Selasa, 24 April 2001

Gara-gara Perjanjian LisanArtis Sinetron Gugat Produser

Jakarta, hukumonline. Jangan sepelekan kontrak kalau tidak mau repot. Maksud hati ingin mengembangkan karier penjadi penyanyi, Roweina Oemboh merasa dikelabuhi rumah produksi Auvi. Artis sinetron ini menggugat Auvi untuk membayar ganti rugi Rp800 juta atas tuduhan melanggar hukum. Gara-gara perjanjian lisan?
Amr/APr

Roweina, pemain sinetron dalam sinetron humor Dono dan Indro (Warkop) itu menggugat PT Auvikomunikasi Mediapro (Auvi). Pasalnya, Auvi bersama-sama dua tergugat lainnya memasarkan kaset suara Roweina tanpa ijin dari pihak yang bersangkutan.

Dalam kontrak yang ditandatangani pada 22 April 1999, Roweina bersedia membintangi sinetron berjudul "Elegi Dua Cinta" yang diproduksi oleh Auvi. Dalam kontrak No. 521/PK-E2C/AVC/LGL-PROD/IV/1999 disebutkan bahwa Auvi adalah badan hukum perseroan terbatas yang salah satu usaha utamanya bergerak di bidang rumah produksi. Roweina adalah pemain dalam sinetron Elegi Dua Cinta.

Di kemudian hari setelah perjanjian tersebut selesai dilaksanakan oleh kedua pihak, Auvi memberikan tawaran kepada Roweina untuk menyanyikan dan melakukan rekaman sebuah lagu yang berjudul "Rasa Hati". Secara lisan, kedua pihak menyetujui untuk melakukan take vocal di studio rekaman PT Blackboard Indonesia.

Dirilis tanpa kontrak

Zakaria Ginting, kuasa hukum Roweina menjelaskan, artis tersebut bersedia menyanyikan dan melakukan rekaman lagu tersebut. Di ujungnya, pihak Auvi berjanji setelah proses rekaman selesai mereka akan menghubungi Roweina untuk membuat kontrak rekaman Roweina.

Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan. Dalam perjanjian lisan itu, Auvi meminta Roweina untuk rekaman dulu. Kalau bagus, akan dibuat perjanjian (tertulis). "Setelah direkam, tapi belum diperdengarkan pada klien kami, pihak Auvi bilang 'bagus'. Akan tetapi tiba-tiba mereka telah memutar lagu itu sebagai soundtrack sinetron itu," jelas Zakaria.

Padahal, papar Zakaria, kontrak rekaman sebagaimana diperjanjikan sama sekali belum dibuat ataupun ditandatangani. Pendeknya, Roweina pun terkejut ketika ia melihat lagunya yang belum pernah ia dengar lagi sejak rekaman terakhir, kini ada di televisi (RCTI). Dan Roiweina lebih terkejut lagi ketika ia mengetahui lagu tersebut telah dijual bebas di pasar.

Akhirnya pada 22 Pebruari 2001, bersama kuasa hukumnya Roweina mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Dalam gugatan No.83/PdtG/2001/PN.Jak.Sel tersebut, kuasa hukum Roweina menuntut tiga pihak sebagai tergugat atas dasar Pasal 1365 KUH Perdata bahwa ketiganya telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pelanggaran neighbouring rights

Lengkapnya, dalam kasus ini tergugat I (Auvi), tergugat II (PT Blackboard Indonesia), dan tergugat III (PT Universal Musik Indonesia) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum atas neighbouring rights penggugat.

Neighbouring rights sendiri adalah hak atas kekayaan intelektual atas rekaman suara dalam kaset dan lagu tiap penyanyi. Hal tersebut diatur dalam UU No.12/1997 tentang Hak Cipta.

Atas dasar itu, pihak penggugat meminta majelis hakim menghukum para tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada penggugat total jenderal Rp872,8 juta. Rinciannya, ganti rugi materil Rp372,8 juta dan imateril Rp500 juta.

Blackboard bukan PT

Dalam sidang lanjutan pada Selasa (24/4), majelis hakim yang diketuai oleh H. Jirin Roemana, S.H. rencananya akan mendengarkan tanggapan terhadap gugatan pihak penggugat. Namun karena pihak tergugat II, PT Blackboard Musik Indonesia, tidak hadir, maka sidang pun ditunda.

Alasan ketidakhadiran tergugat II, seperti dikatakan Zakaria, adalah karena gugatan penggugat dinilai salah orang (error in persona). Menurut tergugat III, Blackboard itu tidak ada karena Blackboard adalah merk dagang dan bukan nama perseroan terbatas, sebagaimana tertera dalam surat gugatan. "Tapi menurut bukti-bukti kami, (PT) Blackboard itu ada," tukas Zakaria.

Dari kuasa hukum penggugat diketahui, tawaran perdamaian dari majelis hakim tidak cukup menarik bagi kliennya. Oleh karena itu, pihaknya sepakat untuk melanjutkan perkara ini tanpa lewat jalur perdamaian.

"Untuk ke arah perdamaian itu hopeless. Prinsip kami, boleh perdamaian, tapi konsep perdamaian kami adalah surat gugatan itu. Kami tidak mungkin kurang dari (surat gugatan) itu atau melebihinya. Dasar kami surat gugatan dulu," tegas Zakaria.

Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 8 Mei 2001 mendatang dengan acara pemanggilan kembali tergugat II. Roweina sendiri berharap kasusnya segera selesai. "Saya penginnya kasus ini cepat selesai. Habisnya capai bawa-bawa anak," cetus Roweina yang datang ke persidangan dengan membawa anaknya dan didampingi suaminya, James Sahertian.

Roweina menyatakan tidaka kapok jika disuruh menyanyi lagi. Namun, tentu Roweina akan lebih berhati-hati dalam membuat kontrak dengan produsernya. Jika tidak berhati-hati dalam membuat kontrak, artis akan dirugikan baik dari materi maupun kariernya.

Nasib Roweina barangkali lebih baik dari penyanyi Iga Mawarni. Saat berusia remaja, Iga dikontrak membuat empat album. Namun, entah mengapa, setelah bertahun-tahun produser belum juga memberikan kesempatan untuk rekaman. Karena terikat kontrak, Iga tidak bisa menerima rekaman dari produser lain. Mau jadi artis tenar, malah terpasung kontrak. Duuh nasib.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua