Rabu, 13 Mei 2009

Menguji Komitmen Pengadilan Lewat Pos Bantuan Hukum



 



Coba tanya ke pegawai di sini. Berapa bulan saya meliput di sini emang nggak pernah ngelihat ada pos bantuan hukum di pengadilan ini, jawab hukumonline. Oh gitu ya mas. Nanti saya tanya.



 



Hukumonline tak pernah bertemu lagi dengan pria itu. Namun nampaknya pria itu harus menelan pil pahit untuk mencari pos bantuan hukum. Pasalnya, berdasarkan pantauan hukumonline di wilayah Jakarta dan sekitarnya, saat ini yang tak mempunyai ruangan pos bantuan hukum hanya PN Jakarta Pusat dan PN Tangerang.



 



Ketua PN Jakarta Pusat Andriani Nurdin membenarkan ketiadaan pos bantuan hukum (posbakum). Katanya dulu pernah ada ruangan posbakum di sini, tapi sejak keluar surat dari Mahkamah Agung, ruangan itu tak ada lagi. Kalau tidak salah saat itu Ketuanya (PN Jakarta Pusat, red) Pak Cicut atau Pak I Made Karna, kata Andriani kepada hukumonine di ruang kerjanya, awal Mei lalu.



 



Andriani lupa dalam bentuk apa Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan alamat pengadilan sebagai alamat posbakum. Saya lupa mas. Kalau nggak salah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung). Yang pasti itu berlaku untuk seluruh pengadilan di Indonesia.



 



Ricardo Simanjuntak, advokat yang kerap menangani perkara kepailitan membenarkan pernyataan Andriani. Namun ia juga mengaku lupa dengan bentuk apa MA mengeluarkan kebijakan itu. Saat itu MA khawatir ada penyalahgunaan alamat pengadilan oleh oknum yang tak bertanggung jawab.



 



Mahkamah Agung melalui juru bicaranya, Hatta Ali mengaku tak tahu-menahu perihal kebijakan pelarangan Posbakum itu. Kalaupun ada, ia memakluminya. Masa ada alamat yang sama dengan kantor pengadilan?



 



Upaya hukumonline menelusuri surat itu melalui Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung pun tak membuahkan hasil. Bukan SEMA kali? ujar seorang staf yang tak berhasil menemukan barang yang dimaksud.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua