Jumat, 01 Mei 2009
KPU Gunakan DP Tools untuk Atasi Identitas Pemilih Ganda
PB HMI akan menyebarkan berbagai materi sosialisasi berupa poster dan stiker berisi ajakan kepada masyarakat untuk mencermati DPS pilpres.
Sam

Setelah diterpa kritikan tajam pasca pemilu legislatif 9 April terkait masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU langsung berbenah diri dan bertekad akan memperbaiki masalah tersebut. Salah satu caranya, KPU akan menerapkan cara pendataan terbaru untuk menjaring warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam pemilu legislatif.

 

Untuk memperkenalkan sistem baru itu, KPU memandang sosialisasi secara masif menjadi hal penting yang perlu segera dilakukan. Saat ini kami (KPU) telah membuka saluran pengaduan terkait masalah DPS pilpres di http://mediacenter.kpu.go.id, ungkap Anggota KPU Divisi Sosialisasi Endang Sulastri saat jumpa pers di Jakarta (30/4).

 

KPU, lanjut Endang, tidak hanya membuka posko pengaduan lewat internet saja, tetapi juga akan menggandeng kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk melakukan sosialisasi di 70 kota seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Palembang, dan kota-kota besar lainnya dimana terdapat jaringan HMI.

 

Selain memanfaatkan jaringan HMI yang cukup luas, Endang berharap kerja sama ini akan menekan angka mahasiswa yang tidak terdaftar dalam DPT pemilu legislatif lalu. Harapan kita, konon katanya walaupun KPU belum memiliki data real nya, ada sekitar satu juta mahasiswa yang tidak terdaftar dalam DPT lalu, tambahnya. Selain itu, Endang juga berharap mahasiswa dapat lebih aktif lagi dalam mencermati DPS untuk pilpres, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

 

Secara umum, Endang meminta masyarakat untuk pro aktif mendaftarkan diri sekaligus menyampaikan informasi jika ada kejanggalan pada data DPS. Kejanggalan dimaksud misalnya ada anggota TNI/POLRI yang masih aktif, warga yang belum berusia 17 tahun kecuali yang sudah pernah menikah, warga yang sudah pindah tempat, dan warga yang telah meninggal dunia namun namanya masih terdaftar tercantum dan terdaftar dalam DPS.

 

Untuk menyiasati masalah nama dan identitas ganda dalam DPT, Endang mengatakan KPU telah menyiapkan penangkal atau sistem pencegahan agar masalah ini tidak terulang lagi. KPU juga sudah menyiapkan sebuah program yang bernama DP Tools, ujarnya.

 

Endang menjelaskan dengan DP Tools, maka KPU di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota dapat mendeteksi nama pemilih yang ganda. Saat ini, DP Tools sudah disebar ke seluruh KPU di Indonesia. Penggunaan alat ini nantinya, lanjut Endang, akan dimaksimalkan pada saat pemutakhiran data pemilih dan juga pada saat pendataan pemilih untuk daftar pemilih pilpres.

 

Mahasiswa pendatang

Ketua Umum PB HMI Arip Musthopa menyatakan siap melakukan sosialisasi secara masif. Keterlibatan HMI dalam sosialisasi ini, menurut Arip, didasari oleh rasa keprihatinan atas masalah daftar pemilih dalam pemilu legislaltif lalu. Hak politik warga negara dijamin dalam undang-undang. Jadi tidak ada alasan teknis yang bisa dijadikan alasan untuk masalah daftar pemilih ini, tegasnya.

 

Arip menjelaskan dalam menggelar sosialisasi, PB HMI akan menitikberatkan kepada mahasiswa pendatang di kota-kota besar yang pada pemilu legislatif kehilangan hak suara karena tidak terdaftar di daerah domisilinya. Salah satu caranya, PB HMI akan membentuk posko informasi perbaikian daftar pemilih pilpres di titik-titik domisili para mahasiswa. Selain mahasiswa, PB HMI juga akan melakukan sosialisasi untuk masyarakat marginal dan perkampungan yang minim akses informasi.

 

PB HMI, kata Arip, akan menyebarkan berbagai materi sosialisasi berupa poster dan stiker berisi ajakan kepada masyarakat untuk mencermati DPS pilpres. Penyebaran materi sosialisasi ini akan dilakukan PB HMI bekerjasama dengan KPU setempat sehingga bisa berjalan sinergis.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.