Kegiatan e-commerce yang saat ini sedang booming tentunya tidak akan lepas dari lirikan para penjahat virtual. E-commerce yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media, tentunya tidak begitu saja bebas dari masalah.
Transaksi B2B (business to business) yang saat ini berlangsung, secara teknis tidak mengahdapi kendala. Pasalnya, para pihak yang melakukan transaksi sudah mengenal satu dengan lainnya. "Tidak demikian halnya pada transaksi B2C, pada transaksi C2C (commercial to commercial) para pihak tidak mengenal satu sama lain," ujar Chairul Umam, akademisi dari ITB.
Pakar teknologi informasi (TI) ini melihat, transaksi B2B maupun C2C sangat rawan dengan adanya penipuan ataupun bentuk kejahatan lainnya. Hal ini disebabkan masih terdapat celah dalam suatu sistem komputer, meskipun sudah diproteksi sedemikian rupa.
Di satu sisi, memang teknologi memberikan kemudahan. Namun di sisi lain, perundangan kita belum mengatur mengenai penipuan ataupun kejahatan lainnya yang terjadi dalam media internet.
Seperti pornografi atau penggunaan kartu kredit secara illegal, selama ini terganjal oleh belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur kejahatan seperti itu. "Bagaimana pembuktiannya, Indonesia belum mempunyai perangkatnya," kata Chairul.
Chairul berpendapat bahwa harus dibuat rules yang jelas agar transaksi yang berlangsung dalam e-commerce ini berlangsung aman. Aman dimaksudkan baik dari segi teknis dan juga terlindungi secara hukum. Rules atau aturan di sini dapat diartikan sebagai "prosedur" yang dibuat oleh penyelenggara sistem dan disepakati oleh pihak yang melakukan transaksi.
Aman menjadi tidak nyaman
Bisa saja suatu sistem komputer yang ada dalam penyelenggaraan e-commerce, dibuat aman mendekati 100%. Namun, transaksi yang berlangsung akan menjadi tidak nyaman.