Kamis, 15 Januari 2009

Aparat Penegak Hukum Diminta Merujuk pada SEMA No. 13 Tahun 2008

MA tidak bisa menginstruksikan agar setiap hakim menggunakan UU No. 40 Tahun 1999 saat mengadili kasus pers.
M-4/Mys

Para penggiat dan organisasi jurnalistik menyambut baik terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli. SEMA ini dianggap sebagai amunisi yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada kalangan pers. (SEMA itu) adalah sebuah amunisi atau penguat bagi pers di hadapan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, demikian Lembaga Bantuan Hukum Pers dalam pernyataan sikapnya.

 

LBH Pers meminta aparat penegak hukum polisi, jaksa, hakim, dan pengacara-- untuk menggunakan SEMA tersebut sebagai rujukan. SEMA ini dianggap semakin menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap informasi. Kalau ada aparat penegak hukum yang mengingkari SEMA, LBH Pers berharap masyarakat segera melaporkannya.

 

Pernyataan ini dikeluarkan menyusul terbitnya SEMA No. 13 Tahun 2008 yang diteken pada penghujung 2008 lalu oleh Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial (kini sudah terpilih sebagai Ketua MA red) Harifin A. Tumpa. Sebenarnya, isi SEMA tersebut bisa dibilang singkat, hanya sepuluh baris kalimat. SEMA tentang saksi ahli kasus pers ini adalah terobosan penting agar pengadilan bisa memutus sengketa pers dengan lebih adil sesuai amanat UU Pers, ujar Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nezar Patria.

 

Mengingat banyaknya perkara delik pers yang masuk pengadilan, MA menyarankan kepada para hakim untuk meminta keterangan dari ahli di bidang pers. Dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers, hendaknya majelis mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek.

 

SEMA ini jelas merujuk Dewan Pers sebagai tempat majelis merujuk seorang ahli. Lembaga inilah yang secara resmi bisa mengirimkan ahli pers untuk memberikan keterangan di pengadilan. Namun menurut anggota Dewan Pers, Leo Batubara, tidak tertutup kemungkinan majelis meminta keterangan ahli yang bukan dari Dewan Pers. Boleh saja. Bebas. Tetapi tidak ada jaminan mereka paham mengenai apakah suatu berita karya jurnalistik atau bukan. Kalau paham, ya silahkan saja, kata Leo melalui ujung telepon.

 

Ditambahkan Leo Batubara, sesuai dengan fungsinya Dewan Pers bisa memberikan pertimbangan apakah suatu berita merupakan karya jurnalistik atau bukan. Kalau berupa karya jurnalistik, Dewan Pers akan merekomendasikan penggunaan UU Pers. Sebaliknya, kalau berita yang dipersoalkan bukan karya jurnalistik, Dewan Pers tidak berkeberatan aparat penegak hukum menggunakan hukum pidana. Silahkan gunakan KUHP, tandasnya.

 

Dapat, bukan wajib

Namun patut dicatat bahwa melalui SEMA tersebut Mahkamah Agung tidak mengharuskan hakim untuk meminta keterangan ahli dari Dewan Pers. Tidak ada kalimat yang mewajibkan hakim memanggil ahli pers. SEMA justru menggunakan kalimat hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang pers. Bagian lain SEMA menggunakan kata hendaknya majelis mendengar/meminta keterangan saksi ahli.

 

Penjelasan senada sebenarnya sudah disampaikan Harifin Tumpa ketika menerima delegasi AJI di gedung MA, Selasa (13/01) lalu. Dalam pertemuan itu, AJI menyampaikan keprihatinan atas banyaknya kasus pencemaran nama baik oleh pers. AJI meminta para hakim untuk menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

Harifin Tumpa menjelaskan bahwa MA sudah mengeluarkan SEMA No. 13 Tahun 2008. MA juga sudah mengedepankan hak jawab sebagaimana diatur UU Pers. Tetapi, MA tidak mungkin memaksa setiap hakim yang menangani perkara pers memenuhi harapan kalangan jurnalis. Yang bisa dilakukan MA adalah memberikan contoh melalui putusan-putusan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. MA tidak bisa menginstruksikan para hakim agar menggunakan UU Pers, karena setiap hakim memiliki independensi, ujar Harifin. 

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua