Sabtu, 09 Mei 2009

Tak Akan Ada Advokat Baru Sebelum Organisasi Advokat Bersatu

MA memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh daerah tak mengambil sumpah advokat baru sebelum terwujudnya wadah tunggal organisasi advokat. Nasib calon advokat bakal terbengkalai?
Ali/IHW

Wah kacau! Rugi dong gue nanti gak bisa dilantik dan diambil sumpah, ujar seorang calon advokat kepada hukumonline. Ia mengaku kaget dan khawatir atas sikap Mahkamah Agung mengenai konflik organisasi advokat. Mahkamah Agung (MA) memang baru saja mengeluarkan sebuah surat yang dapat menyesakan dada para calon advokat muda.

 

Dalam surat tertanggal 1 Mei 2009 itu, MA memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia untuk tidak mengambil sumpah advokat baru sebelum terselesaikannya kisruh organisasi advokat. Ketua PT diminta untuk tidak mengambil sumpah advokat baru, ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Nurhadi di Gedung MA, Jumat (8/5). 

 

Nurhadi mengatakan saat ini memang ada tiga organisasi yang mengklaim dirinya sebagai wadah tunggal advokat. Ketiga organisasi itu adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Mereka masing-masing mengklaim sebagai organisasi yang sah menurut UU Advokat, tuturnya. Ketiga organisasi itu juga mengirimkan surat kepada MA meminta pengakuan eksistensi.

 

Pasal 4 ayat (1) UU Advokat memang menyebutkan 'Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sunguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domilisi hukumnya'.

 

Dengan demikian, MA menyiratkan tak akan ada advokat baru setelah adanya surat Ketua MA ini. Ya demikian adanya. Sebelum adanya persatuan organisasi advokat, tak akan ada calon advokat yang diambil sumpahnya oleh Ketua PT.

 

Meski begitu Nurhadi mengatakan, pengambilan sumpah advokat yang pernah dilakukan sebelum surat Ketua MA ini, tetap dinyatakan sah. Kecuali pengambilan sumpah yang diambil oleh selain Ketua PT. Seperti advokat yang diambil MUI, jelasnya.

 

MA Labrak Undang-Undang?

Sekjen Peradi, Harry Ponto menyesalkan sikap MA yang terkesan tak tegas menyikapi konflik antar organisasi advokat ini. Padahal, menurut dia, Peradi sudah jelas-jelas sebagai wadah tunggal. Kalau sikapnya seperti ini, MA lebih terkesan sebagai lembaga politik. Bukan instansi penegak hukum.

 

Bagi Harry, surat Ketua MA yang menginstruksikan Ketua PT untuk tak mengambil sumpah advokat adalah bentuk pelanggaran Undang-Undang. Sebabnya, Pasal 4 Ayat (1) memang memandatkan pengambilan sumpah advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi. Adanya surat ini menunjukkan kalau MA ingin menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum.

 

Sikap senada datang dari Sekjen KAI, Roberto Hutagalung. Ia berpendapat, MA tak cermat membaca dan menafsirkan UU Advokat. Ini artinya MA telah mengangkangi Undang-Undang. Lebih tinggi mana SK Ketua MA dengan Undang-Undang?

 

Nurhadi menolak bila surat MA ini menabrak ketentuan Pasal 4 ayat (1) itu. Mereka sendiri (organisasi-organisasi advokat) juga menabrak UU Advokat karena membuat beberapa organisasi advokat, katanya. 

 

Ia menunjuk ketentuan Pasal 28 ayat (1) yang menyebut 'Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat'. Dengan adanya tiga organisasi advokat yang mengaku wadah tunggal, ia mengatakan organisasi-organisasi itu telah melanggar ketentuan tersebut.

 

Penolakan terhadap SK Ketua MA juga datang dari Peradin. Ropaun Rambe, Ketua Dewan Peradin sebenarnya berharap agar MA hanya menghentikan proses pengambilan sumpah yang dilakukan tak sesuai dengan UU Advokat. Bukan menyuruh organisasi advokat kembali bersatu. Organisasi advokat itu bersifat bebas dan mandiri, tegasnya.

 

Jalan Terus

Namun begitu, Roberto mengaku tak ambil pusing dengan kebijakan MA ini. Menurut dia, KAI akan terus melantik para advokatnya tanpa perlu pengambilan sumpah terlebih dulu oleh Ketua PT. Ini sebabnya hampir semua kecuali di Aceh- pelantikan dan pengambilan sumpah advokat KAI tak dilangsungkan di Pengadilan Tinggi.

 

Roberto menafsirkan pasal yang mengatur pengambilan sumpah advokat, bukan bagian penting. Pasal itu cuma elemen seremonial. Yang penting adalah Pasal 3 Ayat (1) UU Advokat. Pasal yang disebut Roberto memang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi advokat. Dalam waktu dekat nanti kami akan melantik di Sulawesi."

 

Jika KAI akan terus melantik advokatnya, tidak demikian dengan Peradi. Harry menyatakan akan menggelar rapat dengan pengurus Peradi terlebih dulu untuk menyikapi surat Ketua MA ini. Nanti kita pikirkan akan menempuh upaya apa.

 

Sekedar mengingatkan, konflik organisasi advokat terus terjadi. Pengurus Peradi dan KAI bahkan sempat hampir baku hantam di depan ruang Harifin Tumpa yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial. Ketua PT pun sempat dikabarkan bingung harus mengambil sumpah organisasi advokat yang mana. Hal ini lah yang menjadi dasar keluarnya surat MA tersebut.

 

Nurhadi mengatakan surat yang ditandatangani oleh Ketua MA Harifin A Tumpa itu merupakan jawaban dari pertanyaan para Ketua PT yang bingung itu. MA banyak menerima surat dari KPT dan organisasi-organisasi advokat itu, ungkapnya. Sikap MA ini juga diambil setelah menerima masukan-masukan dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Jaksa Agung dan beberapa ahli hukum senior. Para petinggi penegak hukum ini memang pernah menggelar pertemuan di MA.

 

Meski sikap ini terkesan keras. Di akhir suratnya, Ketua MA Harifin Tumpa tak lupa berpesan agar terwujudnya persatuan. Para Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk mendorong para advokat tersebut untuk bersatu, karena tidak bersatunya mereka akan menyulitkan dirinya sendiri dan juga pengadilan, demikian salah satu isi surat itu. Urusan 'rekonsiliasi' diserahkan kepada para advokat yang bersifat bebas dan mandiri.

Tidak pernah menyebut nama salah satu organisasi
 - Stefen Aban
07.10.10 17:42
menanggapi kisruh wadah tunggal organisasi advokat seharusnya semua organisasi advokat yang ada bersatu bukan untuk keseragaman melainkan membentuk wadah tunggal yang di dalamnya terdapat PERADI, KAI dan PERADIN. selesai masalah dibuat simple aja.
Baiknya PT saja yang sumpah
 - Rudi Sinaba, SH
29.06.09 12:37
Lebih baik kembali saja seperti dulu seperti jaman Pengacara Praktek, PT saja yag sumpah dan beri ijin advokat, kan kasihan tuh Calon advokat atau advokat magang, sampai kapan mereka tidak boleh cari duit kan bisa mati, apa MA akan jamin khidupan mreka hari-hari, tolong deh jangan rugikan mereka yang berhak jadi advokat hanya karena ada konflik organisasi.
kedudukan advokat di MA
 - sihar roni sirait
06.07.09 11:51
organisasi advokat selama ini kita lihat, seolah - olah ada di bawah organisasi struktural MA dan di setir oleh MA, hal ini bertentangan dengan UU advokat itu sendiri. harusnya Ketua organisasi advokat mengambil langkah tegas yaitu mewujudkan organisasi advokat sebgai organisasi yang bebas mandiri, tidak bergantung pada instansi lain..hal ini juga aakn meningkatkan integritas advokat dan mensejajarkan advokat sebgai peegak hukum di mata penegak hukum lainnya..kalau sudah begini organisasi advokat seolah - olah ada di bawah ketiak MA, mandul hanya dengan sebuah surat dari MA. say tidak memihak siapapun...walaupun saya merasa dirugikan dengan tidak dapat dilantiknya saya sebgai advokat...
Kacangan...
 - Arifin sitepu
29.05.09 19:41
@ Ari Pratomo, SH : Kacian kalee loe bang...but gue sadar kalo loe cuma Advokat kacangan yg kagak ngerti beracara di Persidangan, gue sumpahin loe ama yang namanye "EKSEPSI" matiii loee...
YANG PENTING TETAP BERACARA
 - Ari Pratomo SH
27.05.09 17:40
BODO AMAT PADA MAU NGOMONG APA, YANG PENTING GUE TETAP BERACARA, DAN NUNGGU KARTU ADVOKAT KELUAR SETELAH DILANTIK 27 APRIL KEMARIN,... SAYA CUMA MENCARI NAFKAH REJEKI DAN MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM, BAGI YANG MENGHALANGI GUE SUMPAHIN MATIIII
cita2..
 - Harianto,S.H
19.05.09 18:08
dari kecil cita2 jd advocat ...udah abis sawah buat sekolah...eee...nunggu di lantik....MA..ne malh kasih keputusan yg musingke seluruh keluarga...tolong dipikiran rakyat kecil bosss....
tragis
 - yudi irawan
18.05.09 13:12
Sikap MA yang mengeluarkan Surat Edaran mengenai advokat adalah kisah tragis bagi dunia advokat...bukannya memberi solusi terbaik seputar kisruh organisasi advokat malah terkesan cuci tangan dengan membiarkan kisruh ini terus berlanjut dengan tanpa solusi sama sekali
HIDUP MA
 - Thomas Situmorang
14.05.09 19:16
Sebagai Lembaga tertinggi di bid. Hukum, MA sangat tegas dalam mengambil putusan & hal tsb supaya bisa dijadikan para Organisasi ADVOKAT selain PERADI
perekrutan advokat tanpa kepastian la
 - hijrat priyatno, sh
11.05.09 23:00
carut marut organisasi advokat merupakn andil yang sangat besar dari presiden KAI Indra Sahnun lubis, kalau memang ingin memperbaiki organisasi advokat kenapa tidak melalui cara yang elegan tanpa merusak sistim yang ada kasian calon-calon advokat yang tidak jadi advokat menurut saya mereka telah dirugikan secara moril maupun materiil sehingga ada peluang membawa kasus ini mejadi perkara perdata maupun pidana...hidup MA.
Bubarkan MARI
 - Albert Kevedela
11.05.09 22:16
Surat Keputusan MARI No. 052/2009 (disingkat 052) telah mencederai serta meremehkan profesi Advokat. Bubarkan MARI..
First Previous 1 2 3 4 Next Last
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua