Kalau begitu, maka taruhannya menjadi sangat berat. Apalagi proses pemilihan ini terkesan sangat tidak transparan, tidak melibatkan unsur publik, dan bisa berakhir menjadi malapetaka yang diam-diam menyusup di tengah tidur nyenyak kita, seperti halnya penyakit jantung atau stroke yang tiba-tiba menyerang, melumpuhkan dan mematikan.
BPK menjadi sangat penting, karena antara lain dari segi praktis maupun kelembagaan negara mampu: (i) memberi umpan kepada PPATK untuk melakukan penelurusan arus uang yang diduga merupakan hasil korupsi, (ii) memberi umpan kepada KPK untuk memulai penyelidikan dan membongkar kasus korupsi, (iii) membangun tata kelola keuangan publik lebih bersih, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari sistim integritas nasional, (iv) mendidik stakeholders dan masyarakat umum untuk menyadari hak-haknya mendapatkan informasi mengenai administrasi dan manajemen keuangan publik, (v) memberikan kredibilitas tinggi kepada negara dan pemerintahan sehingga mampu memperoleh kepercayaan dari donor, dunia perbankan internasional dan bangsa-bangsa lain di tataran dunia.
Dengan acuan seperti itu, maka wajar kalau masyarakat luas menuntut the do's and the don'ts dalam proses pemilihan anggota BPK. Yang harus dilakukan adalah: (i) proses pemilihan dilakukan secara transparan, terbuka untuk publik, dan akuntabel, (ii) proses pemilihan melibatkan unsur masyarakat, (iii) penyaringan calon didasarkan kepada kompetensi, jejak rekam dan integritas calon, (iv) calon yang terpilih harus bisa membuktikan kontribusi nyata pada penegakkan sistim pemerintahan, hukum, atau keuangan publik secara bersih, efektif dan bermartabat, (v) calon yang terpilih harus mampu menunjukkan sikap independen, impartialitas dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
Yang tidak boleh dilakukan adalah: (i) politisasi proses pemilihan, karena pemilihan calon bukanlah proses politik, tetapi proses memilih putera terbaik bangsa untuk menjalankan fungsi pengawasan keuangan publik, (ii) pencalonan oleh anggota DPR masa jabatan sekarang; hal ini harus ditolak dengan keras karena merupakan proses yang nyata-nyata merupakan tindak benturan kepentingan dengan menjadikan DPR sebagai ajang curang memilih anggota DPR yang mencalonkan diri, karena seharusnya anggota DPR yang mencalonkan diri tidak bisa dipilih oleh DPR dimana mereka menjadi bagiannya, (iii) mengijinkan pencalonan mereka yang tidak mempunyai integritas, korup atau latar belakang sebagai pejabat publik yang tidak terpuji yang dapat menjadi liability bagi BPK sebagai instansi yang harus punya zero tolerance untuk KKN.
Kalau hal-hal itu diperhatikan dengan seksama, Insya Allah kita tidak membuat keputusan yang salah dan disesali sepanjang hidup.
April 2009
ats
Sejumlah kecil lowongan terbuka, dan 50 orang mendaftar sebagai anggota badan auditor agung tersebut. Sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, BPK merupakan auditor negara yang mempunyai kedudukan sejajar dengan badan negara lainnya, bahkan punya kelebihan karena dilahirkan dan dilindungi oleh konstitusi, serta punya fungsi maha penting, mengawasi keuangan negara.
Pendaftaran pencalonan anggota BPK ini begitu redup dari hingar bingar, betapapun pentingnya proses ini. Meski penghitungan suara hasil pemilu kemarin luar biasa penting dan menyedot perhatian lingkaran istana, parlemen, parpol, dunia usaha, lingkungan akademis, kalangan internasional maupun obrolan kelas warung kopi, rasanya salah kalau kita tidak memberikan perhatian khusus atas proses pemilihan anggota BPK yang baru ini.
Posisi di BPK menjadi rebutan mereka yang menginginkan posisi tawar politis tinggi, atau sekedar cari kerjaan, atau menjadi pemeras agung (sic), atau mengabdi kepada negara dari sisi fungsi pengawasan. Yang terakhir, amat sangat diragukan, dan hanya diemban oleh segelintir orang yang paham bahwa pengorbanan menjadi anggota BPK bukan hanya pengorbanan terkucil menjadi auditor agung yang harus bebas KKN dan benturan kepentingan, tetapi juga menjadi penentu kebersihan penyelenggara negara yang selalu menjadi sasaran tembak politisi kotor dan barisan koruptor. Secara instink kita tahu siapa saja mereka yang punya niat jelek, dan siapa yang punya hati bersih membangun salah satu pilar sistim integritas nasional.
Suara yang keluar dari BPK dari hasil-hasil pemeriksaannya bisa membuat masyarakat bergidik, karena sejumlah trilyun uang negara bisa lenyap begitu saja, atau sistim penataan keuangan badan, instansi, komisi atau perusahaan milik negara ternyata mudah dijebol kanan kiri. BPK punya kebebasan memeriksa siapa saja, dan dengan waktu kapan saja dan hasil yang bisa diumumkan kemana saja, baik melalui sistim pelaporan ke DPR maupun dengan celah publikasi lain. Akibatnya, kalau BPK diusung oleh mereka yang punya hati nurani bersih dan semangat bela negara, BPK bisa menerobos kemana saja mengungkapkan keganjilan, kejorokan dan kebobrokan badan-badan publik di negeri ini. Ditunggangi oleh unsur-unsur jahat BPK bisa dijadikan alat posisi tawar politik, pemerasan dan konspirasi untuk membawa negeri ini semakin menukik ke jurang kehancuran di atas derita masyarakat luas.