Pernyataan itu disampaikan Prof. Dr. Suwoto Mulyosudarmo dalam wawancara khusus dengan hukumonline di Jakarta, Kamis (3/8). Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Airlangga ini, konstitusi harus didasarkan pada keinginan atau tuntutan mendasar dari rakyat.
Salah satu tuntutan yang telah mengemuka selama ini adalah pengurangan kekuasaan presiden. Hal ini bisa dielaborasi dengan mengeluarkan kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dari presiden.
"Dulu sering dikritik bahwa kekuasaan itu heavy pada presiden, yang sumbernya pada penjelasan UUD 1945," ujar Suwoto. Sayangnya, penjelasan itu tak pernah dipersoalkan dalam amandemen pertama. Akibatnya, kendati amandemen bermaksud mengurangi kekuasaan eksekutif, tapi konsentrasi kekuasaan tetap pada presiden karena Penjelasan UUD 1945 tidak diubah.
Upaya konkret untuk mengurangi kekuasaan itu adalah melimpahkan kekuasaan kepala pemerintahan kepada perdana menteri atau menteri pertama. Kendatian demikian, Mulyoto menolak menyebut hal itu parlementer. "Itu sistem campuran", ujarnya.
Dan mesti tak tegas, Indonesia telah mempraktekkan sistem campuran itu pada era pemerintahan Gus Dur. Misalnya dalam pembentukan kabinet, Gus Dur mengajak beberapa orang anggota DPR untuk urun-rembug. Itu, menurut Mulyoto, adalah ciri parlementer. Tapi, ciri presidensilnya tetap kental karena yang mengeluarkan SK pengangkatan tetap presiden.
Kemudian, dalam pemberhentian menteri-menteri oleh presiden, DPR bisa mempersoalkan. Menurut Suwoto, ini adalah ciri parlementer. Tapi, pemberhentian tetap dilakukan presiden (ciri presidensil).
Suwoto tak berkeberatan bila ciri-ciri itu tetap dipertahankan asalkan jelas ciri presiden atau parlementer mana yang dipakai. "Jangan seperti sekarang, disebut presidensil, tapi tidak murni."