Rabu, 10 June 2009

Perkara Bukan Ranah Dewan Kehormatan Advokat

 

Di samping itu, mengacu pada Pasal 2 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), beserta badan-badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan Tata Usaha Negara (TUN). Dewan kehormatan advokat tidaklah termasuk badan peradilan, sebagaimana ditentukan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, cetus Nugroho. Dengan demikian, perkara Hagus ini akan dilanjutkan, 16 Juni mendatang dengan agenda pembuktian dari penggugat.

 

Hagus sangat mengapresiasi putusan sela majelis. Menurutnya, dasar gugatan memang bukan menyangkut pelanggaran kode etik advokat, melainkan penghentian kuasa secara sepihak yang dilakukan tergugat I dan II. Eri dianggap telah melanggar azas kepatutan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai kuasa hukum Hagus.

 

Dengan dua surat kuasa khusus tertanggal 20 November dan 18 Desember 2008, Hagus menunjuk Eri sebagai kuasa hukum dari ABNP untuk menangani permasalahannya dengan Citibank. Tapi, boro-boro gugatan terhadap Citibank dilayangkan, Eri malah mengundurkan diri dari ABNP, dan bahkan tidak membuat pernyataan tertulis tentang pengunduran dirinya kepada Hagus.

 

Walau tidak sependapat dengan putusan sela majelis hakim, kuasa hukum Eri, Wirawan Adnan mengatakan akan tetap menghormati dan mengikuti proses persidangan. Artinya, itu hanya membuktikan bahwa pengadilan tidak sependapat dengan tergugat II, mengenai perselisihan kode etik. Bukan berarti membenarkan tergugat II telah melakukan PMH, ujarnya.

 

Menjadi preseden

Terlepas setuju atau tidak, Adnan bersikukuh, perselisihan yang terjadi antara Eri dan Hagus merupakan perselisihan kode etik. Seharusnya, penggugat mengadukan Eri ke Dewan Kehormatan Advokat dan bukan ke pengadilan. Kalau kita kan berpendapat, ini kan soal meninggalkan klien, soal meninggalkan kewajiban, bukan PMH. Seharusnya, dia mengadukan ke Dewan Kehormatan Peradi, bahwa saya ditelantarkan oleh pengacara saya. Tidak datang ke pengadilan dengan PMH.

 

Masalahnya, Adnan khawatir, apa yang dilakukan Hagus nantinya akan menjadi preseden. Setiap klien yang kecewa, (perbuatan pengacaranya) diajukan sebagai PMH, ngotor-ngotorin pengadilan saja, katanya. Padahal, dalam profesi lain, diberikan kehormatan pada Dewan Kehormatan profesinya untuk mengadili hal-hal yang sifatnya etika. Menurut Adnan, mestinya demikian juga yang harus diberikan kepada profesi pengacara.

 






Ralat:


Ada kekeliruan pada Paragraf 7, tertulis:


Dengan dua surat kuasa khusus tertanggal 20 November dan 18 Desember 2008, Hagus menunjuk Eri sebagai kuasa hukum dari ABNP untuk menangani permasalahannya dengan Citibank.


 


Yang benar adalah:


Dengan dua surat kuasa khusus tertanggal 20 November dan 18 Desember 2007, Hagus menunjuk Eri sebagai kuasa hukum dari ABNP untuk menangani permasalahannya dengan Citibank.


 


@Redaksi

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua