Jumat, 12 June 2009

Ini Dia RPP CSR Teranyar

Rancangan akhir menghilangkan pasal yang mengatur hak complain masyakat terhadap perseroan yang tidak melaksanakan CSR.
Mon

Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) telah merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, biasa orang menyebutnya dengan istilah corporate social responsibility (CSR). RPP itu bertajuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan judul Bab V UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Bab itu memuat Pasal 74 yang mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Implementasi Pasal 74 itu yang kemudian diwujudkan dalam RPP CSR. Sekarang masuk tahap sosialisasi, ujar Direktur Perancangan Perundang-undangan Depkumham, Suhariyono, saat dihubungi via telepon, Kamis (11/6).

 

Pembahasan RPP ini sempat tertunda-tunda lantaran timbul polemik seputar kewajiban CSR bagi perusahaan. Pasal 74 UU PT bahkan sempat di-judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga organisasi pengusaha. Yakni, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi). Para pengusaha berpendapat CSR seharusnya dilaksanakan secara sukarela, bukan diwajibkan. Hasilnya, majelis hakim konstitusi menolak permohonan itu. Majelis hakim konstitusi berpendapat diwajibkannya CSR dalam UU PT lebih memberi kepastian hukum.

 

Tak jauh berbeda dengan rancangan awal, RPP ini berisi delapan pasal. Sebelumnya, RPP CSR memuat sembilan pasal. Hanya satu pasal yang dihilangkan justru merupakan pasal yang dianggap penting. Berdasarkan dokumen RPP yang diterima hukumonline, rancangan akhir menghilangkan pasal yang mengatur hak complain masyakat terhadap perseroan yang tidak melaksanakan CSR. Selebihnya tak jauh beda.

 

Sesuai penjelasan dalam RPP, ketentuan CSR lahir untuk meningkatkan kesadaran perseroan terhadap pelaksanaan tangung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia. Dalam RPP disebutkan, CSR dilaksanakan setiap perseroan selaku subjek hukum punya tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR merupakan kewajiban hukum bagi perseroan yang menjalankan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yakni, kegiatan usaha yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, misalnya laundry, industri tekstil, rumah sakit atau hotel.

 

CSR ini ada dua jenis. Yakni keluar dan ke dalam lingkungan perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. CSR ke dalam lingkungan perseroan misalnya keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja bagi para pekerja (K3). Sedangkan CSR di luar lingkungan perseroan misalnya community development, pengelolaan limbah, pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

 

Dalam penjelasan disebutkan, peraturan-perundangan yang dimaksud adalah UU No. 5/1984 tentang Perindustrian, UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 19/2003 tentang BUMN, UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bagi perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenakan sanksi. Hukuman itu mengacu pada delapan Undang-Undang tersebut.

 

Dapat Insentif

Pelaksana dari CSR adalah direksi perseroan atas persetujuan dewan komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Artinya, jika peraturan perundang-undangan menentukan bahwa persertujuan rencana kerja diberikan oleh oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya. 

 

Dalam teknis pelaksanaannya, CSR harus dirancang dalam rencana kerja tahunan. Rencana ini juga perlu mencantumkan anggaran yang dibutuhkan. Anggaran itu disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Yang dimaksud dengan kepatutan dan kewajaran adalah sesuai dengan kemampuan keuangan perseroan, plus potensi resiko yang mengakibatkan tanggung jawab yang harus dipikul perseroan sesuai kegiatan usahanya.

 

Pelaksanaan CSR ini harus dimuat dalam laporan tahunan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Hal itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) huruf c UU PT. Kemudian bagi perseroan yang melaksanakan CSR, dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang, berupa insentif fasilitas atau bentuk penghargaan lainnya.

mantap
 - nurul
18.04.12 00:25
ass saya sepakat PP harus digalakkan...dan harus terbuktikan terbit...permasalahan sukarela atau wajib adalah hak setiap orang..tetapi ini masalah untuk orang banyak...semua agama manapun sepakat "wajib" jika dilakukan untuk hajat semua org...semoga CSR bisa membuat rakyat, pemerintah n swasta bisa cerdas menatap perbaikan yang ada wass
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua