Onno mengemukakan, munculnya Inpres No. 1 Tahun 2001 mengenai Pembangunan Kompleks Kemayoran sebagai Pusat Informasi berbasis TI merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang ngawur.
Onno berpendapat, konsep pusat TI yang tersentralisasi itu paradigmanya sudah salah. Alasannya, pembangunan TI adalah mengupayakan suatu sistem yang terdistibusi dan tidak tersentralisasi. "Secara filosofis, konsep TI yang dipahami pemerintah itu salah," kata Onno.
Menurut Onno, dulu memang TI ada dalam satu mainframe, tapi saat ini sudah tidak tidak lagi. Saat ini, komputer ada di dimana-mana dan terdistribusi di dalam masyarakat. "Bila masih terpusat atau tersentralisasi, maka kebijakan TI itu jelas ngawur," tegas Onno kepada hukumonline.
Pemasyarakatan TI
Contoh kebijakan pemerintah lainnya yang dinilai Onno keliru adalah Inpres No. 2 Tahun 2001 mengenai pemasyarakatan TI melalui bahasa Indonesia. Onno memaparkan, kebijakan ini jelas tidak efisien.
Mengapa demikian? Saat ini, Linux sudah mengupayakan bahasa Indonesia dalam aplikasinya. Jadi, buat apa pemerintah membuat kebijakan serupa. "Tanpa legislasi dari pemerintah, sebenarnya hal ini sudah berjalan dengan sendirinya. Tinggal mengoptimalkannya saja," tambah Onno.
Karena itu kebijakan pemesyarakatan TI melalui bahasa Indonesia, menurut Onno, menjadi tidak efisien. Padahal masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. "Seharusnya pemerintah mempunyai konsentrasi dalam pengembangan TI di Indonesia," cetus Onno.
Onno mengemukakan bahwa pemerintah masih mengupayakan pemasyarakatan TI dengan pendekatan teknologi semata, seperti pembangunan infrastruktur TI. "Padahal jangan pernah dilupakan, manusia merupakan faktor utama bagi pengembangan TI," katanya.