Rabu, 25 July 2001

Prioritas Mega

Presiden baru, Megawati Soekarnoputri, sudah dipilih. Dari satu sisi terlihat bahwa memang sebagai pemenang pemilu lalu, walau tidak mayoritas mutlak, ada elemen kepantasan bahwa Mega akhirnya menjadi presiden. Dari soal kemampuan dan komitmen untuk memberantas korupsi dan membangun sistem hukum dan pemerintahan yang bersih, wajar akan banyak timbul pertanyaan yang meragukan.
ATS


Demokrasi memang ternyata bukan soal kemampuan memerintah dan tidak ada hubungannya dengan komitmen menjadi lebih baik. Demokrasi adalah hitung-hitungan suara. Yang menang berhak mengatur yang kalah dan sisa populasi, dan yang kalah secara jantan harus mau diatur dalam suatu sistem yang seharusnya menjadi kesepakatan bersama melalui sistem hukum, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik.


Bahwa di sana ada sedikit kolusi dan nepotisme, tentu jawabannya sudah pasti akan ada. Bahwa akan ada korupsi lagi, itulah yang harus ditentang dengan keras. Bagaimanapun, akan banyak sumbangan proses politik yang terjadi minggu-minggu lalu terhadap pembelajaran dan sejarah hukum dan politik bangsa ini. Semua akan dicatat, diperiksa lagi, diuji lagi, untuk masa depan yang lebih baik.


Pemerintahan Mega rasanya tidak perlu merayakan kemenangannya. Euforia tidak saja tidak pantas dinikmati karena kita sudah berlarut-larut terpuruk dalam pertengkaran bodoh yang memakan energi, pikiran, dan biaya serta hanya mendapatkan hasil cibiran para konstituen. Kini, saatnya Mega membuktikan bahwa dia dan timnya bisa bekerja. Partai Mega dulu dikampanyekan sebagai partai wong cilik, partai rakyat banyak. Bahwa sekarang Mega harus berbagi kekuasaan dengan Golkar dan partai lain, tidak berarti bahwa ada maaf untuk tidak menjalankan pemerintahan pro-rakyat banyak.


Para pembantu dan orang-orang di sekeliling Mega sudah pasti tahu apa artinya program yang pro-rakyat. Para pakar independen dan profesional tentu akan tahu diri untuk tidak mengajari Mega dan timnya substansi dan detil apa yang harus menjadi prioritas pemerintahannya, terutama kerja-kerja besar di bidang  pengentasan kemiskinan, kerja sama dengan IMF dan donatur internasional, restrukturisasi perbankan dan hutang debitur kakap, perbaikan pendidikan, peningkatan infrastruktur fisik untuk percepatan pemulihan ekonomi, dan sebagainya.


Tapi mungkin ada alasan kuat mengapa masyarakat harus menuntut dengan keras diselesaikannya kerja besar di bidang-bidang yang sudah terlampau parah. Dan akibatnya semakin parah karena sengaja diabaikan dan tidak ditangani cepat setelah jatuhnya Soeharto, yaitu perbaikan sistem pemilu, amandemen konsitutusi, pemberantasan korupsi lama dan baru, peradilan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan penegakan good governance di segala tingkatan, serta reformasi hukum total, baik institusi, sistem maupun personil hukum kita.


Marilah kita tidak bosan-bosannya mengingatkan Mega dan pemerintahannya bahwa kredibilitasnya akan terbangun dan dia bisa menjadi pemimpin yang membawa bangsa ini keluar dari krisis berkepanjangan kalau dia mampu melakukan sedikitnya hal-hal berikut (bukan urutan prioritas karena  sama pentingnya) di bidang hukum :


- Bersihkan lingkungannya dari orang-orang yang berpotensi membawa mentalitas Orde Baru, bermasalah, dan bisa menjuruskan pemerintahan Mega menjadi pemerintahan yang korup atau yang menghambat program reformasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua