Rabu, 10 Juni 2009

Perkara Bukan Ranah Dewan Kehormatan Advokat

Majelis anggap gugatan mantan klien Adnan Buyung Nasution and Partner bukan pelanggaran kode etik advokat sehingga PN Jakarta Selatan tetap berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
Nov

Gugatan mantan klien Adnan Buyung Nasution and Partner (ABNP), Hagus Suanto, akhirnya tiba pada agenda putusan sela. Beberapa waktu lalu, tergugat II, Eri Hertiawan, sempat mempermasalahkan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan memutus perkara Hagus.

 

Menurut mantan partner di ABNP ini, perselisihan yang terjadi antara dirinya dan penggugat masuk ke dalam ranah kode etik advokat. Sehingga, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Kode Etik Advokat, penyelesaiannya pun harus melalui Dewan Kehormatan Advokat. Eri memperkuat dalil-dalilnya dengan penyerahan bukti-bukti serta menghadirkan ahli, Maqdir Ismail.

 

Dalam keterangannya, Maqdir menerangkan bahwa advokat tidak harus menuruti apa yang diinginkan kliennya. Karena posisi advokat-klien tidak sama dengan buruh-majikan. Sepanjang advokat itu menjalankan pekerjaan sesuai kode etik, tidak ada alasan hukum bagi klien untuk dapat menuntut advokat. Dan sesuai Pasal 8 huruf g Kode Etik Advokat, seorang advokat berhak mengundurkan diri dalam perkara yang ia tangani, apabila ada perbedaan keyakinan mengenai cara menangani perkara tersebut.

 

Sayang, majelis hakim yang diketuai Nugroho Setiadji, berpendapat lain. Majelis menolak eksepsi Eri dan menyatakan Pengadilan Negei Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus perkara Hagus. Setelah majelis hakim teliti, dasar gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh tergugat I (ABNP) dan tergugat II, yaitu alasan penghentian sepihak yang berdasarkan alasan di luar alasan hukum dan bukan masalah kode etik advokat, papar Nugroho.

 

Di samping itu, mengacu pada Pasal 2 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), beserta badan-badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan Tata Usaha Negara (TUN). Dewan kehormatan advokat tidaklah termasuk badan peradilan, sebagaimana ditentukan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, cetus Nugroho. Dengan demikian, perkara Hagus ini akan dilanjutkan, 16 Juni mendatang dengan agenda pembuktian dari penggugat.

 

Hagus sangat mengapresiasi putusan sela majelis. Menurutnya, dasar gugatan memang bukan menyangkut pelanggaran kode etik advokat, melainkan penghentian kuasa secara sepihak yang dilakukan tergugat I dan II. Eri dianggap telah melanggar azas kepatutan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai kuasa hukum Hagus.

 

Dengan dua surat kuasa khusus tertanggal 20 November dan 18 Desember 2008, Hagus menunjuk Eri sebagai kuasa hukum dari ABNP untuk menangani permasalahannya dengan Citibank. Tapi, boro-boro gugatan terhadap Citibank dilayangkan, Eri malah mengundurkan diri dari ABNP, dan bahkan tidak membuat pernyataan tertulis tentang pengunduran dirinya kepada Hagus.

 

Walau tidak sependapat dengan putusan sela majelis hakim, kuasa hukum Eri, Wirawan Adnan mengatakan akan tetap menghormati dan mengikuti proses persidangan. Artinya, itu hanya membuktikan bahwa pengadilan tidak sependapat dengan tergugat II, mengenai perselisihan kode etik. Bukan berarti membenarkan tergugat II telah melakukan PMH, ujarnya.

 

Menjadi preseden

Terlepas setuju atau tidak, Adnan bersikukuh, perselisihan yang terjadi antara Eri dan Hagus merupakan perselisihan kode etik. Seharusnya, penggugat mengadukan Eri ke Dewan Kehormatan Advokat dan bukan ke pengadilan. Kalau kita kan berpendapat, ini kan soal meninggalkan klien, soal meninggalkan kewajiban, bukan PMH. Seharusnya, dia mengadukan ke Dewan Kehormatan Peradi, bahwa saya ditelantarkan oleh pengacara saya. Tidak datang ke pengadilan dengan PMH.

 

Masalahnya, Adnan khawatir, apa yang dilakukan Hagus nantinya akan menjadi preseden. Setiap klien yang kecewa, (perbuatan pengacaranya) diajukan sebagai PMH, ngotor-ngotorin pengadilan saja, katanya. Padahal, dalam profesi lain, diberikan kehormatan pada Dewan Kehormatan profesinya untuk mengadili hal-hal yang sifatnya etika. Menurut Adnan, mestinya demikian juga yang harus diberikan kepada profesi pengacara.

 

Ralat:

Ada kekeliruan pada Paragraf 7, tertulis:

Dengan dua surat kuasa khusus tertanggal 20 November dan 18 Desember 2008, Hagus menunjuk Eri sebagai kuasa hukum dari ABNP untuk menangani permasalahannya dengan Citibank.

 

Yang benar adalah:

Dengan dua surat kuasa khusus tertanggal 20 November dan 18 Desember 2007, Hagus menunjuk Eri sebagai kuasa hukum dari ABNP untuk menangani permasalahannya dengan Citibank.

 

@Redaksi

 

Santai boss
 - Abu Izzat
12.06.09 16:40
Advokat resign mosok nggak boleh - bukannya memilih bekerja di mana it hak asasi ya? Pastinya pengunduran diri tdk boleh mengganggu hak pihak lain, termasuk klien. Tapi yang bertanggungjawab ya kantor ybs dong. Advokat seharusnya bisa saja mengundurkan diri dari penugasan klien jika alasannya bisa dibenarkan. Mis. klien ingin menang dgn segala cara, tmsk suap hakim - mosok advokat gak boleh mundur. Kuncinya ada di alasan, apakah bisa dibenarkan tidak.
Mohon Koreksi Redaktur
 - Bing Suanto
11.06.09 20:38
Yth Redaktur Hukumonline, Terima kasih atas pemuatan beritanya,namun bila berkenan mohon tahun Surat Kuasa Khusus diganti menjadi 2007, karena faktanya memang tahun 2007.Demikian koreksi dari kami, terima kasih atas kerjasamanya. Salam, Hagus Suanto.
Preseden Baik
 - Bing Suanto
10.06.09 13:17
Putusan Majelis Hakim yang menolak eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan PN Jkt Sel berwenang mengadili "Advokat" merupakan PRESEDEN BAIK BAGI MASYARKAT yang dirugikan secara hukum oleh tindakan advokat yg tdk menjalankan kewajiban hukum dan kuasanya.Dipastikan akan banyak masyarakat yang menggugat Advokat secara hukum atas Perbuatan Melawan Hukum Advokat,karena ternyata Advokat TIDAK KEBAL HUKUM.Advokat jg tetap manusia biasa yang bisa saja MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM SECARA SENGAJA DEMI SUATU KEPENTINGAN . BRAVO MAJELIS HAKIM PN JKT SELATAN.
Terima Kasih Majelis Hakim
 - Bing Suanto
10.06.09 12:36
Harus dibedakan Etik dan PMH. Etik itu menyangkut perilaku,tindak tanduk, moral dsb.PMH, itu menyangkut pelanggaran hukum dan/atau UU, KUH Perd khususnya Pasal 1365.Tidak menjalankan kuasa dan/atau kewajiban hukumnya jelas bukan pelanggaran Etik, tetapi PMH, apalagi penghentian sepihak secara mendadak berbarengan resignnya Eri Hertiawan, jelas merupakan suatu motif dan/atau tindakan yang diluar kepatutan,melanggar hak Klien yg beritikad baik,melanggar kewajibannya sbg Kuasa Hukum.Terima Kasih Majelis Hakim,bahwa atas putusan ini bisa membuat Klien yang dilanggar hak2nya akan berani menggugat di Pengadilan, sehingga makin tinggi kesadaran hukum masyarakat,makin majulah bangsa ini.Hukum merupakan ujung tombak kemajuan suatu bangsa.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua