Rabu, 13 May 2009

Menguji Komitmen Pengadilan Lewat Pos Bantuan Hukum



 



Rumah Keadilan



Advokat senior, Todung Mulya Lubis mengaku baru mendengar kebijakan MA ini. Jika benar, ia menyayangkan sikap MA yang tak terkesan mendukung pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini.


 



Pengadilan, kata Todung, seyogianya menjadi rumah keadilan bagi pencari keadilan. Bukan menjadi tempat menghukum seseorang. Makanya harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan fasilitas yang memudahkan seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum, kata Todung, di Jakarta (6/5).



 



Pendapat senada dilontarkan Andriani. Menurut dia, idealnya tiap pengadilan memiliki posbakum. Hal ini penting agar pengadilan bisa cepat menunjuk seorang pengacara bagi terdakwa yang tak mampu. Kalau sekarang, hakim bingung menunjuk pengacara untuk memberikan bantuan hukum.



 



Selain untuk pembelaan terdakwa, posbakum juga efektif untuk tepat masyarakat berkonsultasi masalah hukum. Kini, tugas itu ada berada di pundak Ketua Pengadilan Negeri. Namun, Andriani memprediksi peran ketua pengadilan tak akan se-efektif posbakum. Sebabnya, seorang ketua pengadilan juga harus mengurus segala hal yang mencakup penyelenggaraan pengadilan.



 



Lain lagi dengan Ricardo. Meski mengakui peran posbakum sebagai pemberi bantuan hukum cuma-cuma, ia masih tetap berharap agar posbakum tak menggunakan alamat yang sama dengan pengadilan. Tinggal pikirkan bagaimana caranya menentukan alamat posbakum untuk berkorespodensi.


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua