Rabu, 13 May 2009

Menguji Komitmen Pengadilan Lewat Pos Bantuan Hukum

Kabarnya Mahkamah Agung pernah mengeluarkan surat yang melarang penggunaan alamat pengadilan negeri sebagai alamat pos bantuan hukum. Makin menjauhkan akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum cuma-cuma.
IHW/Mon/Sut/Mys

Pertengahan 2008, areal ruang merokok di lantai 2 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pria berusia sekitar 20 tahun itu masih terus menghisap sebatang rokok. Sesekali sambil menerawang, ia menceritakan kehadirannya di pengadilan itu. Saya di sini lagi nungguin sidang bapak saya mas, kata dia membuka percakapan dengan hukumonline.

 

Secara runtut dia menuturkan bagaimana bapaknya ditangkap polisi atas tuduhan pasal kesusilaan dan bagaimana jaksa penuntut umum meminta uang untuk memuluskan persidangan. Bapak saya nggak pake pengacara mas. Bingung mau cari di mana dan bayarnya pake apa.

 

Mata pria itu sempat memendarkan semangat baru ketika hukumonline menceritakan adanya kewajiban bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum secara gratis. Di tambah lagi dengan kebiasaan pengadilan yang menyediakan ruangan pos bantuan hukum untuk menerima kasus yang menimpa masyarakat tak mampu. Kalau di sini ada di mana ya mas pos apa itu tadi? tanyanya.

 

Coba tanya ke pegawai di sini. Berapa bulan saya meliput di sini emang nggak pernah ngelihat ada pos bantuan hukum di pengadilan ini, jawab hukumonline. Oh gitu ya mas. Nanti saya tanya.

 

Hukumonline tak pernah bertemu lagi dengan pria itu. Namun nampaknya pria itu harus menelan pil pahit untuk mencari pos bantuan hukum. Pasalnya, berdasarkan pantauan hukumonline di wilayah Jakarta dan sekitarnya, saat ini yang tak mempunyai ruangan pos bantuan hukum hanya PN Jakarta Pusat dan PN Tangerang.

 

Ketua PN Jakarta Pusat Andriani Nurdin membenarkan ketiadaan pos bantuan hukum (posbakum). Katanya dulu pernah ada ruangan posbakum di sini, tapi sejak keluar surat dari Mahkamah Agung, ruangan itu tak ada lagi. Kalau tidak salah saat itu Ketuanya (PN Jakarta Pusat, red) Pak Cicut atau Pak I Made Karna, kata Andriani kepada hukumonine di ruang kerjanya, awal Mei lalu.

 

Andriani lupa dalam bentuk apa Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan alamat pengadilan sebagai alamat posbakum. Saya lupa mas. Kalau nggak salah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung). Yang pasti itu berlaku untuk seluruh pengadilan di Indonesia.

 

Ricardo Simanjuntak, advokat yang kerap menangani perkara kepailitan membenarkan pernyataan Andriani. Namun ia juga mengaku lupa dengan bentuk apa MA mengeluarkan kebijakan itu. Saat itu MA khawatir ada penyalahgunaan alamat pengadilan oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

 

Mahkamah Agung melalui juru bicaranya, Hatta Ali mengaku tak tahu-menahu perihal kebijakan pelarangan Posbakum itu. Kalaupun ada, ia memakluminya. Masa ada alamat yang sama dengan kantor pengadilan?

 

Upaya hukumonline menelusuri surat itu melalui Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung pun tak membuahkan hasil. Bukan SEMA kali? ujar seorang staf yang tak berhasil menemukan barang yang dimaksud.

 

Rumah Keadilan

Advokat senior, Todung Mulya Lubis mengaku baru mendengar kebijakan MA ini. Jika benar, ia menyayangkan sikap MA yang tak terkesan mendukung pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini.

 

Pengadilan, kata Todung, seyogianya menjadi rumah keadilan bagi pencari keadilan. Bukan menjadi tempat menghukum seseorang. Makanya harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan fasilitas yang memudahkan seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum, kata Todung, di Jakarta (6/5).

 

Pendapat senada dilontarkan Andriani. Menurut dia, idealnya tiap pengadilan memiliki posbakum. Hal ini penting agar pengadilan bisa cepat menunjuk seorang pengacara bagi terdakwa yang tak mampu. Kalau sekarang, hakim bingung menunjuk pengacara untuk memberikan bantuan hukum.

 

Selain untuk pembelaan terdakwa, posbakum juga efektif untuk tepat masyarakat berkonsultasi masalah hukum. Kini, tugas itu ada berada di pundak Ketua Pengadilan Negeri. Namun, Andriani memprediksi peran ketua pengadilan tak akan se-efektif posbakum. Sebabnya, seorang ketua pengadilan juga harus mengurus segala hal yang mencakup penyelenggaraan pengadilan.

 

Lain lagi dengan Ricardo. Meski mengakui peran posbakum sebagai pemberi bantuan hukum cuma-cuma, ia masih tetap berharap agar posbakum tak menggunakan alamat yang sama dengan pengadilan. Tinggal pikirkan bagaimana caranya menentukan alamat posbakum untuk berkorespodensi.

maju terus Posbakum
 - ahmad rizkie,sh
24.09.09 11:21
hari berganti bulan sehingga berganti tahun dijalani untuk membela kepentingan org yang kurang mampu dan miskin bukan hanya karena materi tapi juga tidak mampu untuk mencari keadilan dinegara ini tapi yang didapat pencari keadilan hanyalah senyum dan ucapan terimakasih tanpa memperoleh apa2 sungguh malang nasib setelah beberapa kali berusaha mengikuti ujian dengan mengeluarkan biaya yang dikumpulkan dari hasil mencari diluar dari penanganan kasus pos bakum ternyata tidak juga lulus sehingga menggulang kembali membuat miris apa yang salah dalam mengerjakan ujian apakah selama kita membantu pendampingan tidak pernah ada penilaian saya bersikap profesional dng mengullang ke
maju terus Posbakum
 - ahmad rizkie,sh
24.09.09 11:28
sampai berhasil karena yang saya inginkan adlah menjadi seorang advokat yang profesional, tolong diumumkan secara transparan biar dilihat dan memberi kepuasan tersendiri bagi rekan2 kami bukan karena ada org yang datang/ titip saja yg bisa diluluskan tapi belum bisa apa2 dalam penanganan hukum yg sebenarnya.
Bantuan Hukum
 - J Jimmy Ricardo Simamora, SH
14.05.09 09:30
Pos bantuan hukum lebih baik dibuat lagi di setiap pengadilan negeri agar para advokat baru bisa mempraktekkan ilmu hukumnya utk bantu org yang tidak mampu secara cuma-cuma sesuai UU advokat.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua