Senin, 14 September 2009

Pengadilan Batalkan Kenaikan Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat

Majelis hakim menilai Menteri Perhubungan dan Angkasa Pura tidak melakukan kewajiban hukum dalam menaikan tarif PJP2U. Sebab, rencana kenaikan tidak diberitahukan pada pengguna jasa sebagaimana ditentukan dalam Kepmenhub
Mon

Bila Anda hendak bepergian pesawat, perhatikan jumlah tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U). Selama ini PJP2U kerap disamakan dengan Airport Tax yang harus dibayar konsumen. Maret 2009 lalu, PT Angkasa Pura II (Persero) menaikkan tarif PJP2U sebesar Rp10.000. Tarif yang semula Rp30.000 dipatok menjadi Rp40.000. Namun, kini Anda harus tahu bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan dan menyatakan kenaikan tarif itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 

Pembatalan PJP2U itu dinyatakan dalam putusan majelis hakim yang diketuai Nani Indrawati. Putusan itu dibacakan Senin (14/9) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim menilai kenaikan tarif itu bertentangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. 28/1999 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Bandar Udara yang Diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan.

 

Dalam amar putusan, majelis hakim menghukum para tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng pada David ML Tobing sebesar Rp10.000. Nilai itu sesuai dengan kerugian yang nyata diderita David karena harus membayar PJP2U lebih.

 

Menurut hakim, Kepmenhub 28/1999 memang mensyaratkan rencana kenaikan tarif disampaikan kepada pengguna jasa bandara. Berdasarkan fakta persidangan, sebelum menaikan tarif Angkasa Pura memang berkonsultasi dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang ditempatkan sebagai wakil pengguna jasa. Hasilnya YLKI menyatakan memahami kenaikan tarif untuk mencapai fasilitas pelayanan jasa bandara yang memadai.

 

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengakui YLKI sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap konsumen. Namun YLKI bukan mempresentasikan pengguna jasa, kata Nani. Pasal 240 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjelaskan pengguna jasa adalah adalah setiap orang yang menikmati pelayanan jasa bandara dan/atau mempunyai ikatan kerja dengan bandara.

 

Untuk mewakili pengguna jasa, kata Nani, YLKI harus menerima surat kuasa dari pengguna jasa. Yaitu setiap orang, termasuk David selaku penggugat. Tergugat telah salah menginterprestasikan arti pengguna jasa, imbuh Nani. Para tergugat terbukti tidak melakukan kewajiban hukumnya. Sebab tidak memberitahukan rencana kenaikan tarif pada pengguna jasa, termasuk penggugat.

 

Lebih jauh Pasal 245 UU Penerbangan juga menentukan besaran tarif pada bandar udara ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Hanya menurut majelis, PJP2U bukan termasuk pelayanan jasa terkait. Dengan begitu kenaikan PJP2U tidak harus melalui kesepakatan dengan pengguna jasa. Hanya berdasarkan Kepmenhub, rencana kenaikan harus diberitahukan pada pengguna jasa.

 

Usai persidangan, legal advisor Menteri Perhubungan, Kamran R. Lossan menyatakan mengajukan banding atas putusan hakim. Sementara David menyatakan puas atas putusan hakim. Surprise banget, kata David. David menghimbau Menteri Perhubungan agar menunda kenaikan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Bila putusan inkracht dan menguatkan putusan PN Pusat, bisa terjadi penggelapan uang konsumen, kata David.

 

Untuk mengingatkan, dalam gugatan No. 154/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST, David menggugat Menteri Perhubungan dan PT Angkasa Pura II (Persero) masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Menurut David para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam menarik pembayaran PJP2U. Semula, Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soekarno Hatta menarik biaya itu sebesar Rp 30.000 menjadi Rp 40.000. Kenaikan tarif itu tertuang dalam Keputusan Direksi Angkasa Pura II No. KEP.15.01.01/02/2009 tanggal 23 Februari 2009.

 

Kenaikan tarif itu dirasakan David ketika ia hendak terbang ke Surabaya akhir April lalu dengan pesawat Garuda Indonesia. Sebagai advokat yang kerap menangani perkara perlindungan konsumen, David lalu mengkaji kenaikan tarif itu sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Dari hasil penelusuran, David menyimpulkan bahwa Angkasa Pura II tidak melakukan kewajiban hukumnya dengan baik karena tidak membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan penggugat selaku pengguna jasa bandara untuk menentukan kenaikan tarif.

 

Berdasarkan penelusuran David, Angkasa Pura telah menaikan tarif berdasarkan kesepakatan dengan YLKI. Padahal menurut David, YLKI bukan pengguna jasa bandara. Sementara, Menteri Perhubungan dalam suratnya No. PR 303/1/2 Phb 2009 tanggal 15 Januari 2009 menyatakan, kenaikan tarif dapat dilaksanakan dengan mengacu pada hasil kesepatan dengan pengguna jasa yang diwakili YLKI.

 

Padahal David selaku pengguna jasa bandara tidak pernah memberikan kuasa kepada YLKI untuk membuat kesepakatan penentuan tarif. Kenaikan tarif itu melanggar hak subjektif penggugat yang diberikan oleh UU Penerbangan dan itu adalah perbuatan melawan hukum, kata David dalam gugatannya.

Konsumen menggugat
 - Konsumen
15.09.09 18:01
Di negara ini kepentingan konsumen memang belum diperhatikan dengan baik, harus gugat dulu baru mendapatkan perhatian. Jangan pasrah melulu.
kasus publik
 - Bisma
15.09.09 16:52
Putusan Hakim sudah tepat.. Bagaimana mungkin YLKI dapat mewakili para pengguna jasa bandara jika tidak pernah memberikan kuasa. Kasus publik harus tetap dimenangkan.
pasrah dgn kenaikan tarif
 - Benny
15.09.09 09:41
sesekali naik pesawat, kaget juga saat ditagih Rp 40.000 untuk airport tax di ckg. Tarif sudah naik rupanya, yaa...hanya bisa pasrah.
Batal Naik Turunkan Lagi dong
 - mulia
15.09.09 00:39
Salut untuk upaya Mas David, setelah lebaran ada juga keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif tol, mungkin Anda masih peduli untuk melakukan gugatan yang sama. Untuk para pengelola fasilitas publik di negeri ini jangan cuma bisa menaikan tarif sementara pelayanannya tidak sebanding dengan tarif yang harus dibayar masyarakat dan adanya kenaikan volume pengguna jasa malah mendorong operator untuk menaikan tarif. Untuk Ibu Hakim, jadi kalo tidak menggugat kelebihan pembayaran tarif PJP2U tidak bisa dikembalikan ya bu?...wah kan tidak semua pengguna jasa bandara berani seperti Mas David. Untuk YLKI, alaa maak makin hari kurang mendukung konsumen malahan lebih cenderung mendukung operator...ayo untuk kenaikan jalan tol setelah lebaran YLKI apa berani menolak? kita lihat aja ya.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua