Rabu, 22 April 2009

Peran Perempuan Dalam Politik Bisa Tekan Laju Korupsi

Beberapa hasil survey menyebutkan bahwa keterlibatan perempuan di ranah politik mampu menekan tindakan korupsi. Survey menyatakan perempuan cenderung memiliki hasrat yang lebih kecil untuk korupsi
Ays













 


Oleh karena itu, Aviliani mengusulkan salah satu solusi untuk menekan laju korupsi di Indonesia adalah dengan menambah jumlah perempuan di legislatif. Namun tampaknya hal itu tidak akan terjadi jika melihat hasil pemilu 9 April lalu. Jumlah legislator perempuan untuk tahun 2009 hanya sebanyak 61 orang (hanya sebesar 11 persen), ini relatif masih sangat kecil jumlahnya sehingga perannya belum akan signifikan, ujarnya.


 


Aktivis perempuan Siti Musdah Mulia juga mengatakan hal yang senada dengan menyampaikan fakta-fakta yang ada di negara Skandinavia. Di negara Skandinavia memperlihatkan bahwa jumlah keterwakilan perempuan yang tinggi akan menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi tinggi dan korupsinya pun sangat minimal, ujar Musdah.


 


Transformasi budaya merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Musdah untuk menekan laju korupsi di Indonesia. Ia menjelaskan maksud dari transformasi budaya tersebut yakni kemampuan untuk memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, kemampuan untuk memisahkan antara milik pribadi dan milik umum, serta kemampuan untuk membedakan antara solidaritas pegawai negeri dengan keluarga dan memisahkannya dari solidaritas kedinasan dari kepentingan umum.


 


Selain transformasi budaya, Siti juga menyebutkan reformasi perundang-undangan dan kebijakan publik serta re-interpretasi ajaran agama juga dapat menjadi solusi yang ampuh dalam pemberantaan korupsi. Walaupun demikian, tidak berarti perempuan juga bebas dari korupsi dan laki-laki tidak lebih rentan melakukan korupsi. Semua itu kembali ke individu masing-masing, ujar Musdah.


 


Menarik menunggu kiprah calon legislatif perempuan jika terpilih menjadi anggota parlemen. Faktanya, tersangka korupsi perempuan selama ini memang belum ada dari kalangan parlemen.

Ternyata perempuan dan korupsi memiliki hubungan yang erat. Ketua KPK Antasari Azhar dalam acara diskusi memperingati Hari Kartini dengan tema Legislatif Perempuan Melawan Korupsi, mengatakan terdapat hubungan antara korupsi dengan partisipasi perempuan. Menurut Antasari, korupsi akan mengalami penurunan sejalan dengan semakin meningkatnya peran perempuan. Menurut Antasari, kebijakan yang lebih mendorong peran perempuan yang lebih luas dalam sektor publik dapat berpengaruh pada menurunnya tingkat korupsi.

 

Pernyataan Antasari merujuk pada hasil survey terhadap 4000 pekerja dari 90 sektor di enam negara yakni Argentina, Bolivia, Bulgaria, Indonesia, Guyana, dan Maldova. Perempuan lebih kurang toleran untuk memberikan suap, katanya.

 

Peneliti INDEF Aviliani mengatakan keterlibatan perempuan pada berbagai kegiatan dinilai mampu menekan tindakan korupsi. Salah satunya kegiatan di ranah politik. Untuk mendukung pendapatnya itu, Aviliani memaparkan hasil penelitian Bank Dunia tahun 1999 yang bertema Are Woman Really The Fairer Sex; Corruption And Women In Government.

 

Penelitian itu mengungkap bahwa negara yang dengan proporsi perempuan di parlemennya lebih banyak maka akan memiliki potensi kuat untuk menurunkan tingkat korupsi. Perempuan cenderung memiliki hasrat yang lebih kecil untuk korupsi karena hasrat untuk menerima suapan atau sogokan lebih kecil pula, paparnya.

 

Aviliani juga menyoroti fakta tingginya korupsi di Indonesia. Menurutnya, sejak 10 tahun terakhir dari kasus korupsi, bukan hanya eksekutif tetapi juga legislatif yang terlibat. Contohnya saja dalam fungsi budgetting yang dimiliki DPR. Fungsi ini menyebabkan adanya akses untuk menentukan anggaran, namun sebagian anggota DPR memanfaatkan ini dengan tidak bertanggungjawab untuk mengawal mata anggaran dengan harapan akan diberi imbalan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua