Selasa, 12 May 2009

Calon Deputi Gubernur Senior BI Diharap Berani Mengambil Keputusan

Dua calon Deputi Gubernur Senior BI mengusung agenda yang berbeda untuk perbaikan BI ke depan. Masalah yang dihadapi BI selama ini adalah soal keberanian dalam mengambil keputusan.
Yoz

Darmin Nasution dan Gunarni Soeworo menjalani fit and proper test di Komisi XI DPR, Senin (11/5). Keduanya adalah calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI). Sebagai calon pimpinan bank sentral, keduanya mengusung agenda yang berbeda untuk perbaikan BI ke depan. Bila Darmin menekankan pada masalah inflasi dan pengawasan BI, Gunarni lebih mengedepankan soal fungsi pengaturan, pengawasan, dan membangun kapasitas bank sentral.

 

Pagi sekali Darmin datang waktu itu. Dengan setelan jas warna hitam dan kemeja putih plus dasi, dia menenteng segepok berkas bahan-bahan presentasinya. Tidak seperti biasa, kali ini Darmin datang tanpa ditemani koleganya di Direktorat Jenderal Pajak. Hanya seorang ajudan yang setia menempelnya. Selang berapa menit kemudian, Gunarni datang ditemani beberapa rekan kerjanya dari PT Bank Madiri Tbk (Persero). Keduanya siap bersaing untuk menduduki kursi Deputi Gubernur Senior BI, yang saat ini masih diduduki Miranda S Goeltom. 

 

Di hadapan Komisi XI, Darmin terlihat luwes memaparkan visi dan misinya. Maklum, statusnya sebagai Dirjen Pajak sering mendampingi Menteri Keuangan ketika dipanggil DPR. Dalam presentasinya, lelaki kelahiran Tapanuli 21 Desember 1949 ini lebih mengarah ke masalah inflasi dan pengawasan BI. Menurutnya, persoalan inflasi di Indonesia sulit untuk ditekan karena terkendala masalah struktural ekonomi, seperti belum tersedianya sarana infrastruktur yang memadai. Namun, ia tetap optimis inflasi bisa menyentuh 5 persen.

 

Menurut Darmin, inflasi menjadi indikator penting karena berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing produk, tingkat suku bunga, dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi erat antara BI dan Pemerintah untuk menangani masalah infrastruktur. Apalagi, masalah infrastruktur memang jadi kewenangan pemerintah, kata dosen ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.

 

Dalam makalahnya, Darmin juga memaparkan mengenai kondisi sektor perbankan saat ini. Mantan Ketua Bapepam dan Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan ini mengatakan, sektor perbankan Indonesia jauh lebih baik kondisinya sejak krisis 1997/1998, bahkan lebih baik dibandingkan kondisi perbankan di negara-negara tetangga. "Besaran kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) perbankan sudah turun dari 32,9 persen pada 1997/1998, sekarang tinggal 3,9 persen atau 4 persen. Kecukupan modal juga lebih baik atau setidaknya setara dengan negara lain," ujarnya.    

 

Terkait masalah yang sering membelit dunia perbankan saat ini, Darmin mengatakan, harus ada perbaikan pada lembaga keuangan di nonbank sehingga sektor keuangan bisa berjalan dengan baik. Darmin juga menyinggung lemahnya penegakan peraturan perbankan oleh BI. Masalah ini bisa dilihat dari kolapsnya dua bank nasional, yakni PT Bank IFI dan PT Bank Century Tbk. "Masalah yang dihadapi oleh kedua bank ini adalah masalah lama, jadi ada enforcement yang kurang di BI. Karena itu perlu ada yang dibenahi dalam governance BI," terangnya.

 

Sementara, Gunarni Soeworo dalam makalahnya memaparkan tiga agenda utama, yaitu; memperkuat fungsi pengaturan perbankan dengan orientasi pengembangan ekonomi domestik, Membangun fungsi pengawasan untuk mendukung pengembangan bank yang lebih kuat dan kompetitif, dan Membangun kapasitas kelembagaan BI.

 

Disamping itu Komisaris Bank Mandiri ini juga menjelaskan mengenai ketegasan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) terhadap bank asing. Sudah saatnya API memberikan ruang yang lebih seimbang antara kelonggaran pihak asing berinvestasi di Indonesia dengan kewajiban mereka memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi perbankan dan perekonomian Indonesia, kata mantan Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional ini.


Menurut Gunarni, saat ini bank nasional sering mengalami kesulitan untuk membuka cabang di luar negeri. Hal itu disebabkan aturan yang diterapkan benar-benar memberikan barrier to entry yang tinggi sehingga sulit dipenuhi oleh bank milik nasional. Sebaliknya bagi pihak bank atau investor asing, relatif lebih mudah untuk mendapatkan izin beroperasi atau memiliki bank di Indonesia.

 

BI Kurang Berani

Menanggapi tantangan yang bakal dihadapi calon deputi gubernur senior BI, anggota Komisi XI Drajad Wibowo menegaskan, selama ini yang menjadi kekurangan dari BI adalah masalah keberanian dalam mengambil keputusan. Akibatnya, suatu masalah yang seharusnya lima tahun lalu sampai sekarang tidak pernah selesai. Sebagai contoh masalah Bank IFI dan Bank Century yang seharusnya bisa diselesaikan tahun lalu. Padahal, kata Drajad, sumber daya manusia di BI lebih baik ketimbang di Departemen Keuangan.

   

Selain itu, kata Drajad, BI juga masih terlihat menerima produk-produk dari luar maupun terhadap lembaga-lembaga asing. Menurutnya, BI mempunyai benteng yang lemah bila ada sesuatu yang datang dari luar negeri. Standar di dalam risk management (manajemen resiko) BI seakan menganggap sesuatu yang datang dari Amerika adalah yang terbaik. Padahal sebaliknya, Amerika yang selama ini dianggap memiliki risk management yang baik ternyata juga ambruk, ucapnya.

 

Begitu pula dengan produk-produk perbankan seperti kontrak derivatif, sophisticated product (produk rumit), dan structured product (produk tersusun) dari luar yang begitu mudah masuk melalui bank asing ke bank lokal. Hal ini menunjukkan pengawasan BI masih lemah. Produk-produk seperti ini banyak memakan korban para pelaku usaha dalam negeri, ujarnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua