada pasal 35 ayat (2), ujar Andi Matalatta.

 

Apabila terjadi perselisihan dua atau tiga negara, Indonesia menginginkan ada kesepakatan negara-negara bersengketa terlebih dahulu baru. Hanya berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, tegas Andi.

 

Kesiapan

Di mata anggota Komisi I DPR, Abdilah Toha, Pemerintah malah lamban dalam merespon ratifikasi Konvensi Palermo. Kejahatan transnasional terus bertambah dan semakin canggih. Seharusnya, tambah Abdillah, Pemerintah tidak perlu keberatan terhadap pasal 35 ayat (2) Konvensi. Tidak ada hal yang perlu ditakutkan mengenai penyelesaian sengketa dalam RUU tersebut.

 

Anggota DPR dari Fraksi PAN itu mengatakan tidak ada gunanya meratifikasi tanpa langkah persiapan dan kesiapan hukum. Bukan hanya aparatur, tetapi juga regulasi di dalam negeri yang mendukung pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir. Kuncinya di dalam negeri kita, harus punya perangkat hukum yang disesuaikan, di luar negeri itu harus konsekuen, jangan satu negeri terlaksana sedangkan negara lain tidak, supaya ada bantuan dari negara maju dan negara berkembang agar bisa dilaksanakan secara efektif, katanya.

 

Pakar Hukum Internasional Prof. Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia berhak meminta pengecualian jika ada sengketa antara negara anggota yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Jika terhadap interpretasi Konvensi, maka Indonesia akan mengecualikan bahwa pasal tersebut tidak diberlakukan. Jadi ini bukan automatic  jurisdiction, ujarnya.

 

Jurisdiksi dimaksud merupakan satu keharusan. Jika ada perbedaan penafsiran atau pelaksanaan, maka negara yang punya masalah dengan Indonesia bisa langsung ke Mahkamah Internasional. Namun, lewat reservation, Indonesia tidak mau terikat pada jurisdiksi itu. Sebab, karena Indonesia punya kedaulatan. Kalaupun misalnya kita masih mau pergi ke Mahkamah Internasional, harus kita sendiri yang menentukan, bukan karena Konvensi yang menentukan, ujarnya saat dihubungi hukumonline.

 

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu, yang dilakukan Indonesia tidak melanggar prinsip-prinsip International Court of Justice (ICJ), karena ICJ sama dengan arbitrase. Dalam arbitrase harus ada kesepakatan dari beberapa pihak dahulu.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua