Senin, 23 April 2001

Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas

Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Pendampingan korban

Dalam  hukum pembuktian ini, persoalan yang juga kontroversial adalah seputar alat bukti. Ketentuan mengenai alat bukti, nyata-nyata telah menjadi alat efektif dalam memangkas laporan-laporan perkosaan.

Hukum secara tertulis menentukan untuk mengajukan tuntutan secara hukum sekurang-kurangnya mesti ada dua alat bukti yang sah dari lima alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (pasal 183 dan 184 KUHAP). Namun, dalam prakteknya lebih kompleks.

Pertama, pada prakteknya, persetubuhan-yang menjadi unsur yang perlu dibuktikan dalam perkosaan-mesti dibuktikan dengan robeknya selaput dara, juga adanya sperma korban, yang ini pun mesti direkam dalam suatu visum et repertum. Padahal  realitasnya perempuan bisa diperkosa tanpa menyebabkan robeknya selaput dara. Sementara gagasan membuktikan perkosaan dengan sperma pelaku adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh korban.

Kedua, ketentuan mesti ada visum et repertum untuk merekam kondisi fisik korban juga bukti sperma pelaku, mensyaratkan korban untuk segera melaporkan kasus perkosaan yang dialaminya ke polisi. Seringkali hal pertama yang dilakukan oleh korban adalah membersihkan diri dari bekas-bekas "aib" perkosaan ketimbang melapor langsung ke polisi.

Ketiga, dalam prakteknya, dari kelima alat bukti yang dicantumkan dalam KUHAP di atas, keterangan saksi menjadi prioritas. Adanya prioritas dalam praktek hukum ini, maka semakin sulit bagi seorang korban untuk menuntut pelakunya. Karena sangat jaranga ada saksi yang mengetahui adanya perkosaan, kecuali perkosaan itu tertangkap tangan.

Begitu juga dengan pelaku, tentunya sangat jarang yang bersedia mengakui perbuatannya, tetapi bukti yang lain tidak ada. Maka kepada pelaku, belum dapat dikenakan hukuman.

Dari sistem pembuktian, yang rumit dan menyulitkan korban untuk mengajukan kasusnya, di mana akses terhadap hukum sangat rendah. Sementara hukum telah memposisikan drinya sedemikian rupa, sehingga tidak setiap orang bisa menjangkaunya. Dalam konteks ini, penting bagi korban untuk mendapatkan pelayanan hukum secara cuma-cuma disamping pendampingan psikologis.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua