Jumat, 12 June 2009

Djoko Tjandra dan Syahril Sabirin Divonis 2 Tahun Penjara

 

Sekedar mengingatkan, perjalanan perkara Djoko Tjandra memang berliku. Djoko Tjandra dibebaskan dari segala tuntutan di tingkat Pengadilan Negeri. Lalu, pada akhir 2001, MA membebaskan Djoko dari keterlibatan kasus Bank Bali. Pengusaha itu dibebaskan dari dugaan melakukan suap dalam pencairan piutang Bank Bali.

 

Dalam putusan kasasi itu, kejaksaan dihukum untuk mengembalikan barang bukti uang Rp546 miliar kepada Djoko dan PT Era Giat Prima (EGP). Dana itu tersimpan di rekening penampung Bank Bali. Setelah proses merger, bank itu kini berganti menjadi Bank Permata.

 

Sementara itu, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Syahril Sabirin juga divonis mirip dengan Djoko. Majelis hakim agung yang diketuai Djoko Sarwoko serta beranggotakan I Made Tara, Komariah Emong Sapardjaja, Mansyur Kertayasa dan Artidjo Alkostar itu mengabulkan permohonan PK Jaksa. Terdakwa Syahril Sabirin dihukum dua tahun penjara, ujar Nurhadi.

 

Syahril juga dihukum membayar denda Rp15 juta subsider tiga bulan kurungan. Untuk perkara Syahril, selain cessie sebesar Rp546 miliar, barang bukti yang harus diserahkan kepada negara adalah dana sebesar Rp28,7 juta yang terparkir di Bank BNI.

 

Di tingkat pertama, Syahril sempat dihukum satu tahun enam bulan penjara. Ia divonis bebas oleh Pengadilan Tinggi. Sedangkan permohonan kasasi jaksa di tingkat kasasi dinyatakan tidak dapat diterima oleh MA.

 

Kasus ini bermula dari piutang Bank Bali di Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) sebesar Rp598 miliar dan Bank Umum Nasional (BUN) Rp200 miliar. Pada 11 Januari 1999, Bank Bali dan PT EGP (yang mengaku bisa menarik kembali dana tersebut) membuat perjanjian pengalihan hak tagih piutang (cessie).

 

Pada 3 Juni 1999, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menginstruksikan transfer dana dari rekening Bank Bali di BI ke sejumlah rekening senilai Rp798 miliar. Rinciannya adalah sebagai berikut Rp404 miliar ke rekening PT EGP di Bank Bali Tower, Rp274 miliar ke rekening Djoko Tjandra di BNI Kuningan, dan Rp 120 miliar ke rekening PT EGP di BNI Kuningan

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua