Senin, 23 April 2001

Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas

Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Lebih jauh, rumusan kekerasan tersebut mengeluarkan atau bahkan mengeliminasi hubungan seksual yang dilakukan berdasarkan "ketundukan" (submission), karena alasan-alasan tertentu. Umpamanya, antara seorang majikan terhadap bawahannya yang merasa khawatir dengan masa depan pekerjaannya, atau cemas dengan nilai ujian/kelulusan dalam konteks hubungan seksual antara seorang guru terhadap muridnya.

Rumusan hukum mengenai perkosaan tersebut menjadi standar di dalam proses dan prosedur atau mekanisme hukum, dalam jajaran sistem peradilan pidana. Sebagai konsekuensi dari hal ini, setiap laporan perempuan atas peristiwa perkosaan yang dialaminya akan beresiko dikesampingkan sepanjang dianggap tidak sesuai dengan rumusan hukum yang berlaku.

Dengan cara itu sebenarnya hukum telah mendiskualifikasikan korban sejak awal, bahkan sebelum sampai kepada proses hukum itu sendiri. Sehingga, dapat dipahami mengapa banyak dari kasus-kasus perkosaan yang tidak terlaporkan (under-reported) di tingkat kepolisian.

Di samping itu ada alasan-alasan lain, seperti: a) korban tidak tahu harus melapor ke mana, atau bagaimana cara melaporkan peristiwa yang dialaminya; b) jarak yang berjauhan antara lokasi kejadian dan pos polisi terdekat, sehingga korban sulit melaporkan hal tersebut; c) ancaman fisik dan non fisik dari pelaku terhadap korban untuk tidak menghubungi siapapun sehubungan dengan apa yang telah dialaminya; d) tekanan-tekanan pihak keluarga korban pada korban untuk menyelesaikan masalah ini melalui "jalan damai" dengan pelaku (misalnya, pelaku memberi ganti rugi berupa uang, barang, fasilitas dan sebagainya pada pihak korban dan keluarganya, bahkan dengan cara menikahi korban).

Sistem hukum pembuktian

Sistem pembuktian yang berlaku seringkali gagal mempertimbangkan pengalaman perempuan. Banyak kasus perkosaan yang berguguran di tengah jalan sebelum sampai ke tingkat pengadilan semata-mata karena dianggap tidak memenuhi sistem pembuktian yang ada, yang pada dasarnya tidak sesuai dengan realitas perkosaan terhadap perempuan.

Data kasus perkosaan yang ditangani oleh LBH-APIK Jakarta, misalnya, menunjukkan dari 25 kasus perkosaan selama tahun 1997-1999, baru tujuh kasus yang diputuskan di pengadilan. Ironisnya, dari tujuh kasus tersebut, hanya dua diantaranya yang dipertimbangkan sebagai kasus perkosaan. Selebihnya, diputuskan sebagai kasus pencabulan (empat kasus) dan kasus penyekapan (satu kasus).

Lima kasus terakhir tidak dipandang sebagai perkosaan karena dianggap tidak memenuhi dua unsur utama dari terjadinya perkosaan yang harus dibuktikan, yakni unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dan persetubuhan, sesuai dengan rumusan perkosaan yang telah didefinisikan oleh KUHP.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua