Selasa, 20 Maret 2001

RUU Sistem Nasional IptekPemerintah Masih Ingin Dominasi Iptek

Jakarta, hukumonline. Kementrian Negara Riset dan Teknologi (KMNRT) mulai mensosialisasikan sebuah Rancangan Undang-undang tentang Sistem Nasional Iptek (RUU Sisnasiptek). Namun, dalam RUU ini ada kesan pemerintah masih ingin mendominasi perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dengan dalih pembinaan.
Amr/APr

Masih kuatnya keinginan pemerintah untuk membuat banyak pengaturan bagi perkembangan iptek dapat dilihat antara lain dalam ketentuan beberapa pasal RUU Sisnasiptek. Misalnya, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) RUU Sisnasiptek memberikan kewenangan pada pemerintah untuk melakukan pembinaan sumber daya dan sarana/prasarana iptek yang strategis.

Persoalan yang tersembunyi di balik kedua ketentuan hukum tersebut adalah pemerintah secara tidak disengaja, atau mungkin disengaja, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud sumber daya dan sarana/prasarana iptek strategis. Tentu saja hal ini akan menimbulkan kesan pemerintah ingin memonopoli pengertian bidang-bidang iptek strategis lewat peraturan pemerintah.

Masyarakat sebenarnya menyadari akan pentingnya peran pemerintah dalam pengembangan iptek. Dan hal tersebut juga merupakan kewajiban pemerintah untuk mengatur hal-hal yang menjadi kebutuhan rakyat banyak. Namun, isu besarnya adalah pemerintah harus juga memberikan pengaturan yang jelas mengenai hal-hal yang dikategorikan lahan-lahan yang strategis.

Sebelumnya masyarakat, khususnya masyarakat iptek, dikecewakan dengan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyangkut pengaturan beberapa hal, misalnya soal pemberian hak eksklusif kepada Telkom dan Indosat. Pengaturan ini mendapat kritik keras dari pemerhati masalah telekomunikasi karena dinilai menyalahi UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli.

Relevansi RUU Sisnasiptek dengan UU No.36 tahun 1999 adalah pengaturan yang tidak jelas dalam suatu undang-undang akan berakibat pada tidak tercapainya sasaran dibentuknya undang-undang tersebut. Lebih buruk lagi, undang-undang tersebut akan menyalahi undang-undang lainnya.

Perlindungan masyarakat

RUU Sisnasiptek juga merencanakan untuk menerbitkan beberapa peraturan pemerintah untuk memberikan penjabaran lebih lanjut ketentuan-ketentuan tertentu dalam RUU. Salah satunya PP menyangkut perlindungan masyarakat dari efek pengembangan iptek yang memiliki resiko tinggi.

Secara spesifik, RUU ini menyebutkan beberapa bidang pengembangan iptek yang memiliki potensi membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Kegiatan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek di bidang-bidang seperti nuklir, transgenik dan rekayasa genetika tertentu diwajibkan mendapat izin dari instansi berwenang.

Di samping itu, RUU Sisnasiptek juga merencanakan menerbitkan PP lainnya menyangkut kemitraan Iptek, perijinan lembaga asing yang terkait dengan Sisnasiptek, serta mengenai pembiayaan iptek oleh badan usaha produksi dan lembaga lainnya.

Menuju persaingan global 

RUU yang disusun KMNRT bersama-sama dengan tim ahli dari Universitas Padjadjaran, telah melalui tahapan pembahasan panitia antar departemen dan tinggal menunggu pembahasan di DPR. Dan tampaknya RUU ini tidak akan dibahas sampai masa sidang berikutnya karena DPR dijadwalkan reses pada akhir Maret ini.

Deputi Bidang Pengembangan Sipteknas KMNRT menjelaskan tujuan dari disusunnya RUU Sisnasiptek ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi pertumbuhan elemen utama dan penunjang iptek. Dengan adanya landasan hukum tersebut, pengembangan iptek dapat lebih diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak.

Secara umum, RUU Sisnasiptek banyak memberi penekanan pada usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya iptek serta optimalisasi lembaga-lembaga riset yang telah ada. RUU ini juga merupakan upaya pemerintah untuk membentuk sistem  hubungan yang baik antara lembaga riset, perguruan tinggi, serta industri sebagai elemen-elemen utama iptek.

Kondisi umum yang terjadi saat ini memperlihatkan bahwa hasil penerapan iptek belum diterapkan secara optimal dan berdaya guna, khususnya secara ekonomi. Keadaan ini berakibat pada hasil penerapan iptek dalam negeri tidak dapat diandalkan untuk memasuki kerja sama dan persaingan global.

Ironisnya, baru-baru ini pemerintah menerbitkan kebijakan di bidang perpajakan yang mengkategorikan komputer sebagai barang mewah dan membebankan PPnBM sebesar 20%. Serunya lagi, tidak lama setelah kebijakan PPnBM itu lahir, KMNRT memulai suatu proyek yang bertujuan memasyarakatkan komputer ke masyarakat di seluruh Indonesia.

Jelas-jelas KMNRT jadi kebingungan, karena program Warintek 9000 yang digarap bersama dengan LIPI berusaha untuk mengakrabkan komputer kepada masyarakat yang tinggal di luar kota-kota besar. Jika kini terjadi ketidaksamaan kebijakan antara Departemen Keuangan dengan KMNRT, tampaknya apa yang menjadi visi dari RUU Sisnasiptek sulit untuk terlaksana.

Untuk langkah berikutnya, sekali lagi perlu diperhatikan koordinasi antar departemen dalam mengeluarkan suatu kebijakan. Adanya kebijakan pemerintah yang saling bertolak belakang satu sama lain bukanlah berita baru. Akhirnya, suksesnya misi satu departemen memang sangat bergantung kepada departemen lain yang terkait.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua