Pasal 35 ayat (2) Konvensi Palermo |
Setiap sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu yang sepatutnya wajib, atas permintaan salah satu Negara-Negara Pihak, diselesaikan melalui arbitrasi. Apabila, enam bulan setelah disepakati organisasi arbitrasi, salah satu Negara-Negara Pihak dapat melimpahkan sengketa kepada Mahkamah Internasional melalui permintaan sesuai dengan Statuta Mahkamah. |
Lewat pernyataan reservation Indonesia menyatakan tidak tunduk kepada pasal tersebut. Indonesia tidak terikat pada pasal 35 ayat (2), ujar Andi Matalatta.
Apabila terjadi perselisihan dua atau tiga negara, Indonesia menginginkan ada kesepakatan negara-negara bersengketa terlebih dahulu baru. Hanya berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, tegas Andi.
Kesiapan
Di mata anggota Komisi I DPR, Abdilah Toha, Pemerintah malah lamban dalam merespon ratifikasi Konvensi Palermo. Kejahatan transnasional terus bertambah dan semakin canggih. Seharusnya, tambah Abdillah, Pemerintah tidak perlu keberatan terhadap pasal 35 ayat (2) Konvensi. Tidak ada hal yang perlu ditakutkan mengenai penyelesaian sengketa dalam RUU tersebut.
Anggota DPR dari Fraksi PAN itu mengatakan tidak ada gunanya meratifikasi tanpa langkah persiapan dan kesiapan hukum. Bukan hanya aparatur, tetapi juga regulasi di dalam negeri yang mendukung pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir. Kuncinya di dalam negeri kita, harus punya perangkat hukum yang disesuaikan, di luar negeri itu harus konsekuen, jangan satu negeri terlaksana sedangkan negara lain tidak, supaya ada bantuan dari negara maju dan negara berkembang agar bisa dilaksanakan secara efektif, katanya.
Pakar Hukum Internasional Prof. Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia berhak meminta pengecualian jika ada sengketa antara negara anggota yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Jika terhadap interpretasi Konvensi, maka Indonesia akan mengecualikan bahwa pasal tersebut tidak diberlakukan. Jadi ini bukan automatic jurisdiction, ujarnya.
Jurisdiksi dimaksud merupakan satu keharusan. Jika ada perbedaan penafsiran atau pelaksanaan, maka negara yang punya masalah dengan Indonesia bisa langsung ke Mahkamah Internasional. Namun, lewat reservation, Indonesia tidak mau terikat pada jurisdiksi itu. Sebab, karena Indonesia punya kedaulatan. Kalaupun misalnya kita masih mau pergi ke Mahkamah Internasional, harus kita sendiri yang menentukan, bukan karena Konvensi yang menentukan, ujarnya saat dihubungi hukumonline.
Menurut Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu, yang dilakukan Indonesia tidak melanggar prinsip-prinsip International Court of Justice (ICJ), karena ICJ sama dengan arbitrase. Dalam arbitrase harus ada kesepakatan dari beberapa pihak dahulu.
Pemerintah sudah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, atau Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir. Pemerintah dan Komisi I DPR mulai membahas kemungkinan ratifikasi RUU tersebut Senin (15/12) kemarin.
Mewakili Pemerintah, Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta mengingatkan pentingnya meratifikasi produk hukum yang biasa disebut Konvensi Palermo itu dalam rangka pemberantasan kejahatan terorganisir di Tanah Air. Indonesia, kata Andi, akan tetap mendukung kerjasama bilateral, regional dan internasional untuk memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir.
Berdasarkan Konvensi ini, kelompok penjahat terorganisir adalah suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan suatu kejahatan serius atau pelanggaran untuk mendapatkan keuntungan.
Sebagai anggota PBB, Indonesia memang turut menandatangani Konvensi Palermo pada 15 Desember 2000. Penandatangan itu, jelas Andi, merupakan perwujudan komitmen memberantas kejahatan transnasional terorganisir. Itu pula yang menjadi tujuan meratifikasi Konvensi.
Kalangan DPR pun menyambut baik rencana pengesahan Konvensi Palermo. Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Marcus Silano, mengatakan Konvensi ini sangat penting artinya bagi Indonesia sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda ratifikasi. Hampir semua fraksi memberikan pandangan senada. Cuma, Fraksi PAN meminta negara maju mendorong kemampuan negara sedang berkembang untuk mengantisipasi kejahatan transnasional terorganisir.
Meskipun mendapat sokongan dari wakil rakyat, tak semua isi Konvensi Palermo disetujui Pemerintah. Menteri Andi Matalatta menegaskan Pemerintah keberatan untuk menerapkan pasal 35 ayat (2) Konvensi. Pasal ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara dua negara atau lebih mengenai penafsiran atau pelaksanaan Konvensi. Indonesia menyatakan reservation atau persyaratan terhadap penyelesaian lewat Mahkamah Internasional.